KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memastikan dirinya tetap mengikuti retret dan pembekalan kepemimpinan nasional di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Keputusan ini bertentangan dengan instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang meminta kepala daerah dari partai tersebut menunda kehadiran mereka dalam acara tersebut.
Instruksi itu dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025. Sikap ini merupakan bentuk protes terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Norsan: Saya Maju Melalui Jalur Nonpartai
Menanggapi hal ini, Norsan menegaskan bahwa keputusannya untuk tetap menghadiri retret bukan bentuk pembangkangan terhadap partai pengusungnya. Ia berdalih bahwa dirinya bukan kader PDIP, melainkan hanya menggunakan partai tersebut sebagai kendaraan politik dalam Pilgub Kalbar 2024.
“Saya maju hanya menggunakan perahu PDIP,” ujar Norsan, seperti dikutip dari YouTube Kompas.com.
Sebagai informasi, Norsan maju dalam Pilgub Kalbar 2024 berpasangan dengan Krisantus Kurniawan dan diusung oleh tiga partai politik, yakni PDIP, Hanura, dan PPP.
PDIP Kalbar Enggan Berkomentar
Sementara itu, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Kalbar, Malin, enggan berkomentar terkait keputusan Norsan untuk tetap menghadiri retret bersama Presiden Prabowo.
“Saya tidak tahu,” ujarnya singkat saat ditanya oleh awak media.
Namun, Malin memastikan bahwa instruksi Megawati sudah disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Kalbar yang berasal dari PDIP.
“Yang jelas, instruksi sudah disampaikan. Soal dilaksanakan atau tidak, itu bukan wewenang kami untuk memastikan,” katanya.
Soal Sanksi, DPP yang Menentukan
Ketika ditanya terkait kemungkinan sanksi bagi kepala daerah yang tetap mengikuti retret, Malin kembali enggan memberikan tanggapan lebih lanjut. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
“Kalau soal sanksi, itu bukan ranah kami di daerah, itu domain DPP,” katanya.
Namun, Malin menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tetap tunduk terhadap instruksi partai. Sebagai Wakil Bupati Melawi yang diusung PDIP, ia menegaskan akan mengikuti arahan dari DPP.
Comment