Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 28 Februari 2025 |
KALBARONLINE.com - Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Absalon menghadiri dan membuka Pelatihan Ground Checking Bagi Pendamping PKH oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang, di Aula BKPSDM Kabupaten Ketapang, Kamis (27/02/2025).
Melalui sambutannya tertulis Pj Sekda Kabupaten Ketapang, Absalon mengatakan, bahwa peningkatan kesejahteraan sosial harus dimulai dari perbaikan kualitas data, sehingga validitas data dapat terjamin.
Selain disampaikan data yang valid, tingkat kecepatan pengolahan data sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Data menjadi basis untuk memutuskan suatu kebijakan sehingga pemberian layanan dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Karena menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini, individu yang masuk dalam DTKS sebanyak 223.107 Jiwa atau 38,23% dari jumlah penduduk Kabupaten Ketapang.
Diinformasikannya, bahwa Menteri Sosial RI telah menerima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada DTSEN tersebut, di mana masih terdapat individu dengan status NIK tidak aktif dan terdapat indikasi inclusion error penerima bantuan exclusion error dari DTSEN.
Disampaikan juga, bahwa Kementerian Sosial RI melalui Pendampingan Program Keluarga Harapan akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking) untuk memastikan keberadaan keluarga inclusion dan exclusion error serta individu dengan NIK tidak aktif.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pelatihan ground checking bagi pendamping PKH secara resmi saya buka" ujar Maryadi. (Adi LC)
KALBARONLINE.com - Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Absalon menghadiri dan membuka Pelatihan Ground Checking Bagi Pendamping PKH oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang, di Aula BKPSDM Kabupaten Ketapang, Kamis (27/02/2025).
Melalui sambutannya tertulis Pj Sekda Kabupaten Ketapang, Absalon mengatakan, bahwa peningkatan kesejahteraan sosial harus dimulai dari perbaikan kualitas data, sehingga validitas data dapat terjamin.
Selain disampaikan data yang valid, tingkat kecepatan pengolahan data sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Data menjadi basis untuk memutuskan suatu kebijakan sehingga pemberian layanan dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Karena menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini, individu yang masuk dalam DTKS sebanyak 223.107 Jiwa atau 38,23% dari jumlah penduduk Kabupaten Ketapang.
Diinformasikannya, bahwa Menteri Sosial RI telah menerima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada DTSEN tersebut, di mana masih terdapat individu dengan status NIK tidak aktif dan terdapat indikasi inclusion error penerima bantuan exclusion error dari DTSEN.
Disampaikan juga, bahwa Kementerian Sosial RI melalui Pendampingan Program Keluarga Harapan akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking) untuk memastikan keberadaan keluarga inclusion dan exclusion error serta individu dengan NIK tidak aktif.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pelatihan ground checking bagi pendamping PKH secara resmi saya buka" ujar Maryadi. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini