KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan protes terhadap pemerintah yang masih memusatkan perhatian pada penguatan keamanan di Pulau Jawa.
Menurutnya, Kalimantan Barat (Kalbar) justru membutuhkan perhatian lebih, terutama karena daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, yang memungkinkan potensi gangguan keamanan kapan saja.
Hal itu diungkapkannya saat menjawab penyampaian dari Kepala Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Imik Eko Putro terkait masalah perbatasan dalam kegiatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar periode 2025 – 2029, yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (21/03/2025).
“Jawa saya pikir sudah cukup, justru konsentrasi pertahanan itu harus ada di Kalimantan Barat. Karena kapan saja bisa terjadi gangguan keamanan di provinsi ini,” ujar Krisantus.
Krisantus mengungkapkan, kalau saat menjadi Anggota Komisi I DPR RI sebelumnya, ia pernah mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan, termasuk penggunaan drone oleh komando distrik militer (kodim) untuk memantau jalur-jalur perbatasan.
Menurutnya, pengawasan yang lebih intensif di sepanjang jalur perbatasan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal dan potensi ancaman dari luar.
“Saya waktu di komisi 1 dulu, saya pernah ngusulkan, satu kodim itu minimal tiga drone. Drone untuk mengawasi jalur batas. Sehingga jalur masuk hanya lewat border,” katanya.
Selain itu, Krisantus juga mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi Kalbar, salah satunya dengan memanfaatkan jalur perbatasan sebagai pintu masuk untuk perdagangan yang lebih terkontrol. Ia menyebutkan, bahwa meskipun peluang tersebut terbuka lebar, namun masih banyak selundupan yang terjadi melalui jalur-jalur ilegal.
“Ada peluang kalau lewat border. Itu besar peluang kita untuk meningkatkan taraf ekonomi sekaligus juga infrastruktur. Tapi sekarang masih banyak selundup-selundup dari jalan tikus,” tukasnya. (Lid)
Comment