Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Senin, 21 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan angkat bicara terkait laporan sejumlah pegawai terhadap gaya kepemimpinan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani.
Ia menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyelidiki kebenaran laporan yang disampaikan oleh pegawai.
“Nanti kita lihat ya,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Senin (21/07/2025).
Ria Norsan menegaskan, jika memang yang dilakukan terbukti tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Maka yang bersangkutan bisa diberi sanksi atau hukuman.
“Kalau memang itu sudah melakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di kantor bisa kita beri hukuman,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (21/07/2025) pagi, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA Kalbar menggelar aksi damai di halaman kantor DPPPA Kalbar. Mereka menyuarakan mosi tak percaya dan mendesak Herkulana mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB itu ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur” di depan pintu masuk dan jendela kantor.
Usai aksi berlangsung, perwakilan forum yang dipimpin oleh Deri, serta Herkulana selaku Kepala DPPPA, dipanggil menghadap Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, untuk proses mediasi dan klarifikasi lebih lanjut. (Lid)
KALBARONLINE.com - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan angkat bicara terkait laporan sejumlah pegawai terhadap gaya kepemimpinan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani.
Ia menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyelidiki kebenaran laporan yang disampaikan oleh pegawai.
“Nanti kita lihat ya,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Senin (21/07/2025).
Ria Norsan menegaskan, jika memang yang dilakukan terbukti tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Maka yang bersangkutan bisa diberi sanksi atau hukuman.
“Kalau memang itu sudah melakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di kantor bisa kita beri hukuman,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (21/07/2025) pagi, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA Kalbar menggelar aksi damai di halaman kantor DPPPA Kalbar. Mereka menyuarakan mosi tak percaya dan mendesak Herkulana mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB itu ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur” di depan pintu masuk dan jendela kantor.
Usai aksi berlangsung, perwakilan forum yang dipimpin oleh Deri, serta Herkulana selaku Kepala DPPPA, dipanggil menghadap Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, untuk proses mediasi dan klarifikasi lebih lanjut. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini