Home Rakor Lintas Kementerian, Menteri ATR/Kepala BPN Dorong Harmonisasi Aturan Sempadan Sungai
Nasional    

Rakor Lintas Kementerian, Menteri ATR/Kepala BPN Dorong Harmonisasi Aturan Sempadan Sungai

 Oleh : adminkalbaronline
Jumat, 31 Oktober 2025
Rakor Lintas Kementerian, Menteri ATR/Kepala BPN Dorong Harmonisasi Aturan Sempadan Sungai
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong harmonisasi aturan kawasan sempadan sungai bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti.

Langkah ini dilakukan untuk menyatukan acuan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air antar instansi agar penanganan banjir dan penertiban bangunan di sempadan sungai dapat berjalan lebih efektif.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

“Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kementerian PU ini, pertama, kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama, baik itu yang menjadi acuannya teman-teman di Kementerian PU cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maupun menjadi acuannya teman-teman di ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.

Rakor lintas kementerian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan, terutama di Jabodetabek - Punjur yang berdiri di atas sempadan sungai, waduk dan danau.

“Ada dua latar belakang kenapa pertemuan ini dilaksanakan. Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya yang dampaknya terjadi banjir," kata Menteri Nusron kepada awak media usai rakor.

"Kedua, banyaknya orang ATR/BPN, petugas yang kemudian kena kasus hukum akibat menyertifikatkan tanah di atas sempadan itu,” tambahnya.

Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, bahwa sempadan sungai termasuk kategori “common right” atau hak bersama, yang tidak boleh dimiliki individu maupun diterbitkan sertipikat hak milik. Status kawasan tersebut harus tetap berada di bawah penguasaan negara agar fungsi lindungnya terhadap ekosistem dan tata air tetap terjaga.

“Jadi (di sempadan) tidak boleh ada orang yang menyertipikatkan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari harmonisasi aturan, Kementerian ATR/BPN menargetkan akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat, dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai dalam kawasan Jabodetabek - Punjur sebelum Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi banjir dan pemulihan fungsi kawasan sempadan sungai.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti juga sepakat dengan Menteri ATR/Kepala BPN terkait perlunya harmonisasi peraturan antar instansi.

“Saya setuju dengan harmonisasi peraturan supaya teman-teman di daerah tidak salah melaksanakannya di lapangan, meminimalisir multitafsir,” ucapnya.

Adapun sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut menghadiri Rakor ini. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Jau/*)

  • Tags:
  • Bagikan:
Bahas Penertiban Sempadan Sungai, Menteri Nusron Ingatkan Pentingnya Langkah Antisipatif Jelang Musim Hujan
Artikel Selanjutnya
Bahas Penertiban Sempadan Sungai, Menteri Nusron Ingatkan Pentingnya Langkah Antisipatif Jelang Musim Hujan
Jumat, 31 Oktober 2025
Artikel Sebelumnya
Mulai Sepi dan Redup, Ini Upaya Diskumdag Pontianak Hidupkan Lagi Pasar Kapuas Indah
Jumat, 31 Oktober 2025
Mulai Sepi dan Redup, Ini Upaya Diskumdag Pontianak Hidupkan Lagi Pasar Kapuas Indah

Berita terkait

Terbaru

Selasa, 03 Februari 2026
Dari Menyapu Jalan, Satiman Tunaikan...
Senin, 02 Februari 2026
Sekda Ketapang Sambut Atlet Difabel...
Senin, 02 Februari 2026
Polsek Nanga Tayap Amankan Satu...
Senin, 02 Februari 2026
Kejati Kalbar Pastikan Berita Pemeriksaan...
Senin, 02 Februari 2026
Edi-Bahasan Siap Ikuti Arahan Presiden...