Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 13 Januari 2026 |
KALBARONLINE.com – Di tengah sorotan publik yang menilai wakil rakyat “tidur nyenyak” atas kondisi jalan rusak, seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan Ketapang–Kayong Utara akhirnya angkat bicara.
Kasdi, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengakui persoalan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara (KKU) merupakan masalah lama yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
Menurutnya, ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang merupakan yang terpanjang dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada besarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan maupun peningkatan infrastruktur jalan.
“Ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang adalah yang paling panjang di Kalbar. Ini tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ujar Kasdi.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Sejak tahun 2025, terjadi pengurangan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang berimbas pada menyempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Meski demikian, Kasdi menyebut pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kalbar bersama DPRD Provinsi telah mengalokasikan anggaran terbesar sepanjang sejarah untuk penanganan jalan provinsi di Ketapang, dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
“Di tahun 2026 ini, beberapa ruas jalan provinsi di Ketapang kembali dianggarkan untuk peningkatan dan pengaspalan,” katanya.
Terkait kondisi jalan rusak berat dan berlumpur di sejumlah titik, Kasdi menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar juga menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin. Namun, curah hujan tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026 mempercepat kerusakan, khususnya pada ruas jalan tanah fungsional yang belum beraspal.
Selain itu, DPRD Provinsi bersama Pemprov Kalbar turut mendorong penanganan darurat dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan provinsi, agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap berjalan.
Menanggapi kritik publik yang menyebut wakil rakyat “tidur nyenyak”, Kasdi menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Kritik itu sangat baik dan menjadi pengingat bagi kami semua, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk terus bekerja lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan jalan provinsi yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kasdi pun meminta masyarakat bersabar karena penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Percayalah, kondisi ini akan terus kita benahi secara bertahap di tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil VIII Ketapang–Kayong Utara berjumlah delapan orang, yakni Muhammad Thohir (PKB), Heronimus (Gerindra), Kasdi (PDIP), Suma Jenny Heryanti (Golkar), Kho Susanti (NasDem), Hilaria Yusnani (Hanura), Yuliani (PAN), dan Rasmidi (Demokrat). (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Di tengah sorotan publik yang menilai wakil rakyat “tidur nyenyak” atas kondisi jalan rusak, seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan Ketapang–Kayong Utara akhirnya angkat bicara.
Kasdi, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengakui persoalan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara (KKU) merupakan masalah lama yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
Menurutnya, ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang merupakan yang terpanjang dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada besarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan maupun peningkatan infrastruktur jalan.
“Ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang adalah yang paling panjang di Kalbar. Ini tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ujar Kasdi.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Sejak tahun 2025, terjadi pengurangan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang berimbas pada menyempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Meski demikian, Kasdi menyebut pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kalbar bersama DPRD Provinsi telah mengalokasikan anggaran terbesar sepanjang sejarah untuk penanganan jalan provinsi di Ketapang, dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
“Di tahun 2026 ini, beberapa ruas jalan provinsi di Ketapang kembali dianggarkan untuk peningkatan dan pengaspalan,” katanya.
Terkait kondisi jalan rusak berat dan berlumpur di sejumlah titik, Kasdi menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar juga menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin. Namun, curah hujan tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026 mempercepat kerusakan, khususnya pada ruas jalan tanah fungsional yang belum beraspal.
Selain itu, DPRD Provinsi bersama Pemprov Kalbar turut mendorong penanganan darurat dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan provinsi, agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap berjalan.
Menanggapi kritik publik yang menyebut wakil rakyat “tidur nyenyak”, Kasdi menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Kritik itu sangat baik dan menjadi pengingat bagi kami semua, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk terus bekerja lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan jalan provinsi yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kasdi pun meminta masyarakat bersabar karena penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Percayalah, kondisi ini akan terus kita benahi secara bertahap di tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil VIII Ketapang–Kayong Utara berjumlah delapan orang, yakni Muhammad Thohir (PKB), Heronimus (Gerindra), Kasdi (PDIP), Suma Jenny Heryanti (Golkar), Kho Susanti (NasDem), Hilaria Yusnani (Hanura), Yuliani (PAN), dan Rasmidi (Demokrat). (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini