Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 24 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com – Dinamika hukum dan risiko kerja menjadi tantangan utama bagi profesi penilai di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskusi strategis guna memperkuat kapasitas SDM dan perlindungan hukum bagi para anggotanya.
Dalam webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Senin (23/02/2026), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan memberikan catatan khusus mengenai strategi penyelesaian kesalahan praktik penilaian agar para penilai terhindar dari risiko hukum yang tidak diinginkan.
Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra menegaskan, bahwa perlindungan profesi bukan sekadar urusan internal penilai, melainkan demi kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, OJK, Kejaksaan Agung, hingga DPR RI, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu.
Kegiatan yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan penilaian aset dan pertanahan di masa depan. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Dinamika hukum dan risiko kerja menjadi tantangan utama bagi profesi penilai di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskusi strategis guna memperkuat kapasitas SDM dan perlindungan hukum bagi para anggotanya.
Dalam webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Senin (23/02/2026), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan memberikan catatan khusus mengenai strategi penyelesaian kesalahan praktik penilaian agar para penilai terhindar dari risiko hukum yang tidak diinginkan.
Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra menegaskan, bahwa perlindungan profesi bukan sekadar urusan internal penilai, melainkan demi kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, OJK, Kejaksaan Agung, hingga DPR RI, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu.
Kegiatan yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan penilaian aset dan pertanahan di masa depan. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini