Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 01 April 2026 |
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Ia menegaskan, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Kita pastikan di Kota Pontianak tidak terjadi pemutusan. Untuk pegawai PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, aman,” ujarnya, Selasa (31/03/2026).
Edi juga menambahkan bahwa tidak ada rencana pemecatan atau penghentian kontrak kerja, mengingat pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Tidak ada pemutusan perjanjian kerja, karena kita masih kekurangan tenaga,” tegasnya.
Meski demikian, kebijakan efisiensi anggaran tetap membawa dampak pada pelaksanaan program pembangunan. Ia menyebut, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan sejumlah proyek harus ditunda.
“Kalau gaji tidak terdampak, tapi efisiensi ini berpengaruh pada penundaan program dan proyek. Bayangkan Rp 223 miliar, kalau tidak dipotong, kita bisa membangun banyak infrastruktur,” jelasnya.
Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Edi, akan tetap memprioritaskan stabilitas tenaga kerja sekaligus menyesuaikan pelaksanaan program pembangunan dengan kondisi fiskal yang ada. (Lid)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Ia menegaskan, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Kita pastikan di Kota Pontianak tidak terjadi pemutusan. Untuk pegawai PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, aman,” ujarnya, Selasa (31/03/2026).
Edi juga menambahkan bahwa tidak ada rencana pemecatan atau penghentian kontrak kerja, mengingat pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Tidak ada pemutusan perjanjian kerja, karena kita masih kekurangan tenaga,” tegasnya.
Meski demikian, kebijakan efisiensi anggaran tetap membawa dampak pada pelaksanaan program pembangunan. Ia menyebut, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan sejumlah proyek harus ditunda.
“Kalau gaji tidak terdampak, tapi efisiensi ini berpengaruh pada penundaan program dan proyek. Bayangkan Rp 223 miliar, kalau tidak dipotong, kita bisa membangun banyak infrastruktur,” jelasnya.
Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Edi, akan tetap memprioritaskan stabilitas tenaga kerja sekaligus menyesuaikan pelaksanaan program pembangunan dengan kondisi fiskal yang ada. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini