Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau langsung Pantai Arung Parak, Sabtu (6/6/2026).
Kunjungan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, itu dilakukan untuk melihat kondisi abrasi pantai yang kian mengkhawatirkan. Abrasi tersebut tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir hingga kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Herzaky mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
“Awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, abrasi Pantai Arung Parak tercatat mencapai hampir 20 meter per tahun. Kondisi itu terlihat dari semakin terkikisnya garis pantai dan hilangnya daratan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Herzaky, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan atau keselamatan warga, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi wilayah perbatasan Indonesia.
“Ini bukan hanya persoalan lingkungan atau keselamatan masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kawasan perbatasan dan ruang laut Indonesia karena terus berkurangnya wilayah daratan Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir menjadi bagian penting dari upaya menjaga wilayah negara.
“Daerah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan wajah depan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan perlindungan dan infrastruktur yang memadai,” tegas Herzaky.
Ia menambahkan, keberadaan pengaman pantai sangat penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Selain melindungi masyarakat, pengaman pantai juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena itu, usulan ini akan kami bawa dan perjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat,” katanya.
Herzaky menjelaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna menyiapkan dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan.
“Kami akan mengawal usulan ini bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis agar mendapatkan perhatian yang memadai. Harapannya, dapat dirumuskan program yang paling tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menilai dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani abrasi yang terjadi setiap tahun.
“Kami berharap negara benar-benar hadir. Abrasi di kawasan ini mencapai sekitar 20 meter per tahun. Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam. Karena itu kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Satono, Kabupaten Sambas sebagai kabupaten paling utara di Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah perbatasan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Harapan serupa juga disampaikan Kepala Desa Arung Parak, Junaidi. Ia berharap usulan pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 750 meter dapat segera direalisasikan demi melindungi masyarakat dari ancaman abrasi yang terus terjadi.
“Kami berharap pengaman pantai ini bisa segera terwujud. Setiap tahun abrasi terus terjadi dan mengancam rumah-rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus harus berpindah akibat garis pantai yang semakin terkikis,” ungkapnya.
Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta Kepala Desa Arung Parak. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau langsung Pantai Arung Parak, Sabtu (6/6/2026).
Kunjungan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, itu dilakukan untuk melihat kondisi abrasi pantai yang kian mengkhawatirkan. Abrasi tersebut tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir hingga kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Herzaky mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
“Awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, abrasi Pantai Arung Parak tercatat mencapai hampir 20 meter per tahun. Kondisi itu terlihat dari semakin terkikisnya garis pantai dan hilangnya daratan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Herzaky, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan atau keselamatan warga, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi wilayah perbatasan Indonesia.
“Ini bukan hanya persoalan lingkungan atau keselamatan masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kawasan perbatasan dan ruang laut Indonesia karena terus berkurangnya wilayah daratan Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir menjadi bagian penting dari upaya menjaga wilayah negara.
“Daerah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan wajah depan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan perlindungan dan infrastruktur yang memadai,” tegas Herzaky.
Ia menambahkan, keberadaan pengaman pantai sangat penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Selain melindungi masyarakat, pengaman pantai juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena itu, usulan ini akan kami bawa dan perjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat,” katanya.
Herzaky menjelaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna menyiapkan dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan.
“Kami akan mengawal usulan ini bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis agar mendapatkan perhatian yang memadai. Harapannya, dapat dirumuskan program yang paling tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menilai dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani abrasi yang terjadi setiap tahun.
“Kami berharap negara benar-benar hadir. Abrasi di kawasan ini mencapai sekitar 20 meter per tahun. Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam. Karena itu kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Satono, Kabupaten Sambas sebagai kabupaten paling utara di Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah perbatasan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Harapan serupa juga disampaikan Kepala Desa Arung Parak, Junaidi. Ia berharap usulan pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 750 meter dapat segera direalisasikan demi melindungi masyarakat dari ancaman abrasi yang terus terjadi.
“Kami berharap pengaman pantai ini bisa segera terwujud. Setiap tahun abrasi terus terjadi dan mengancam rumah-rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus harus berpindah akibat garis pantai yang semakin terkikis,” ungkapnya.
Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta Kepala Desa Arung Parak. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Bertemu Dengan Staf Ahli Kemenko Polhukam, Sutarmidji Kembali Sampaikan Usulan Pemekaran Kapuas Raya
Thursday, 22 October 2020
Bertemu Dengan Staf Ahli Kemenko Polhukam, Sutarmidji Kembali Sampaikan Usulan Pemekaran Kapuas Raya
Thursday, 22 October 2020
Abrasi Pantai Ancam Warga Teluk Barak, Warga Minta Gubernur Cepat Tanggap
Tuesday, 26 January 2021
Salurkan Berbagai Bantuan, WHW Tangani Abrasi Pantai, Pendidikan Hingga Sosial Budaya
Wednesday, 02 March 2022
Jembatan Uncak Kapuas dari Dulu hingga Sekarang dan Abrasi Pantai yang Mengancam
Sunday, 12 June 2022
Abrasi Pantai Terus Terjadi, Ancam 200 KK di Kedamin Hilir
Tuesday, 06 December 2022
Ketua DPRD Kapuas Hulu Akan Perjuangkan Abrasi Pantai ke Kementerian PUPR
Friday, 09 December 2022
Ketua DPRD Kapuas Hulu Akan Perjuangkan Abrasi Pantai ke Kementerian PUPR
Friday, 09 December 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
