KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penguatan inklusi keuangan di Kota Pontianak harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kemampuan finansial, mulai dari pelajar yang dibiasakan menabung, UMKM yang didorong naik kelas, hingga pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan sosial.
Pemkot Pontianak sendiri telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, sekolah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat.
TPAKD Kota Pontianak yang terbentuk sejak 2020 juga melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta berbagai organisasi dan perhimpunan di Kota Pontianak.
Pada 2025, capaian program kerja TPAKD Kota Pontianak secara agregat mencapai 145,74 persen.
"Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendorong perluasan akses keuangan secara lebih nyata dan terukur," ujar Edi saat asesmen TPAKD Award Tahun 2026 di Pontive Center, Jumat (31/7/2026) sore.
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Program tersebut berhasil meningkatkan jumlah rekening pelajar dari 107.121 rekening pada 2023 menjadi 167.210 rekening pada akhir 2025, atau mengalami rata-rata kenaikan sebesar 25,99 persen.
Selain jumlah rekening, nominal tabungan pelajar juga meningkat dari Rp20,18 miliar menjadi Rp31,74 miliar.
Edi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku keuangan sejak usia dini.
Menurutnya, pelajar tidak hanya membuka rekening, tetapi mulai memiliki kebiasaan menabung. Hal itu terlihat dari penurunan persentase rekening tidak aktif (dormant) dari 27,56 persen pada 2023 menjadi 19,74 persen pada akhir 2025.
Selain program KEJAR, Pemkot Pontianak juga mengembangkan kampanye literasi keuangan melalui pendekatan kreatif.
Beberapa program yang dikembangkan di antaranya Tabungan dari Barang Bekas (TABUNGKU) serta literasi keuangan melalui Tundang, yakni pendekatan budaya Melayu berupa pantun dan gendang.
Melalui pendekatan tersebut, edukasi keuangan diharapkan lebih mudah diterima masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.
Di sisi lain, TPAKD Kota Pontianak juga memperkuat perlindungan pekerja rentan dan sektor informal melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jumlah peserta aktif pekerja bukan penerima upah meningkat 69,13 persen dalam tiga tahun, dari 8.702 peserta pada 2023 menjadi 14.718 peserta pada akhir 2025.
"Pada 2025, sebanyak 6.489 peserta terlindungi melalui dukungan APBD," tambah Edi.
Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkot Pontianak menjadikan digitalisasi sebagai salah satu fokus utama.
Pada 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak mencapai 186.753 merchant, meningkat 12,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam lima tahun terakhir, pertambahan merchant QRIS rata-rata mencapai 28.154 merchant per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 26,44 persen.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (e-Ponti) untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah.
"Pada 2025, penerimaan melalui QRIS retribusi tercatat Rp493,33 juta dan turut mendorong pendapatan sektor retribusi sebesar Rp29,32 miliar," katanya.
Keberhasilan digitalisasi tersebut turut mengantarkan Pemkot Pontianak meraih empat penghargaan dari Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025.
Edi berharap TPAKD Kota Pontianak terus menjadi ruang kolaborasi dalam memperluas literasi, inklusi, dan akses keuangan bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat lebih berdaya. Pelajar cerdas finansial, UMKM naik kelas, pekerja rentan terlindungi, dan ekonomi kota semakin kuat,” pungkasnya. (*)
