Pontianak    

Seskoal Bahas Karhutla di Pontianak, Disebut Ancaman Nonmiliter Berdampak Multisektor

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Tuesday, 01 September 2026
Seskoal Bahas Karhutla di Pontianak, Disebut Ancaman Nonmiliter Berdampak Multisektor
Seskoal membahas karhutla di Pontianak sebagai ancaman nonmiliter yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan layanan publik (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).

Karhutla menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kegiatan tersebut karena dinilai berkaitan dengan penguatan ketahanan wilayah dan pertahanan negara.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi ketahanan perkotaan dan mobilisasi sumber daya daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat layanan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan simpul transportasi harus memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat.

“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.

Edi menjelaskan, ancaman nonmiliter yang dihadapi kota semakin kompleks. Tidak hanya karhutla dan kabut asap, tetapi juga banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, rantai pasok logistik, hingga gangguan terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.

Menurutnya, karhutla menjadi contoh nyata ancaman nonmiliter yang berdampak luas. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga aktivitas sekolah, transportasi, ekonomi, pelayanan publik, hingga kesiapan sumber daya daerah.

“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.

Dalam penanganan karhutla, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan.

Upaya tersebut mencakup patroli wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi masyarakat, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan, serta evaluasi pascakejadian.

“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto menyampaikan bahwa KKDN Angkatan ke-66 di Pontianak menjadi bagian dari proses pembelajaran strategis bagi para perwira siswa.

Kegiatan tersebut diharapkan memberikan pemahaman nyata mengenai hubungan antara penanganan karhutla, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, dan pertahanan negara.

Mardiyanto menjelaskan, Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-66 berjumlah 112 orang. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira dari Polri.

“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.

Mardiyanto menyebut karhutla tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan. Ancaman tersebut juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang diperlukan bagi pertahanan negara.

“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.

Mardiyanto berharap kegiatan KKDN di Pontianak dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan ketahanan wilayah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, termasuk karhutla. (*)

Artikel Selanjutnya
ASN Tak Lagi Cuma Urus Administrasi, Kini Dituntut Jadi Pelayan Publik
Tuesday, 01 September 2026
Artikel Sebelumnya
Sekda Pontianak Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kematangan Organisasi
Tuesday, 01 September 2026

Berita terkait