Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Friday, 09 October 2026 |
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi kebakaran serta waktu pengarahan operasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memfokuskan operasi penanganan karhutla ke Kabupaten Ketapang sejak awal April 2026. Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengungkapkan bahwa kebakaran di wilayahnya berlangsung dalam dua periode, dengan jeda antara akhir Maret dan awal Juli 2026.
“BPBD Provinsi bergerak itu dari awal April, itu sudah mengarahkan operasi, kami memfokuskan ke wilayah tersebut. Wilayah yang paling banyak titik apinya, ya memang sekarang ini yang masih banyak dan yang dari awal itu, paling banyak itu Kabupaten Ketapang,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah mengarahkan fokus operasi ke Ketapang sejak April. Akan tetapi, keterangan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai periode kebakaran menunjukkan adanya rentang waktu yang perlu diperjelas dalam kronologi penanganan di lapangan.
Yunifar menjelaskan, karhutla di Kabupaten Ketapang terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 Januari hingga 29 Maret 2026, sedangkan tahap kedua dimulai pada 5 Juli 2026 dan masih berlangsung hingga saat keterangannya disampaikan.
“Karhutla di Ketapang itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama kebakaran dari 18 Januari sampai dengan 29 Maret 2026, tahap kedua kebakaran mulai 5 Juli sampai sekarang,” kata Yunifar, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan penjelasan tersebut, kebakaran pada tahap pertama berakhir pada akhir Maret, sementara kebakaran kembali terjadi pada awal Juli. Dengan demikian, terdapat jeda waktu antara kedua periode kebakaran yang dijelaskan BPBD Kabupaten Ketapang.
Perbedaan fokus keterangan kedua lembaga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi penanganan karhutla di Ketapang, terutama terkait waktu pengarahan operasi, periode kebakaran, serta dukungan yang dikerahkan untuk menghadapi kebakaran yang kembali terjadi pada Juli.
Catatan waktu dukungan operasi udara turut menjadi bagian dari gambaran penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Dwi Muji Raharjo, menyebut helikopter pendukung penanganan karhutla mulai bersiaga di bandara tersebut pada 18 Agustus 2026.
“Helikopter mulai standby di Bandar Udara Rahadi Oesman sejak 18 Agustus 2026, diawali oleh helikopter dari PT Smart Cakrawala Aviation (N61AA),” ujar Dwi.
Hingga 8 Oktober 2026, tercatat empat helikopter bersiaga untuk mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Armada tersebut terdiri atas tiga helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni dua helikopter water bombing dan satu helikopter patroli kebakaran, serta satu helikopter swasta untuk operasi water bombing.
“Terdapat tiga helikopter BNPB, terdiri dari dua helikopter Water Bombing (WB) dan satu helikopter Fire Patrol, serta satu helikopter swasta untuk Water Bombing (WB),” jelasnya.
Menurut Dwi, helikopter tersebut bersiaga setiap hari untuk mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, penerbangan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang atau visibility. Jika jarak pandang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan, operasional helikopter tidak dapat dilaksanakan.
Keterangan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Ketapang, dan pihak bandara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan kronologi penanganan karhutla. Fokus operasi yang disebut telah diarahkan sejak April, periode kebakaran yang dijelaskan berlangsung dalam dua tahap, serta waktu dimulainya dukungan helikopter menjadi rangkaian informasi yang perlu dipastikan keterkaitannya.
Kejelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, termasuk kapan operasi difokuskan, bagaimana perkembangan kebakaran di lapangan, dan kapan dukungan udara mulai tersedia. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi kebakaran serta waktu pengarahan operasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memfokuskan operasi penanganan karhutla ke Kabupaten Ketapang sejak awal April 2026. Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengungkapkan bahwa kebakaran di wilayahnya berlangsung dalam dua periode, dengan jeda antara akhir Maret dan awal Juli 2026.
“BPBD Provinsi bergerak itu dari awal April, itu sudah mengarahkan operasi, kami memfokuskan ke wilayah tersebut. Wilayah yang paling banyak titik apinya, ya memang sekarang ini yang masih banyak dan yang dari awal itu, paling banyak itu Kabupaten Ketapang,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah mengarahkan fokus operasi ke Ketapang sejak April. Akan tetapi, keterangan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai periode kebakaran menunjukkan adanya rentang waktu yang perlu diperjelas dalam kronologi penanganan di lapangan.
Yunifar menjelaskan, karhutla di Kabupaten Ketapang terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 Januari hingga 29 Maret 2026, sedangkan tahap kedua dimulai pada 5 Juli 2026 dan masih berlangsung hingga saat keterangannya disampaikan.
“Karhutla di Ketapang itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama kebakaran dari 18 Januari sampai dengan 29 Maret 2026, tahap kedua kebakaran mulai 5 Juli sampai sekarang,” kata Yunifar, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan penjelasan tersebut, kebakaran pada tahap pertama berakhir pada akhir Maret, sementara kebakaran kembali terjadi pada awal Juli. Dengan demikian, terdapat jeda waktu antara kedua periode kebakaran yang dijelaskan BPBD Kabupaten Ketapang.
Perbedaan fokus keterangan kedua lembaga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi penanganan karhutla di Ketapang, terutama terkait waktu pengarahan operasi, periode kebakaran, serta dukungan yang dikerahkan untuk menghadapi kebakaran yang kembali terjadi pada Juli.
Catatan waktu dukungan operasi udara turut menjadi bagian dari gambaran penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Dwi Muji Raharjo, menyebut helikopter pendukung penanganan karhutla mulai bersiaga di bandara tersebut pada 18 Agustus 2026.
“Helikopter mulai standby di Bandar Udara Rahadi Oesman sejak 18 Agustus 2026, diawali oleh helikopter dari PT Smart Cakrawala Aviation (N61AA),” ujar Dwi.
Hingga 8 Oktober 2026, tercatat empat helikopter bersiaga untuk mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Armada tersebut terdiri atas tiga helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni dua helikopter water bombing dan satu helikopter patroli kebakaran, serta satu helikopter swasta untuk operasi water bombing.
“Terdapat tiga helikopter BNPB, terdiri dari dua helikopter Water Bombing (WB) dan satu helikopter Fire Patrol, serta satu helikopter swasta untuk Water Bombing (WB),” jelasnya.
Menurut Dwi, helikopter tersebut bersiaga setiap hari untuk mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, penerbangan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang atau visibility. Jika jarak pandang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan, operasional helikopter tidak dapat dilaksanakan.
Keterangan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Ketapang, dan pihak bandara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan kronologi penanganan karhutla. Fokus operasi yang disebut telah diarahkan sejak April, periode kebakaran yang dijelaskan berlangsung dalam dua tahap, serta waktu dimulainya dukungan helikopter menjadi rangkaian informasi yang perlu dipastikan keterkaitannya.
Kejelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, termasuk kapan operasi difokuskan, bagaimana perkembangan kebakaran di lapangan, dan kapan dukungan udara mulai tersedia. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini