KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi kebakaran serta waktu pengarahan operasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memfokuskan operasi penanganan karhutla ke Kabupaten Ketapang sejak awal April 2026. Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengungkapkan bahwa kebakaran di wilayahnya berlangsung dalam dua periode, dengan jeda antara akhir Maret dan awal Juli 2026.

“BPBD Provinsi bergerak itu dari awal April, itu sudah mengarahkan operasi, kami memfokuskan ke wilayah tersebut. Wilayah yang paling banyak titik apinya, ya memang sekarang ini yang masih banyak dan yang dari awal itu, paling banyak itu Kabupaten Ketapang,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (5/10/2026).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah mengarahkan fokus operasi ke Ketapang sejak April. Akan tetapi, keterangan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai periode kebakaran menunjukkan adanya rentang waktu yang perlu diperjelas dalam kronologi penanganan di lapangan.

Yunifar menjelaskan, karhutla di Kabupaten Ketapang terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 Januari hingga 29 Maret 2026, sedangkan tahap kedua dimulai pada 5 Juli 2026 dan masih berlangsung hingga saat keterangannya disampaikan.

“Karhutla di Ketapang itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama kebakaran dari 18 Januari sampai dengan 29 Maret 2026, tahap kedua kebakaran mulai 5 Juli sampai sekarang,” kata Yunifar, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebakaran pada tahap pertama berakhir pada akhir Maret, sementara kebakaran kembali terjadi pada awal Juli. Dengan demikian, terdapat jeda waktu antara kedua periode kebakaran yang dijelaskan BPBD Kabupaten Ketapang.

Perbedaan fokus keterangan kedua lembaga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi penanganan karhutla di Ketapang, terutama terkait waktu pengarahan operasi, periode kebakaran, serta dukungan yang dikerahkan untuk menghadapi kebakaran yang kembali terjadi pada Juli.

Catatan waktu dukungan operasi udara turut menjadi bagian dari gambaran penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Dwi Muji Raharjo, menyebut helikopter pendukung penanganan karhutla mulai bersiaga di bandara tersebut pada 18 Agustus 2026.

“Helikopter mulai standby di Bandar Udara Rahadi Oesman sejak 18 Agustus 2026, diawali oleh helikopter dari PT Smart Cakrawala Aviation (N61AA),” ujar Dwi.

Hingga 8 Oktober 2026, tercatat empat helikopter bersiaga untuk mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Armada tersebut terdiri atas tiga helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni dua helikopter water bombing dan satu helikopter patroli kebakaran, serta satu helikopter swasta untuk operasi water bombing.

“Terdapat tiga helikopter BNPB, terdiri dari dua helikopter Water Bombing (WB) dan satu helikopter Fire Patrol, serta satu helikopter swasta untuk Water Bombing (WB),” jelasnya.

Menurut Dwi, helikopter tersebut bersiaga setiap hari untuk mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, penerbangan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang atau visibility. Jika jarak pandang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan, operasional helikopter tidak dapat dilaksanakan.

Keterangan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Ketapang, dan pihak bandara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan kronologi penanganan karhutla. Fokus operasi yang disebut telah diarahkan sejak April, periode kebakaran yang dijelaskan berlangsung dalam dua tahap, serta waktu dimulainya dukungan helikopter menjadi rangkaian informasi yang perlu dipastikan keterkaitannya.

Kejelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, termasuk kapan operasi difokuskan, bagaimana perkembangan kebakaran di lapangan, dan kapan dukungan udara mulai tersedia. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Kota Pontianak, Kalimantan Barat, setelah sempat menghilang dalam beberapa waktu terakhir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menyebut kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya kebakaran di sejumlah wilayah serta pergerakan angin yang mengarah ke Kalbar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, berdasarkan data dari sejumlah aplikasi pemantauan yang digunakan BPBD, arah angin saat ini bergerak menuju Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak.

“Berdasarkan data yang kami terima dan beberapa aplikasi yang kami gunakan, arah angin memang masih bergerak menuju Kalimantan Barat, khususnya wilayah Kota Pontianak,” kata Ridwan, Senin (5/10/2026).

Menurut Ridwan, kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalbar meski skalanya tidak besar. Salah satunya berada di Kabupaten Ketapang.

“Sementara untuk sumber asapnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di wilayah Kalimantan Barat sendiri masih terdapat kebakaran, walaupun tidak besar. Salah satunya berada di wilayah Ketapang, dan arah anginnya juga mengarah ke Pontianak serta beberapa kabupaten lainnya,” ujarnya.

Selain di Kalbar, Ridwan menyebut kebakaran juga masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan lainnya, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemantauan BPBD, arah angin dari sejumlah wilayah tersebut juga bergerak menuju Kalimantan Barat.

Meski demikian, Ridwan menegaskan BPBD tidak menyimpulkan kabut asap yang muncul di Pontianak berasal dari provinsi tertentu.

“Kami tidak menyebut secara spesifik bahwa asap ini berasal dari daerah lain. Kami hanya mengatakan bahwa di daerah kita sendiri juga masih terdapat kebakaran, walaupun tidak besar,” jelasnya.

“Kami tidak bisa menyimpulkan begitu saja bahwa asap ini berasal dari Kalimantan Tengah atau daerah tertentu kemudian terbawa ke Kalimantan Barat,” lanjutnya.

Secara umum, Ridwan menjelaskan arah angin saat ini bergerak dari selatan menuju utara. Namun, pergerakannya dapat berubah sehingga tidak bisa dipastikan secara mutlak.

Ridwan juga menjelaskan posisi Pontianak yang berada di sekitar garis ekuator turut memengaruhi pergerakan angin.

“Arah angin memang tidak bisa kita prediksi secara pasti akan seperti apa. Namun, khusus untuk Kota Pontianak yang berada di wilayah ekuator, pergerakan anginnya memang cenderung sedikit melambat,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terparah di Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPBD Kalbar, luas lahan yang terbakar di Ketapang mencapai 12.443,79 hektare.

Plt Kepala BPBD Provinsi Kalbar, Ridwan, mengatakan Kabupaten Kubu Raya berada di urutan kedua dengan luas lahan terbakar mencapai 8.614,31 hektare.

“Luas Kabupaten Ketapang yang terbakar seluas 12.443,79 hektare. Untuk kabupaten kedua yaitu Kabupaten Kubu Raya, seluas 8.614,31 hektare,” kata Ridwan.

Ridwan mengungkapkan, sebagian wilayah terdampak karhutla memiliki karakteristik tanah gambut. Ketebalan gambut di setiap wilayah juga bervariasi sehingga penanganan kebakaran membutuhkan upaya khusus.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD Kalbar terus melakukan penanganan dengan mengerahkan tim darat serta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu personel tim darat dilibatkan dalam penanganan karhutla di Kalbar. Sementara untuk OMC, pemerintah bersama BNPB telah mengerahkan tiga pesawat untuk melakukan penyemaian awan hujan.

BPBD menyebut penanganan karhutla dilakukan berdasarkan data dari BMKG, Sipongi, serta laporan tim di lapangan.

“Yang pasti data. Wali data kita adalah BMKG. Untuk awan yang bisa disemai, apakah memungkinkan untuk menghasilkan hujan atau tidak, termasuk arah angin, semuanya berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh BMKG,” ujarnya.

Meski titik panas di Kalbar saat ini telah mengalami penurunan signifikan, BPBD mengingatkan ancaman karhutla belum berakhir.

Sebelumnya, jumlah titik panas di Kalbar tercatat lebih dari 4.000 titik. Kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 149 titik atau berada di bawah 200 titik.

Namun, kondisi tersebut belum membuat pemerintah menurunkan kewaspadaan. Berdasarkan prediksi BMKG, dampak El Niño masih berpotensi dirasakan hingga Januari, dengan titik puncak diperkirakan terjadi pada Oktober.

“Kalau untuk prediksi, berdasarkan prediksi yang ada dari BMKG, kita akan menghadapi dampak El Niño sampai Januari. Kalau titik puncaknya berada di Oktober. Jadi, kerja kita ini masih panjang dan masih keras,” katanya.

Untuk wilayah yang masih menjadi perhatian, Ketapang disebut tetap menjadi daerah dengan kondisi karhutla paling tinggi. Kubu Raya juga masih menghadapi kondisi serupa, sementara Kabupaten Melawi mulai mengalami peningkatan sebaran titik panas dan risiko kebakaran.

BPBD menegaskan penanganan akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak selama masa tanggap darurat. (Lid)

KALBARONLINE.com - Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan gambut membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan kebakaran di lahan mineral.

Ia mengatakan, di lahan gambut api bahkan dapat tetap membara di bawah permukaan meski tidak lagi terlihat. Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman jauh lebih sulit.

“Memang ada perbedaan penanganan antara lahan gambut dan lahan mineral. Karakteristik keduanya berbeda,” kata Daniel.

Ia menjelaskan, pada lahan mineral atau tanah keras, api umumnya hanya membakar bagian permukaan. Sementara pada lahan gambut, pembakaran dapat merambat hingga ke bagian bawah tanah.

“Seperti yang kita saksikan di belakang saya ini, sudah tidak terlihat api, tetapi masih mengeluarkan asap. Artinya, masih terjadi pembakaran di bagian bawah permukaan,” ujarnya.

Menurut Daniel, kedalaman gambut di Kalimantan Barat dapat mencapai satu hingga delapan meter. Kondisi tersebut membuat api sulit dipastikan benar-benar padam meski permukaan terlihat sudah aman.

Karena itu, pemadaman lahan gambut membutuhkan teknik khusus. Air yang disemprotkan melalui selang tidak cukup hanya diarahkan ke permukaan, tetapi harus menggunakan teknik tertentu agar dapat menjangkau bagian bawah gambut.

“Penyemprotan harus dilakukan dengan teknik tertentu agar air dapat masuk hingga ke bagian bawah gambut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Jarak pandang di Kabupaten Melawi masih menjadi perhatian di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) periode 20–21 Agustus 2026, jarak pandang di wilayah Melawi secara umum berada pada kisaran 1 hingga 5 kilometer.

Dalam tabel pemantauan BMKG, jarak pandang Kabupaten Melawi didominasi kategori 1–5 kilometer sepanjang periode pengamatan. Namun, sekitar pukul 20.00 WIB, jarak pandang sempat berada pada kategori lebih dari 5 kilometer sebelum kembali berada pada kisaran 1–5 kilometer.

Koordinator Harian Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan kondisi jarak pandang menjadi salah satu aspek yang terus dipantau untuk mengantisipasi perkembangan karhutla.

“Untuk wilayah Melawi, berdasarkan pemantauan yang kami terima, jarak pandang masih berada pada kisaran 1 sampai 5 kilometer. Kondisi ini tetap kami pantau karena perkembangan cuaca dan kabut asap dapat berubah sewaktu-waktu,” ujar Daniel, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data BMKG tersebut, Kabupaten Melawi belum tercatat mengalami jarak pandang di bawah 1 kilometer selama periode pengamatan.

Jarak pandang kurang dari 1 kilometer akibat kabut asap justru tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar 0,5 kilometer dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 0,7 kilometer.

Meski kondisi Melawi masih relatif lebih baik dibandingkan dua wilayah tersebut, Daniel menegaskan kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap harus ditingkatkan.

Pemantauan kondisi cuaca, titik panas dan perkembangan di lapangan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah deteksi dini.

“Meskipun di Melawi belum tercatat jarak pandang di bawah satu kilometer pada data ini, kewaspadaan tetap harus dijaga. Pemantauan titik panas dan kondisi wilayah tetap dilakukan sebagai langkah deteksi dini,” katanya.

Kewaspadaan tersebut juga diperkuat dengan masuknya Kabupaten Melawi dalam rencana operasi Satgas Udara BPBD Kalbar.

Berdasarkan rencana patroli udara, Melawi menjadi salah satu wilayah yang akan dipantau bersama Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Kota Singkawang, Sambas, Landak, Sanggau dan Sekadau.

Patroli udara dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih luas sekaligus membantu mendeteksi indikasi kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dari tim di lapangan.

“Patroli udara menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan gambaran kondisi wilayah secara lebih luas. Apabila ditemukan indikasi kebakaran, informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh tim di lapangan,” ungkap Daniel.

Menurut Daniel, pemantauan jarak pandang juga berkaitan dengan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi, khususnya apabila dilakukan penanganan melalui udara.

Karena itu, perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer menjadi bagian dari informasi yang terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Kondisi jarak pandang sangat penting untuk keselamatan dan kelancaran kegiatan di lapangan. Karena itu, setiap perkembangan cuaca, kabut asap dan kondisi wilayah terus kami koordinasikan dengan pihak terkait,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemantauan udara. Deteksi dini di lapangan dan respons cepat menjadi bagian penting untuk mencegah api berkembang dan meluas.

“Prinsipnya adalah deteksi dini dan respons cepat. Kalau ditemukan indikasi kebakaran, tentu harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” katanya.

Dengan kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Barat, BPBD Kalbar bersama unsur terkait terus memperkuat pemantauan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Melawi.

Data jarak pandang dari BMKG menjadi salah satu informasi pendukung untuk membaca kondisi lapangan dan menentukan langkah antisipasi.

Masyarakat Kabupaten Melawi juga diimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara terbuka.

Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap yang diduga berasal dari kebakaran lahan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Meski jarak pandang di Melawi masih berada pada kisaran 1–5 kilometer dan belum masuk kategori di bawah 1 kilometer, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kondisi cuaca dan potensi karhutla dapat berubah sewaktu-waktu.

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 38.310,86 hektare.

Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan sejumlah daerah mengalami karhutla cukup parah dan turut menyumbang kabut asap.

“Tiga kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan menyumbang kabut asap ini, yaitu Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya. Ada juga beberapa wilayah di Kabupaten Sambas,” kata Daniel saat dihubungi, Jumat (21/8/2026).

Menurut Daniel, sebagian besar lahan yang terbakar berada di kawasan gambut. Kondisi tersebut membuat kebakaran berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Penanganan karhutla di Kalbar sendiri telah dilakukan sejak awal tahun. Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah menetapkan status siaga darurat bencana asap di tingkat provinsi.

Status tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, sebanyak sembilan kabupaten di Kalbar telah menetapkan status siaga.

Selain menetapkan status siaga, pemerintah juga telah menggelar apel kesiapsiagaan sejak awal tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung operasi penanggulangan karhutla.

“Selain itu kita juga sudah melakukan patroli darat terpadu bersama TNI-Polri, Brigade Pengendalian Karhutla, perusahaan swasta, Desa Tangguh Bencana, kelompok masyarakat, dan instansi terkait melakukan patroli secara bersama-sama,” ujarnya.

Penanganan karhutla juga dilakukan melalui operasi udara. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dukungan dengan menempatkan sejumlah helikopter di Kalbar untuk melakukan patroli udara sekaligus memantau sebaran titik panas yang tidak terjangkau patroli darat.

“Di Kalbar telah ditempatkan beberapa helikopter untuk melakukan patroli udara guna mengecek sebaran titik panas yang tidak terpantau oleh patroli darat. Kemudian, ada juga helikopter untuk operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan sejak April,” jelasnya.

Daniel menjelaskan operasi modifikasi cuaca (OMC) tidak dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaannya bergantung pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama terkait keberadaan awan yang berpotensi ditaburi bahan semai untuk menghasilkan hujan.

“Kalau tidak ada potensi awan, OMC juga tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, sejak Januari 2026 BPBD Kalbar juga telah mengaktifkan posko penanganan darurat bencana asap sebagai pusat koordinasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalbar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali memakan korban jiwa. Seorang warga bernama Taufik dilaporkan meninggal dunia setelah diduga pingsan akibat kekurangan oksigen saat melintasi kawasan yang dipenuhi kabut asap, sebelum akhirnya tubuhnya terbakar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengatakan hingga Rabu (5/8/2026), kebakaran di sejumlah titik masih belum berhasil dikendalikan. Tim gabungan terus berjibaku memadamkan api yang terus meluas di berbagai wilayah.

“Tim pengendalian karhutla baru pulang sekitar pukul 04.00 WIB. Pukul 07.30 WIB mereka sudah kembali bergeser ke lokasi. Artinya kondisi karhutla memang belum dapat dikendalikan,” kata Yunifar.

Menurut Yunifar, korban diduga nekat menerobos kawasan yang diselimuti kabut asap karena ingin segera pulang. Di tengah perjalanan, korban diduga mengalami kekurangan oksigen hingga kehilangan kesadaran.

“Korban diduga menerobos kabut asap karena ingin cepat pulang. Kemungkinan kekurangan oksigen hingga pingsan. Di sisi kiri dan kanan jalan ada api, sehingga beliau terjatuh dan akhirnya meninggal dalam keadaan terbakar,” ujarnya.

Selain korban meninggal dunia, BPBD juga mencatat sedikitnya dua warga terdampak kebakaran hingga dini hari. Salah satunya merupakan seorang lanjut usia yang telah dievakuasi ke RSUD dr Agus Djam Ketapang untuk mendapatkan penanganan medis.

Yunifar mengungkapkan, salah satu titik kebakaran terparah berada di Desa Pelang. Luas lahan yang terbakar diperkirakan telah mencapai lebih dari 40 hektare.

Ia menjelaskan, proses pemadaman masih terkendala minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, persoalan yang hampir selalu dihadapi saat musim kemarau.

“Kendala klasik kami di lapangan adalah sulit mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Tahun ini kondisi karhutla juga berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat, BPBD mengandalkan operasi water bombing. Metode tersebut dinilai paling efektif, terutama di kawasan yang tidak memiliki sumber air.

“Peran water bombing sangat penting. Biasanya digunakan ketika akses darat sulit atau tidak ada sumber air di sekitar lokasi. Yang menjadi kendala justru saat masyarakat berada di sekitar lokasi sehingga menyulitkan proses pengeboman air,” jelasnya.

BPBD berharap helikopter water bombing dan patroli udara dapat disiagakan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang agar respons terhadap kebakaran hutan dan lahan bisa dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, berdasarkan data BMKG, jumlah titik panas di Kalimantan Barat terus meningkat dan kini telah melampaui 100 titik. Yunifar menyebut hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang sudah memiliki titik kebakaran, yang sebagian diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan di tengah musim kemarau. (Lid)