Nasional

Soroti LPJ Anggaran Karhutla Pemprov Kalbar, Ferry Irwandy: Kayak Grafik ChatGPT

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Sunday, 18 October 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pegiat media sosial Ferry Irwandy menyoroti laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Ia mempertanyakan kejelasan perincian penggunaan anggaran tersebut dan menyebut laporannya kayak grafik ChatGPT.

Kritik itu disampaikan Ferry saat berbincang dalam podcast bersama Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Ferry menyinggung besarnya anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di daerah. Ia mencontohkan Kalbar yang, menurut keterangannya, menerima pencairan anggaran hingga Rp200an miliar, dengan alokasi untuk setiap daerah berkisar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.

Namun, ia mempertanyakan transparansi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, terutama terkait rincian pengeluaran dan kejelasan penyalurannya.

“Saya ambil contoh Kalimantan Barat. Total pencairan untuk setiap daerah bisa mencapai Rp200an miliar. Lalu, saya melihat laporan pertanggungjawabannya seperti apa? Itu benar-benar kayak grafik ChatGPT,” ujarnya.

Ferry mengaku heran karena laporan yang dilihatnya dinilai tidak menyajikan perincian penggunaan anggaran secara jelas.

“Jangan bilang berantakan. Untuk disebut berantakan saja, barangnya harus ada. Ini bahkan belum bisa dibilang berantakan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti laporan yang, menurutnya, hanya mencantumkan keterangan pengeluaran secara umum tanpa penjelasan terperinci.

“Laporannya hanya mencantumkan keterangan seperti biaya transportasi sekian,” tambahnya.

Menurut Ferry, anggaran penanganan karhutla merupakan uang masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ia membandingkan hal itu dengan pengalamannya menggalang dana, yang menurutnya menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan uang yang terkumpul.

“Saya sendiri galang dana sampai setiap hari tidak bisa tidur memikirkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan tujuan penggunaan dana ini. Semua harus dipikirkan. Saya orang keuangan, jadi saya memahami pentingnya detail,” katanya.

Ferry menilai besarnya dana yang disalurkan pemerintah pusat semestinya diikuti dengan kejelasan penggunaan anggaran dan alur penyalurannya hingga ke daerah.

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung dimaknai sebagai bukti bahwa pemerintah pusat tidak peduli terhadap penanganan karhutla. Menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh letak persoalan dalam birokrasi dan mekanisme penyaluran anggaran.

“Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Birokrasi kita punya persoalan dalam alur penyaluran yang tidak jelas. Jadi, jangan kemudian langsung menyimpulkan pemerintah pusat tidak peduli. Kita harus melihat di mana persoalannya dan bagaimana alur dana itu sampai ke daerah,” pungkasnya. (Lid)