Kayong Utara    

Disdik Kayong Utara Perkuat Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Tuesday, 20 October 2026
Disdik Kayong Utara Perkuat Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah
Disdik Kayong Utara memperkuat strategi penanganan Anak Tidak Sekolah melalui validasi data dan kolaborasi pemerintah desa (Foto: Sans/KALBARONLINE.com)
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara menggelar Workshop Tindak Lanjut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memperkuat strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kegiatan tersebut berlangsung di Mahkota Hotel, Sukadana, Senin (19/10/2026).

Workshop ini melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kayong Utara serta perangkat desa. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi anak yang belum mengakses pendidikan dan merumuskan langkah penanganannya.

Project Manager KREASI Muhammadiyah Kayong Utara, Rezky Farnanda, menjelaskan bahwa program KREASI dijalankan melalui kolaborasi berbagai lembaga dan mitra pendidikan.

“KREASI ini bermitra dengan Muhammadiyah, Artikel 33, Wahana Visi Indonesia, serta Stimulant Institute. Program ini juga didukung oleh Mitra Pendidikan Indonesia dengan pembina utama Kemendikbudristek dan Kemenag. Di tingkat daerah, pelaksanaan diturunkan langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Kayong Utara,” ujar Rezky.

Ia menambahkan, program KREASI hanya dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

Khusus di Kabupaten Kayong Utara, kegiatan tersebut didukung pendanaan Global Partnership for Education (GPE), yang menurut Rezky melibatkan konsorsium World Bank, UNICEF, dan UNESCO. Ia juga menyebut adanya dukungan melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).

“Tidak semua provinsi terpilih. Hanya ada empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Khusus di Kabupaten Kayong Utara, kegiatan ini didanai oleh Global Partnership for Education (GPE), yang merupakan konsorsium World Bank, UNICEF, dan UNESCO, serta disalurkan melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Pemerintah Australia memandang Pemerintah Indonesia sebagai mitra strategis,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah. Menurutnya, perangkat desa memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi masyarakat dan anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan di wilayah masing-masing.

“Pihak desa sebenarnya lebih tahu mengenai data riil anak tidak sekolah di wilayahnya. Maka dari itu, hari ini kawan-kawan kita undang untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait data tersebut. Kita perlu melakukan kerja sama untuk validasi dan perekaman data anak-anak yang belum terjangkau pendidikan,” kata Jumadi.

Ia menilai, validasi data menjadi salah satu langkah penting agar penanganan ATS lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah bersama pemerintah desa dapat mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk kembali mengakses pendidikan.

Jumadi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terhadap keberlanjutan program pendidikan gratis yang telah dirintis sejak kepemimpinan bupati terdahulu.

“Sejak periode Pak Citra dan Pak Hildi sebelum Pak Romi, telah dicetuskan bahwa pendidikan di Kayong Utara harus gratis. Dari sisi akses, sebenarnya tidak ada masalah di kabupaten kita, bahkan di wilayah kepulauan sudah dibangun SMA oleh provinsi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan biaya sekolah. Dukungan keluarga serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, masih ada pandangan di masyarakat bahwa menyelesaikan pendidikan atau meraih gelar sarjana tidak selalu memberikan perbedaan dengan mereka yang tidak bersekolah. Persepsi tersebut, kata dia, perlu dibenahi melalui edukasi dan keterlibatan bersama.

“Namun, tantangan saat ini juga terletak pada dukungan keluarga dan persepsi masyarakat yang menganggap lulus sekolah atau sarjana sama saja dengan yang tidak sekolah. Pola pikir dan persepsi inilah yang perlu kita benahi bersama,” pungkasnya. (Sans)

Artikel Selanjutnya
Kapolres dan Bupati Ketapang Turun Langsung Pantau Pelayanan SPBU
Monday, 19 October 2026
Artikel Sebelumnya
Kabut Asap Ketapang Makin Mengkhawatirkan, PWI dan KAWAN Bagikan 10.000 Masker
Monday, 19 October 2026

Berita terkait