“Prabowo tidak hanya sedang memilih seorang Wakil Presiden. Ia sedang menentukan apakah kursi RI-2 akan menjadi simbol kompromi elite atau momentum memperkuat demokrasi konstitusional Indonesia. Sebab, Wakil Presiden yang baik bukan hanya orang yang dipercaya Presiden, tetapi juga orang yang dapat dipercaya oleh negara dan rakyatnya.”
Oleh: Syarif Usmulyadi Al Qadrie
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur di pucuk kekuasaan, melainkan juga ujian terhadap kualitas demokrasi, legitimasi pemerintahan, dan kedewasaan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kini, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi lebih mendasar: apakah Prabowo akan memilih Wakil Presiden yang dipercaya publik atau justru figur yang paling nyaman bagi kepentingan politik Presiden?
Pertanyaan ini penting karena Wakil Presiden bukan jabatan pelengkap dalam struktur kekuasaan eksekutif. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab konstitusional dan menjadi bagian dari mekanisme kesinambungan pemerintahan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut. Berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, secara konstitusional, Presiden memiliki posisi strategis dalam menentukan arah suksesi Wakil Presiden. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti memberikan cek kosong kepada Presiden untuk menentukan figur berdasarkan pertimbangan kedekatan personal, loyalitas politik, ataupun kepentingan mempertahankan koalisi.
Di sinilah persoalan politik menjadi menarik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, hubungan Presiden dan Wakil Presiden memang membutuhkan kepercayaan dan kesamaan orientasi pemerintahan. Akan tetapi, kepercayaan tidak identik dengan kepatuhan tanpa batas.
Presiden membutuhkan mitra yang dapat bekerja sama, tetapi negara membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberanian menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Jika pertimbangan utama penggantian hanya didasarkan pada kenyamanan Presiden, jabatan Wakil Presiden berisiko mengalami penyempitan makna menjadi instrumen stabilitas politik Istana. Sebaliknya, apabila pertimbangannya mengutamakan kepercayaan publik, kompetensi, dan legitimasi kenegaraan, proses penggantian dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan.
Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan tidak cukup dibangun melalui hubungan personal, melainkan harus bertumpu pada sistem otoritas yang diakui dan dipercaya masyarakat.
Kekuasaan yang hanya mengandalkan loyalitas personal berpotensi melahirkan hubungan patron-klien. Dalam hubungan semacam ini, kesetiaan kepada pemimpin dapat lebih dominan daripada kesetiaan terhadap institusi dan kepentingan publik.
Karena itu, pengganti Gibran seharusnya tidak dipahami sebagai orang kepercayaan Presiden semata. Ia harus menjadi figur yang memiliki legitimasi politik dan sosial, mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat, serta memahami kompleksitas persoalan bangsa.
Pengalaman pemerintahan, rekam jejak integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap persoalan ekonomi dan sosial harus menjadi pertimbangan penting.
Wakil Presiden juga harus mampu memberikan perspektif alternatif kepada Presiden. Dalam pemerintahan yang sehat, perbedaan pandangan bukan ancaman terhadap stabilitas, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan yang rasional.
Setidaknya terdapat tiga dimensi kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses penggantian Wakil Presiden.
Pertama, kepentingan Presiden. Prabowo tentu membutuhkan figur yang mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan, menjaga stabilitas kabinet, dan membangun komunikasi dengan kekuatan politik pendukung pemerintah. Pertimbangan ini sah dalam politik pemerintahan, sepanjang tidak mengorbankan kepentingan negara.
Kedua, kepentingan partai politik dan koalisi. Kursi Wakil Presiden merupakan posisi strategis yang dapat memengaruhi konfigurasi kekuasaan. Karena itu, proses pencalonan berpotensi menjadi arena negosiasi antarkekuatan politik. Setiap partai tentu memiliki kepentingan untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan.
Ketiga, kepentingan publik. Masyarakat mengharapkan Wakil Presiden yang mampu menghadirkan kepemimpinan substantif, bukan sekadar representasi kompromi elite. Terlebih, pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah kontroversi mengenai legitimasi politik dan persoalan persyaratan pencalonannya yang menjadi perdebatan publik.
Ketiga kepentingan tersebut tidak selalu sejalan. Tantangan Prabowo adalah mempertemukan kebutuhan efektivitas pemerintahan dengan tuntutan legitimasi demokratis.
Salah satu persoalan yang harus menjadi pelajaran dari dinamika politik sebelumnya adalah pentingnya memisahkan kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, dan kepentingan negara. Demokrasi tidak boleh terjebak dalam sirkulasi kekuasaan yang hanya berlangsung di antara lingkaran elite. Jabatan publik harus terbuka bagi figur yang memiliki kapasitas dan integritas, bukan semata-mata karena kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Dalam konteks ini, Prabowo memiliki kesempatan untuk memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak harus menjadi kelanjutan dari kompromi politik sebelumnya. Figur dari kalangan profesional, akademisi, tokoh masyarakat, maupun politisi berpengalaman pada prinsipnya dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional. Tidak ada keharusan bahwa calon harus berasal dari partai politik atau kelompok koalisi tertentu.
Namun, keterbukaan tersebut harus disertai proses yang transparan. Publik berhak mengetahui rekam jejak, kapasitas, integritas, dan alasan substantif di balik pengajuan dua nama calon kepada MPR.
MPR juga tidak boleh memosisikan diri hanya sebagai lembaga formal yang mengesahkan keputusan politik Presiden. Fungsi verifikasi dan pemilihan harus dijalankan secara sungguh-sungguh sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam teori pembagian kekuasaan, keseimbangan antarlembaga dan mekanisme pengawasan merupakan fondasi penting demokrasi konstitusional. Wakil Presiden memang berada dalam satu rumpun kekuasaan eksekutif bersama Presiden, tetapi keberadaannya tetap memiliki arti strategis dalam kesinambungan kepemimpinan nasional.
Wakil Presiden yang hanya mengandalkan loyalitas personal berpotensi kehilangan independensi dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Sebaliknya, figur yang memiliki integritas dan kapasitas dapat menjadi mitra strategis dalam mengoreksi kebijakan, mengantisipasi persoalan pemerintahan, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Prabowo perlu memahami bahwa stabilitas pemerintahan tidak selalu lahir dari keseragaman pandangan. Stabilitas justru dapat dibangun melalui kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, perbedaan perspektif, dan pertimbangan profesional.
Karena itu, pengganti Gibran harus dipandang sebagai investasi kelembagaan, bukan sekadar penyelesaian persoalan politik jangka pendek.
Penggantian Wakil Presiden merupakan ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. Setidaknya terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan.
Pertama, Presiden harus menyampaikan kriteria objektif calon pengganti, terutama integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman kenegaraan, dan komitmen terhadap konstitusi.
Kedua, proses pengajuan dua nama harus disertai keterbukaan rekam jejak dan verifikasi persyaratan secara ketat oleh MPR. Jangan sampai proses ini hanya menjadi transaksi politik tertutup antarelite.
Ketiga, MPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen dan bertanggung jawab. Pemilihan Wakil Presiden harus menjadi keputusan kenegaraan, bukan sekadar perpanjangan negosiasi koalisi.
Pada akhirnya, persoalan pengganti Gibran bukan hanya tentang siapa yang akan menduduki kursi RI-2. Persoalan sesungguhnya adalah model kepemimpinan seperti apa yang ingin dibangun Prabowo dalam pemerintahannya. Apakah Wakil Presiden akan menjadi figur yang dipercaya rakyat, mampu memberikan pertimbangan kritis, dan menjaga kepentingan negara? Ataukah hanya menjadi figur yang nyaman bagi Presiden karena memiliki kesamaan kepentingan politik dan loyalitas personal?
Sejarah pemerintahan mengajarkan bahwa kekuasaan yang terlalu bergantung pada loyalitas personal cenderung rapuh ketika berhadapan dengan krisis. Sebaliknya, pemerintahan yang ditopang institusi kuat, kepemimpinan berintegritas, dan kepercayaan publik memiliki fondasi legitimasi yang lebih kokoh.
