KALBARONLINE.com – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya penertiban aset milik pemerintah daerah dan pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah diajukan kepada DPRD Kota Pontianak.
Empat Raperda tersebut meliputi pencabutan aturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Bahasan berharap seluruh rancangan peraturan tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD sehingga nantinya bisa diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat," ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).
Terkait Raperda pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih terdapat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga dikuasai pihak tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban agar aset daerah dapat dikelola secara optimal.
"Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Meski demikian, Bahasan menekankan bahwa upaya penertiban harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan status hukum serta hak-hak masyarakat.
"Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga," tegasnya.
Sementara itu, mengenai Raperda penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bahasan mengatakan dukungan permodalan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memerlukan persetujuan DPRD.
Menurutnya, penguatan permodalan perlu diikuti peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan kepada pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan yang belum merata di 29 kelurahan.
"Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Mengenai kemungkinan penyesuaian tarif air minum, Bahasan menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik. Ia menegaskan, kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
"Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat," ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan empat Raperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pengelolaan aset yang tertib dan penguatan Perumda Air Minum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (*)