Wednesday, 18 November 2026 | 18 November 2026
Pemkot Pontianak Dorong Penyederhanaan Layanan Pertanahan, Persyaratan Administrasi Dievaluasi
Home > Berita > Politik > Pemkot Pontianak Dorong Penyederhanaan L...
Pontianak

Pemkot Pontianak Dorong Penyederhanaan Layanan Pertanahan, Persyaratan Administrasi Dievaluasi

Redaksi KalbarOnline
Redaksi KalbarOnline
Tuesday, 17 November 2026 - 17:30 WIB
Pemkot Pontianak Dorong Penyederhanaan Layanan Pertanahan, Persyaratan Administrasi Dievaluasi
Sekda Pontianak Amirullah dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026) (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Perbedaan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan antarinstansi dinilai perlu diselesaikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan pelayanan pertanahan membutuhkan kesamaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).

"Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.

Amirullah menyoroti adanya persyaratan administrasi yang terkadang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Karena itu, aparatur diminta memastikan setiap dokumen yang dipersyaratkan memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.

"Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Seti Kuncoro, mengungkapkan masih terdapat bidang tanah yang telah memiliki hak, tetapi belum dapat dicocokkan secara pasti dengan lokasi fisiknya di lapangan.

Kondisi tersebut menyulitkan petugas ketika harus memberikan informasi mengenai status sertifikasi tanah. Sebab, informasi yang disampaikan harus dipastikan berdasarkan data yang akurat.

"Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu," jelasnya.

Seti juga menyinggung perbedaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Menurutnya, selama ini kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen.

Padahal, informasi awal mengenai riwayat penguasaan dan kondisi tanah di wilayah setempat juga diperlukan dalam proses pelayanan.

"Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing," terangnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Ia juga meminta dukungan pemerintah kota dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama untuk memperoleh keterangan mengenai asal-usul penguasaan tanah dan bidang yang belum teridentifikasi secara spasial.

Menurutnya, keterbukaan informasi dari warga sangat diperlukan karena petugas masih menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan saat melakukan pendataan di lapangan.

"Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik," katanya. (*)