Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan sebagai bagian dari penguatan materi dan substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan.
Forum yang berlangsung pada Senin (06/07/2026) tersebut menghadirkan Komisi II DPR RI sebagai mitra strategis dalam proses legislasi guna memberikan masukan dan penguatan terhadap substansi yang akan diatur dalam RUU Administrasi Pertanahan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan penyusunan regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih baik di masa depan.
"FGD ini memiliki arti yang sangat penting dan tentunya RUU tentang Administrasi Pertanahan ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa sistem administrasi pertanahan Indonesia akan semakin baik di masa kini dan masa depan," ujarnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
FGD tersebut diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara dari Komisi II DPR RI hadir Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota komisi.
Melalui forum itu, pemerintah berharap RUU Administrasi Pertanahan yang nantinya disahkan mampu menjadi regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia.
"Regulasi yang baik harus lahir dari dialog, harus lahir dari berbagai pemikiran, berbagai masukan dan pandangan, kajian akademis, serta perspektif yang bisa kita dapatkan dari berbagai pihak, termasuk tentunya dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI," kata Ossy.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, regulasi baru diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar di sektor pertanahan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang perlu diselesaikan, yakni tumpang tindih antara area penggunaan lain (APL) dan kawasan hutan, kompleksitas pengelolaan berbagai jenis aset di kawasan APL, serta belum sinkronnya data spasial, kewenangan, dan persyaratan dalam tata ruang maupun perizinan investasi.
"Mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pertanahan ke depan, kita bisa menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan arah penyusunan serta substansi RUU Administrasi Pertanahan. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi untuk menghimpun berbagai masukan yang akan dikaji dan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan regulasi tersebut. (*)
KALBARONLINE.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan sebagai bagian dari penguatan materi dan substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan.
Forum yang berlangsung pada Senin (06/07/2026) tersebut menghadirkan Komisi II DPR RI sebagai mitra strategis dalam proses legislasi guna memberikan masukan dan penguatan terhadap substansi yang akan diatur dalam RUU Administrasi Pertanahan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan penyusunan regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih baik di masa depan.
"FGD ini memiliki arti yang sangat penting dan tentunya RUU tentang Administrasi Pertanahan ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa sistem administrasi pertanahan Indonesia akan semakin baik di masa kini dan masa depan," ujarnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
FGD tersebut diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara dari Komisi II DPR RI hadir Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota komisi.
Melalui forum itu, pemerintah berharap RUU Administrasi Pertanahan yang nantinya disahkan mampu menjadi regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia.
"Regulasi yang baik harus lahir dari dialog, harus lahir dari berbagai pemikiran, berbagai masukan dan pandangan, kajian akademis, serta perspektif yang bisa kita dapatkan dari berbagai pihak, termasuk tentunya dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI," kata Ossy.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, regulasi baru diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar di sektor pertanahan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang perlu diselesaikan, yakni tumpang tindih antara area penggunaan lain (APL) dan kawasan hutan, kompleksitas pengelolaan berbagai jenis aset di kawasan APL, serta belum sinkronnya data spasial, kewenangan, dan persyaratan dalam tata ruang maupun perizinan investasi.
"Mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pertanahan ke depan, kita bisa menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan arah penyusunan serta substansi RUU Administrasi Pertanahan. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi untuk menghimpun berbagai masukan yang akan dikaji dan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan regulasi tersebut. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
ATR/BPN Dorong RUU Administrasi Pertanahan Masuk Prolegnas Prioritas
Tuesday, 07 July 2026
BPN Kalbar Terima Audiensi Polres Landak Bahas Penguatan Sinergi Pertanahan
Thursday, 18 September 2025
Kementerian ATR/BPN Gandeng STPN dalam Percepatan Restorasi Arsip Pertanahan Pasca Bencana
Thursday, 12 February 2026
Kunjungi Kanwil BPN Kalbar, Komisi I DPRD Landak Bahas Isu Strategis Pertanahan
Wednesday, 08 October 2025
Bahas RUU KPK, Novel Baswedan Sindir Pengesahan RUU Ciptaker
Tuesday, 06 October 2020
Komisi II DPR Sarankan BPN Gandeng KPK Berangus Mafia Tanah
Saturday, 26 December 2020
Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp 6,4 Triliun
Tuesday, 10 September 2024
Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp 6,4 Triliun
Tuesday, 10 September 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
