Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses secara terbuka. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian biaya sekaligus mendorong transparansi dalam pelayanan pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, mengatakan dasar hukum mengenai tarif layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.
"Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN," ujarnya, Senin (06/07/2026).
Menurut Achmad, regulasi tersebut memuat rumus perhitungan berbagai layanan pertanahan, mulai dari pengukuran tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, hingga peralihan hak.
"Di PP 128/2015 diterangkan rumus perhitungan, baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan, dan berbagai macam kegiatan pertanahan sudah ada di sana ya," jelasnya.
Sebagai contoh, biaya peralihan hak dihitung berdasarkan nilai tanah per meter persegi yang dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000.
Selain mengatur tarif layanan utama, PP tersebut juga memuat ketentuan mengenai berbagai komponen kegiatan lapangan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan pertanahan.
"Di dalam PP Nomor 128 Tahun 2015 tersebut juga ada terkait dengan kegiatan lapangan di Pasal 21, lalu terkait dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi," lanjut Achmad.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi mengenai tarif layanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan mengetahui besaran biaya resmi, masyarakat dapat mengurus hak atas tanah dengan lebih tenang sekaligus terhindar dari informasi yang keliru.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, ATR/BPN juga menyediakan fitur simulasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menghitung estimasi biaya layanan pertanahan sebelum datang ke Kantor Pertanahan.
"Silakan masyarakat bisa langsung mengecek sendiri biaya yang dibutuhkan di aplikasi Sentuh Tanahku," pungkas Achmad. (*)
KALBARONLINE.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses secara terbuka. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian biaya sekaligus mendorong transparansi dalam pelayanan pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, mengatakan dasar hukum mengenai tarif layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.
"Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN," ujarnya, Senin (06/07/2026).
Menurut Achmad, regulasi tersebut memuat rumus perhitungan berbagai layanan pertanahan, mulai dari pengukuran tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, hingga peralihan hak.
"Di PP 128/2015 diterangkan rumus perhitungan, baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan, dan berbagai macam kegiatan pertanahan sudah ada di sana ya," jelasnya.
Sebagai contoh, biaya peralihan hak dihitung berdasarkan nilai tanah per meter persegi yang dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000.
Selain mengatur tarif layanan utama, PP tersebut juga memuat ketentuan mengenai berbagai komponen kegiatan lapangan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan pertanahan.
"Di dalam PP Nomor 128 Tahun 2015 tersebut juga ada terkait dengan kegiatan lapangan di Pasal 21, lalu terkait dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi," lanjut Achmad.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi mengenai tarif layanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan mengetahui besaran biaya resmi, masyarakat dapat mengurus hak atas tanah dengan lebih tenang sekaligus terhindar dari informasi yang keliru.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, ATR/BPN juga menyediakan fitur simulasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menghitung estimasi biaya layanan pertanahan sebelum datang ke Kantor Pertanahan.
"Silakan masyarakat bisa langsung mengecek sendiri biaya yang dibutuhkan di aplikasi Sentuh Tanahku," pungkas Achmad. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
ATR/BPN Ungkap Progres 7 Layanan Prioritas, 78 Persen Layanan Pertanahan Sudah Terealisasi
Wednesday, 01 July 2026
Kunjungi Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Wamen ATR Sampaikan Solusi Percepatan Layanan Pertanahan
Wednesday, 04 December 2024
Wamen ATR/BPN Tekankan Layanan Pertanahan 2026: Murah, Cepat, dan Tetap Prudent
Wednesday, 28 January 2026
Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Tangani Rata-rata 8,4 Juta Berkas per Tahun
Wednesday, 01 July 2026
Sekjen ATR/BPN Dorong RKA-KL 2027 Fokus pada Transformasi Layanan Pertanahan
Monday, 20 July 2026
Masyarakat Nilai Pelayanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Semakin Cepat dan Informatif
Thursday, 22 January 2026
Tak Perlu Datang Pagi, Booking Antrean Layanan Pertanahan Kini Bisa Lewat Sentuh Tanahku
Tuesday, 30 June 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
