KalbarOnline, Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB), menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus, di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta, Sabtu (28/4).
Turur hadir dalam acara ini, Asisten Administrasi & Umun Setda Kubu Raya, Damhuri, para kepala dinas, serta perwakilan dari SKPD. Narasumber langsung dari team KemenPan-RB, dipimpin oleh Dra. Nadimah, MBA, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.
Nadimah menjelaskan bahwa dalam penyusunan sistem SAKIP, hal yang paling penting diperhatikan adalah mulai dari penyusunan program. Dimana yang sangat penting dilaksanakan adalah penyederhananaan program-program yang tepat sasaran. Disamping pelaksanaannya akan semakin baik, juga akan semakin mampu melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak mendesak.
“Jadi sangat penting diperhatikan adalah, mulai dari penyusunan program. Perlu dilakukan penyederhanaan program-program. Program yang tidak memberi manfaat langsung terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat sebaiknya dikurangi. Tidak perlu program-program kerja yang terlalu banyak. Apalagi sampai tumpang tindih program. Misalnya kegiatan yang sama diprogramkan tidak hanya dalam satu instansi. Ini sangat penting diperhatikan,” ujar Nadimah.
Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus memandang kegiatan ini sangat penting guna menyamakan persepsi dan peningkatan pemahaman tentang sistem SAKIP. Oleh karena itu diharapkan peserta dapat memanfaatkan dan mengikuti dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan hasil evaluasi implementasi sistem SAKIP Kabupaten Kubu Raya, sehingga mendapatkan predikat yang lebih baik dari sekarang.
Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata dalam upaya Pemerintah Kubu Raya dalam melakukan penyederhanaan program-program kerja. Sekaligus sebagai langkah untuk menyusun program kerja pembangunan dari Dinas dan Instansi terkait yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu pelaksanaan.
“Ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman dan langkah nyata bagi setiap instansi dan SKPD agar dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program kerja lebih pruduktif, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu pelaksanaan serta benar dalam pelaporan,” terang Hermanus. (ian)
Comment