Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 24 Januari 2022 |
Wabup Wahyudi Hadir Virtual Raker Mendagri dengan Kepala Daerah se-Indonesia
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menghadiri rapat kerja (Raker) Kementerian Dalam Negeri bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia. Rapat tersebut dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan secara video conference (vidcon) bersama Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK, Ketua LKPP dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Dalam raker tersebut, Mendagri menekankan agar tindak pidana korupsi dalam pemerintahan harus ditekan seminimal mungkin dan hal tersebut sangat penting dalam perbaikan Bangsa Indonesia.
"Pemerintahan bersih dapat membuat pemasukan negara meningkat. Clean and clear governance diharapkan dapat meningkatkan dan mendongkrak kesejahteraan ASN. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Mendagri.
Sistem administrasi pemerintahan atau regulasi yang terlalu panjang, maupun transaksi secara langsung, dapat menyebabkan terjadinya korupsi.
"Oleh karena itu, perbaikan sistem perlu dilakukan. Sistem harus lebih transparan, serta dapat mengurangi kontak fisik atau biasa disebut sistem digitalisasi," jelas Mendagri.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Mendagri menyebut keberhasilan dalam penegakan hukum bukan diukur melalui banyaknya orang yang masuk penjara.
"Penegakan hukum, penciptaan keamanan, termasuk pidana korupsi diukur bukan berdasarkan banyaknya orang masuk penjara karena pelanggaran, tetapi minimnya orang masuk penjara karena tidak melakukan pelanggaran," tutupnya.
Wabup Wahyudi Hadir Virtual Raker Mendagri dengan Kepala Daerah se-Indonesia
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menghadiri rapat kerja (Raker) Kementerian Dalam Negeri bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia. Rapat tersebut dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan secara video conference (vidcon) bersama Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK, Ketua LKPP dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Dalam raker tersebut, Mendagri menekankan agar tindak pidana korupsi dalam pemerintahan harus ditekan seminimal mungkin dan hal tersebut sangat penting dalam perbaikan Bangsa Indonesia.
"Pemerintahan bersih dapat membuat pemasukan negara meningkat. Clean and clear governance diharapkan dapat meningkatkan dan mendongkrak kesejahteraan ASN. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Mendagri.
Sistem administrasi pemerintahan atau regulasi yang terlalu panjang, maupun transaksi secara langsung, dapat menyebabkan terjadinya korupsi.
"Oleh karena itu, perbaikan sistem perlu dilakukan. Sistem harus lebih transparan, serta dapat mengurangi kontak fisik atau biasa disebut sistem digitalisasi," jelas Mendagri.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Mendagri menyebut keberhasilan dalam penegakan hukum bukan diukur melalui banyaknya orang yang masuk penjara.
"Penegakan hukum, penciptaan keamanan, termasuk pidana korupsi diukur bukan berdasarkan banyaknya orang masuk penjara karena pelanggaran, tetapi minimnya orang masuk penjara karena tidak melakukan pelanggaran," tutupnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini