Nasional    

Gubernur Kalbar Ria Norsan Diperiksa KPK, Terkait Korupsi di Dinas PU Mempawah

Oleh : adminkalbaronline
Kamis, 21 Agustus 2025
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan (RN), untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Kamis (21/08/2025).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RN,” katanya.

Budi menjelaskan, bahwa Ria Norsan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Ia menjabat sebagai bupati di kabupaten tersebut selama dua periode sebelum kemudian terpilih sebagai Wakil Gubernur dan kini menjabat Gubernur Kalbar.

Dalam rangkaian penyidikan kasus ini, KPK sebelumnya juga telah memanggil sejumlah saksi, termasuk Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi, Abram Elsajaya Barus, pada Selasa (19/08/2025), serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, pada Rabu (20/08/2025).

Seperti diketahui, kalau pada 25 - 29 April 2025, KPK telah melakukan penggeledahan pada 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak.

Dari operasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR Mempawah. KPK pun menyebut sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan satu orang dari pihak swasta.

Kendati demikian, identitas para tersangka beserta modus dugaan korupsinya belum diumumkan secara resmi. Hingga kini, KPK masih terus mendalami kasus tersebut melalui pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap konstruksi perkara secara lebih jelas. (**)

Artikel Selanjutnya
Pontianak Bidik Piagam Adipura, Bahasan Ajak Warga Jaga Kebersihan Kota
Kamis, 21 Agustus 2025
Artikel Sebelumnya
Gemawan dan ICSF Gelar Forum di Pontianak, Soroti Krisis Demokrasi dan Keadilan Sosial
Kamis, 21 Agustus 2025

Berita terkait