Jambore Kader Posyandu dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
KalbarOnline, Pontianak – Kampanye berhenti merokok gencar disuarakan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Bahkan, pihaknya menargetkan bahwa keluarga penerima fasilitas raskin dan sebagainya mesti berasal dari keluarga yang bebas dari asap rokok. Selanjutnya, mereka akan diberi insentif lainnya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
“Kami akan memberikan kepada kader posyandu yang paling banyak mengajak orang berhenti merokok,” ujarnya saat membuka Jambore Kader Posyandu Tingkat Kota Pontianak sekaligus pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Selasa (9/5).
Menurutnya, rokok merupakan sumber segala penyakit. Aktivitas merokok juga dinilai mengakibatkan produktivitas kerja tidak maksimal. Untuk kampanye berhenti merokok di lingkungan Pemkot Pontianak, Sutarmidji memastikan tidak akan memberikan jabatan kepada mereka yang merokok atau perokok.
Pasalnya, mereka yang merokok dinilai tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam memenuhi jam kerja sehingga menyebabkan produktivitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak maksimal.
“Sepuluh batang saja untuk merokok itu setara dengan 1,5 jam kerja yang terbuang sia-sia. Ketika dia tidak bisa memenuhi jam kerja selama 7 jam, untuk apa dia menjadi seorang pejabat,” kilahnya.
Wali Kota dua periode ini menambahkan, ada 10 indikator kesehatan yang perlu ditangani oleh posyandu dan dikampanyekan dalam Germas. Terlebih, Pontianak tidak memiliki sumber daya alam sehingga sumber daya manusia harus lebih handal dan berkualitas.
Dirinya juga meminta Dinas Kesehatan untuk membuat data yang akurat terkait jumlah orang yang berkunjung ke puskesmas. Dari data tersebut, dilihat siapa warga Kota Pontianak yang kerap berkunjung ke puskesmas serta jenis penyakitnya.
Kemudian ditangani secara khusus sehingga tidak tergantung pada puskesmas maupun rumah sakit. Terkecuali untuk jenis penyakit yang berat.
“Kalau data-data ini bisa diolah, disajikan dengan baik, maka perencanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat di Kota Pontianak akan baik pula,” sebut Sutarmidji.
Orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga meminta kader-kader posyandu dan puskesmas harus lebih peka dengan wilayah kerjanya masing-masing. Dirinya tidak ingin apabila ditemukan ada warga yang sakit dan terlantar di rumah.
“Jangan sampai justru orang luar yang menemukan ada warga sakit yang terlantar. Makanya kader posyandu maupun puskesmas harus peka dengan wilayah kerjanya,” tandasnya.
Sutarmidji menegaskan, kasus gizi buruk jangan ada lagi terjadi di Kota Pontianak. Untuk itu, kader posyandu dan puskesmas memantau terus balita yang ada di lingkungannya. Para orang tua juga diminta meluangkan waktu untuk menimbang anak balitanya supaya perkembangannya bisa diketahui.
“Jangan nanti kalau sudah jatuh sakit, baru diumbar di media sosial, padahal kita sudah berkali-kali meminta mereka memeriksakan kesehatan balitanya dan menimbang balitanya,” cetusnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu mengungkapkan jumlah Posyandu di Pontianak saat ini masih kurang. Hanya ada 273 Posyandu balita dan 50 Posyandu lansia.
“Posyandu rasionya setiap ada 100 balita harusnya ada 1 Posyandu. Jadi dari 273 tadi sebenarnya juga kita masih kekurangan jumlah posyandu. Jumlahnya juga harus kita tingkatkan, disamping kualitasnya,” ungkapnya.
Posyandu sendiri memiliki beberapa tingkatan, mulai dari pratama, madya, purnama, hingga mandiri. Saat ini Posyandu mandiri jumlahnya masih sedikit, hanya sekitar lima persen.
“Kaitan dengan penanganan gizi buruk memang peran Posyandu, Ketua RT dan Lurah sangat penting dalam upaya untuk deteksi dini anak-anak yang kurang gizi. Jika anak-anak ditimbang atau dipantau berat badannya setiap bulan, maka gizi buruk ini bisa segera ditangani,” jelasnya.
Namun, kata Sidiq, ada yang mesti dipahami, masalah gizi buruk tidak murni faktor makanan. Ada gizi buruk yang disebabkan penyakit bawaan dan itu banyak terjadi di Pontianak. Di tahun ini, sudah ada laporan gizi buruk, tapi dikarenakan penyakit jantung dan gangguan mental.
“Kekurangan asupan makanan itu sangat kecil dan jika kita lihat masalah ekonomi, perawatan di tingkat rumah tangga itu yang kurang. Jadi misalnya bapak-ibunya kerja anaknya dititipkan kepada nenek atau segala macam,” pungkasnya. (Fat/Jim Hms)
Comment