Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 01 Oktober 2017 |
Agus Priyadi: Ada Tiga Poin Rekomendasi Dari Ombudsman, Tindaklanjutnya Tidak Ada Kemajuan
KalbarOnline, Singkawang – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat terus mendesak agar Pemerintah Kota Singkawang segera melakukan tindakan tegas terhadap Hotel Simpang yang sampai saat ini masih leluasa menerima tamu.
Dimana Ombudsman terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Singkawang terkait permasalahan tersebut.
“Kita sampai saat ini masih menunggu tindaklanjut dari hasil rapat pada 12 April lalu. Kita terus upayakan dalam membahas Hotel Simpang kedepannya bersama Pemkot Singkawang,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, Rabu (27/9).
Dirinya mengakui bahwa ia telah merekomendasikan terkait penanganan Hotel Simpang tersebut, tapi sampai sekarang tindaklanjutnya dinilai tidak ada kemajuan.
“Isi dari rekomendasi tersebut sangat jelas, pertama, meminta Satpol PP untuk memasang plang penghentian pengerjaan hotel tersebut. Kedua, menghentikan penerimaan tamu di Hotel Simpang. Dan ketiga, membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” terangnya.
Padahal menurut dia, bangunan tersebut berdiri tidak sesuai aturan yang berlaku sampai saat ini hotel tersebut masih beroperasi dan dengan leluasa menerima tamu.
“Padahal bangunan itu kita ketahui tidak memiliki IMB dan izin-izin yang lain,” pungkasnya. (Mur/Lis)
Agus Priyadi: Ada Tiga Poin Rekomendasi Dari Ombudsman, Tindaklanjutnya Tidak Ada Kemajuan
KalbarOnline, Singkawang – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat terus mendesak agar Pemerintah Kota Singkawang segera melakukan tindakan tegas terhadap Hotel Simpang yang sampai saat ini masih leluasa menerima tamu.
Dimana Ombudsman terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Singkawang terkait permasalahan tersebut.
“Kita sampai saat ini masih menunggu tindaklanjut dari hasil rapat pada 12 April lalu. Kita terus upayakan dalam membahas Hotel Simpang kedepannya bersama Pemkot Singkawang,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, Rabu (27/9).
Dirinya mengakui bahwa ia telah merekomendasikan terkait penanganan Hotel Simpang tersebut, tapi sampai sekarang tindaklanjutnya dinilai tidak ada kemajuan.
“Isi dari rekomendasi tersebut sangat jelas, pertama, meminta Satpol PP untuk memasang plang penghentian pengerjaan hotel tersebut. Kedua, menghentikan penerimaan tamu di Hotel Simpang. Dan ketiga, membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” terangnya.
Padahal menurut dia, bangunan tersebut berdiri tidak sesuai aturan yang berlaku sampai saat ini hotel tersebut masih beroperasi dan dengan leluasa menerima tamu.
“Padahal bangunan itu kita ketahui tidak memiliki IMB dan izin-izin yang lain,” pungkasnya. (Mur/Lis)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini