Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 24 Oktober 2017 |
Faisal Riza: Kita harap pempus kaji ulang Densus Tipikor
KalbarOnline, Pontianak – Manager Program Setapak-JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang pembentukan Densus Tipikor.
Dirinya menilai dengan adanya Densus Tipikor merupakan upaya membuat lembaga antirasuah (KPK) tandingan.
Sebab, kabar pembentukan kian mencuat, terlebih lagi saat ini banyak pihak yang terus berupaya menyerang KPK.
“Terutama usai ada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK oleh DPR, seperti momentum ya. Saya harap dikaji ulang lebih mendalam lagi,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianaktribun.
Menurutnya, masih banyak upaya lain agar penanganan korupsi optimal dan tak harus membentuk suatu lembaga tandingan seperti Densus Tipikor.
Satu diantara upaya lain dan berjalan saat ini adalah pemaksimalan peran Kepolisian melalui Direktorat Tipikor Mabes Polri.
“Jika di tingkat Polda, fungsi ini berada di dalam Direskrimsus. Ini saja diperkuat dan dioptimalkan. Evaluasi jika ternyata belum maksimal. Apa sebabnya, kenapa selama ini belum maskimal. Lantas perbaiki sembari menguatkan sinergisitas bersama Kejaksaan dan KPK dalam mengatasi korupsi,” sarannya.
Dirinya menilai pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai upaya memperkuat Direktorat Tipikor Mabes Polri saat ini. Seperti Brimob menjadi Korps Brimob atau Direktorat IV Anti Teror menjadi Densus 88 Anti Teror.
“Ini menurut pendapat saya. Sebenarnya ya, upaya penanganan pemberantasan korupsi ini sudah jalan sejak dulu, bahkan sebelum ada wacana Densus Tipikor ini. Mendingan perkuat yang sudah ada saja. Kalau mau bentuk Densus tentu perlu dana besar. Jika nanti hasilnya juga sama, kan sayang dana besar itu. Rp2,7 Triliun lho,” pungkasnya. (Fai)
Faisal Riza: Kita harap pempus kaji ulang Densus Tipikor
KalbarOnline, Pontianak – Manager Program Setapak-JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang pembentukan Densus Tipikor.
Dirinya menilai dengan adanya Densus Tipikor merupakan upaya membuat lembaga antirasuah (KPK) tandingan.
Sebab, kabar pembentukan kian mencuat, terlebih lagi saat ini banyak pihak yang terus berupaya menyerang KPK.
“Terutama usai ada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK oleh DPR, seperti momentum ya. Saya harap dikaji ulang lebih mendalam lagi,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianaktribun.
Menurutnya, masih banyak upaya lain agar penanganan korupsi optimal dan tak harus membentuk suatu lembaga tandingan seperti Densus Tipikor.
Satu diantara upaya lain dan berjalan saat ini adalah pemaksimalan peran Kepolisian melalui Direktorat Tipikor Mabes Polri.
“Jika di tingkat Polda, fungsi ini berada di dalam Direskrimsus. Ini saja diperkuat dan dioptimalkan. Evaluasi jika ternyata belum maksimal. Apa sebabnya, kenapa selama ini belum maskimal. Lantas perbaiki sembari menguatkan sinergisitas bersama Kejaksaan dan KPK dalam mengatasi korupsi,” sarannya.
Dirinya menilai pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai upaya memperkuat Direktorat Tipikor Mabes Polri saat ini. Seperti Brimob menjadi Korps Brimob atau Direktorat IV Anti Teror menjadi Densus 88 Anti Teror.
“Ini menurut pendapat saya. Sebenarnya ya, upaya penanganan pemberantasan korupsi ini sudah jalan sejak dulu, bahkan sebelum ada wacana Densus Tipikor ini. Mendingan perkuat yang sudah ada saja. Kalau mau bentuk Densus tentu perlu dana besar. Jika nanti hasilnya juga sama, kan sayang dana besar itu. Rp2,7 Triliun lho,” pungkasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini