Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 24 Oktober 2017 |
KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mendukung wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di wilayah Indonesia.
Dirinya menilai wacana Kapolri mengenai Densus Tipikor mesti disambut baik, lantaran latar belakang niat pembentukannya juga baik.
“Niat semuanya, baik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ingin ada transparansi dalam pengelolaan uang rakyat baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan saat ini APBDes,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianaktribun.
Wagub menyebut, tidak hanya lembaga bersangkutan, namun semua pihak tentu menginginkan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, tansparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Yang jelas kita ingin semua dikelola dengan baik dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Pengawasan korupsi baik KPK atau Polri melalui Densus Tipikor nantinya, saya kira tidak ada masalah dan kita dukung. Kalau bagi kita kan yang penting pengelolaan keuangan itu baru dilakukan secara baik,” tandasnya. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mendukung wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di wilayah Indonesia.
Dirinya menilai wacana Kapolri mengenai Densus Tipikor mesti disambut baik, lantaran latar belakang niat pembentukannya juga baik.
“Niat semuanya, baik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ingin ada transparansi dalam pengelolaan uang rakyat baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan saat ini APBDes,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianaktribun.
Wagub menyebut, tidak hanya lembaga bersangkutan, namun semua pihak tentu menginginkan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, tansparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Yang jelas kita ingin semua dikelola dengan baik dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Pengawasan korupsi baik KPK atau Polri melalui Densus Tipikor nantinya, saya kira tidak ada masalah dan kita dukung. Kalau bagi kita kan yang penting pengelolaan keuangan itu baru dilakukan secara baik,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini