Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Selasa, 24 Oktober 2017 |
KalbarOnline, Kubu Raya – Pajak Air Tanah untuk daerah Kabupaten Kubu Raya tidak hanya berlaku kepada Pabrik Kelapa Sawit namun juga perusahaan yang menggunakan langsung air tanah untuk menghemat kebutuhan operasional perusahaan itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pajak Lainnya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya, Azmi, SE.
“Pada dasarnya Pabrik Kelapa Sawit untuk menghemat bahan bakar minyak solar dalam menggerakan turbin melalui uap panas (steam) menggunakan air tanah untuk memproduksi TBS (Tandan Buah Segar) menjadi Crude Palm Oil. Namun tidak hanya Pabrik Kelapa Sawit saja yang memanfaatkan air tanah, perusahaan lain juga seperti perhotelan dan tempat usaha lainnya,” ujarnya, Senin (23/10).
Dirinya menjelaskan untuk mengelola air tanah pelaku usaha mampu mensterilkan keadaan air sehingga secara kuantitas maupun kualitas dapat layak dipakai sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri.
Hal ini disebabkan karena kurangnya volume jaringan air PDAM sehingga para pelaku usaha cenderung memanfaatkan air tanah dibandingkan air PDAM.
“Tarif Pajak Air Tanah telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yakni sebesar dua puluh persen dengan dasar perhitungannya tarif pajak dikali nilai perolehan air tanah tersebut,” tandasnya. (Ian)
KalbarOnline, Kubu Raya – Pajak Air Tanah untuk daerah Kabupaten Kubu Raya tidak hanya berlaku kepada Pabrik Kelapa Sawit namun juga perusahaan yang menggunakan langsung air tanah untuk menghemat kebutuhan operasional perusahaan itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pajak Lainnya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya, Azmi, SE.
“Pada dasarnya Pabrik Kelapa Sawit untuk menghemat bahan bakar minyak solar dalam menggerakan turbin melalui uap panas (steam) menggunakan air tanah untuk memproduksi TBS (Tandan Buah Segar) menjadi Crude Palm Oil. Namun tidak hanya Pabrik Kelapa Sawit saja yang memanfaatkan air tanah, perusahaan lain juga seperti perhotelan dan tempat usaha lainnya,” ujarnya, Senin (23/10).
Dirinya menjelaskan untuk mengelola air tanah pelaku usaha mampu mensterilkan keadaan air sehingga secara kuantitas maupun kualitas dapat layak dipakai sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri.
Hal ini disebabkan karena kurangnya volume jaringan air PDAM sehingga para pelaku usaha cenderung memanfaatkan air tanah dibandingkan air PDAM.
“Tarif Pajak Air Tanah telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yakni sebesar dua puluh persen dengan dasar perhitungannya tarif pajak dikali nilai perolehan air tanah tersebut,” tandasnya. (Ian)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini