Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 03 November 2017 |
KalbarOnline, Pontianak – Mengenai penertiban reklame yang melanggar aturan dan tidak taat pajak, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menegaskan bahwa hal tersebut merupakan komitmen Pemkot Pontianak, terlebih lagi hal tersebut, lanjutnya sudah tertuang dalam Perwa Nomor 45 Tahun 2014.
Seperti diketahui, belum lama ini Tim Penertiban Reklame yang terdiri dari BKD dan Satpol PP Pontianak melakukan penertiban reklame di sejumlah titik di Kota Pontianak yang melanggar aturan serta tidak taat pajak. Terhitung hingga saat ini, ada tujuh produk perusahaan yang telah di blacklist oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Pontianak.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan bahwa banyak cara yang dilakukan perusahaan, misalnya berkedok memberikan bantuan pada kegiatan sosial.
“Perusahaan ada juga terkadang kegiatan-kegiatan sosial mereka membantu namun tidak juga berupa finansial. Mereka memberikan produk untuk dijualkan, misalnya minuman tapi mereka memasang spanduk dan sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa terkadang dari pihak penyelenggara meminta dispensasi berupa digratiskan, karena itu kegiatan sosial maka boleh gratis.
Tak jarang pula, lanjutnya, banyak produk-produk yang memasang spanduk di toko-toko masyarakat misalnya, namun tidak juga membayar pajak. Padahal, lanjutnya, sesuai aturan yang ada, mereka diharuskan membayar pajak.
Ia juga menyebut bahwa banyak juga media iklan yang ilegal, untuk itu pihaknya saat ini sedang menyiapkan masterplan di tempat-tempat mana yang boleh dipasang baliho dan reklame.
Kedepan Pontianak, lanjutnya, akan diarahkan menggunakan videotron.
Dimana saja mereka mau memasang, menurutnya boleh asalkan tidak merusak pemandangan dan mengganggu lalulitas.
“Mereka yang ilegal akan kita tertibkan, kalau ada tiang-tiang yang mengganggu, kita minta ditertibkan. Kalau videotron di taman, kita lihat apakah itu memperindah atau malah merusak estetika maka itu akan dilarang,” tandasnya. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Mengenai penertiban reklame yang melanggar aturan dan tidak taat pajak, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menegaskan bahwa hal tersebut merupakan komitmen Pemkot Pontianak, terlebih lagi hal tersebut, lanjutnya sudah tertuang dalam Perwa Nomor 45 Tahun 2014.
Seperti diketahui, belum lama ini Tim Penertiban Reklame yang terdiri dari BKD dan Satpol PP Pontianak melakukan penertiban reklame di sejumlah titik di Kota Pontianak yang melanggar aturan serta tidak taat pajak. Terhitung hingga saat ini, ada tujuh produk perusahaan yang telah di blacklist oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Pontianak.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan bahwa banyak cara yang dilakukan perusahaan, misalnya berkedok memberikan bantuan pada kegiatan sosial.
“Perusahaan ada juga terkadang kegiatan-kegiatan sosial mereka membantu namun tidak juga berupa finansial. Mereka memberikan produk untuk dijualkan, misalnya minuman tapi mereka memasang spanduk dan sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa terkadang dari pihak penyelenggara meminta dispensasi berupa digratiskan, karena itu kegiatan sosial maka boleh gratis.
Tak jarang pula, lanjutnya, banyak produk-produk yang memasang spanduk di toko-toko masyarakat misalnya, namun tidak juga membayar pajak. Padahal, lanjutnya, sesuai aturan yang ada, mereka diharuskan membayar pajak.
Ia juga menyebut bahwa banyak juga media iklan yang ilegal, untuk itu pihaknya saat ini sedang menyiapkan masterplan di tempat-tempat mana yang boleh dipasang baliho dan reklame.
Kedepan Pontianak, lanjutnya, akan diarahkan menggunakan videotron.
Dimana saja mereka mau memasang, menurutnya boleh asalkan tidak merusak pemandangan dan mengganggu lalulitas.
“Mereka yang ilegal akan kita tertibkan, kalau ada tiang-tiang yang mengganggu, kita minta ditertibkan. Kalau videotron di taman, kita lihat apakah itu memperindah atau malah merusak estetika maka itu akan dilarang,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini