KalbarOnline, Pontianak – Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah atau pusat pelaksanaan simulasi Sispam kota pengamanan Pilkada serentak 2018 se – Indonesia.
Simpam tersebut dihadiri Asisten Operasi Kapolri, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, para Karo DeOps Polri, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, Danrem se-Kalimantan, Karo Ops se-Indonesia, Dir Intelkam se-Indonesia, Dir Sabhara se-Indonesia, Kasat Brimob se-Indonesia, Forkopimda Provinsi/Kota/Kabupaten, KPU, Bawaslu, dan lainnya.
Alasan dipilihnya Kalbar sebagai tempat Sispam kota ini, untuk mengecek kesiapan pengamanan pilkada di wilayah Kalbar.
“Jadi kami memilih Kalbar atau Pontianak, kita memetakan kerawanan konflik, potensinya, tapi belum pasti terjadi, itu ada di Kalbar karena ada indikatornya,” ujar Irjen Pol Drs Muhammad Iriawan, SH., MM., MH, saat diwawancarai awak media usai simulasi sispam kota di Jalan Rahadi Usman depan Taman Alun-alun Kapuas Pontianak, Selasa (6/2).
Oleh sebab itu, lanjut Jenderal yang akrab disapa ‘Iwan Bule’ ini, pihaknya ingin melihat kesiapan dari Polda Kalbar secara khusus di Pontianak, sehingga dapat memastikan dengan sinergisitas TNI-Polri dibantu stakeholder dari Pemda dan lainnya, sehingga pihaknya optimis situasi pilkada akan kondusif.
“Sebetulnya ini adalah tontonan bagi teman-teman kita dari Polda untuk melihat, beginilah sispam kota dilakukan ditempat-tempat lain, makanya kami perintahkan kepada mereka setelah ini segera laksanakan sispam kota ditempat masing-masing,” tukasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya kemarin juga mengadakan diskusi panel, dengan KPU, Bawaslu, TNI – Polri sehingga menyamakan satu persepsi semua stakeholder yang terlibat dimana semua provinsi atau daerah Polda melaksanakan Pilkada.
“Jadi kami meminta bantuan TNI 2/3 kekuatan untuk membackup Polri. Contohnya, kalau 1 (satu) Polda personel Polri 10 ribu, artinya personel TNI sebanyak 7500,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, alasan dilibatkannya unsur TNI, dijelaskannya, karena tidak ada pasukan lain yang bisa memback-up.
“Kenapa TNI dilibatkan, karena tidak ada pasukan lain yang bisa di backup atau diperbantukan dari Polda A ke Polda B. Waktu saya di Jakarta itu beda, meskipun Jakarta besar, ramai tetapi kita di back-up oleh Brimod seluruh Indonesia ada 20 ribu personel. Sekarang tidak bisa karena hampir semua Polda melaksanakan pilkada, oleh sebab itu kita meminta bantuan TNI untuk membantu Polri secara maksimal mengamankan pilkada,” tuturnya.
Mengenai netralitas TNI – Polri dalam pilkada, dirinya menegaskan bahwa semuanya sudah ada kode etik dan aturan yang berlaku.
“Kalau netralitas, kita sudah ada aturannya ada kode etik, ada disiplin, buat kita terlalu rugi sekali kalau anggota kita tidak netral. Kita tentu memberikan arahan dan dibantu dari TNI juga sudah sat ugaris bahwa kita harus netral. Karena itu memang sudah menjadi tupoksi kita untuk mengamankan pilkada ini damai, dan soal netral menjadi suatu hal yang mutlak. Sangat merugi kita kalau kita tidak netral, karena menyangkut nama institusi TNI – Polri,” tegasnya.
“TNI itu saat ini menjadi institusi publik terpercaya di Indonesia nomor 1, sementara Polri nomor 3, apakah kita mau mengorbankan itu dengan tidak netral untuk menurunkan kepercayaan publik?,” tambahnya.
Sementara mengenai personel pengamanan pilkada se – Indonesia, dari jumlah personel Polri, lanjut Iwan Bule, sebanyak 191 ribu dan dari TNI sebanyak 110 ribu personel, sehingga kekuatannya nanti sebanyak 300 ribu personel.
“Insha Allah, dengan kekuatan yang besar ini dengan dibantu masyarakat tentunya dan dibantu oleh stakeholder, Pemda, pilkada akan berjalan dengan aman dan lancar. Saya optimis kalau melihat situasi kondusif masyarakatnya, kemudian pengamanannya begitu luar biasa, Insha Allah akan berjalan aman, lancar dan kondusif,” tandasnya. (Fat)
Comment