KalbarOnline, Pontianak – Kepengurusan DPD Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) Kalimantan Barat periode 2017 – 2022 secara resmi dilantik, yang berlangsung di Gedung Pontianak Convention Centre, Kamis (8/2) malam.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PATRI, yang diwakili Sekjen DPP PATRI, H Sunu Pramono Budi yang sekaligus melantik kepengurusan PATRI Kalbar periode 2017 – 2022, Pj Gubernur Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kalbar, Agus Suparman, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Ombudsman Kalbar, Pengurus Cabang PATRI se-Kalbar, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan para tamu undangan lainnya.
Salah seorang warga transmigrasi yang ditempatkan di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Maryadi menuturkan persoalan selama ini yang dihadapi para transmigran diwilayahnya itu diantaranya permasalahan untuk bercocok tanam dimana mereka ditempatkan di posisi lahan gambut yang kedalamannya kurang lebih 17 – 21 meter, sehingga untuk bercocok tanam pihaknya harus mengeluarkan biaya ekstra dimana pupuk, lanjutnya, harus berlipat ganda dibandingkan tanah mineral biasa.
“Selain itu, air bersih, sehingga untuk bercocok tanam kita harus menggunakan air gambut yang warnanya hitam, sehingga kesuburannya kurang maksimal, karena setelah kita cek kemarin menggunakan alat, itu PH-nya hanya 2,” tukasnya.
Selain itu permasalahan lainnya yakni infrastruktur jalan, dimana ditempatnya tersebut hanya berupa miting yang ditimbun dengan tanah merah, sehingga hari ke hari, tanahnya habis, dan menyebabkan jalan lingkungan berlubang dibanyak titik.
“Untuk kesehatan, Alhamdulillah sedikit direspon oleh Dinas Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Namun masalah pendidikan sampai saat ini di Kapuas Hulu, contohnya di Trans kami ada 6 (enam) kelas atau enam lokal itu hanya 3 (tiga) guru. Ada juga PAUD yang didirikan oleh warga Transmigran setempat yang sampai saat ini tenaga pendidiknya belum pernah mendapatkan gaji. Namun dari kebijakan transmigrasi, kemarin sudah ada insentif, tetapi dirasa belum memenuhi,” tukasnya.
Maryadi juga sempat dicecar pertanyaan oleh awak media terkait komitmen Pemerintah Provinsi membangun desa tertinggal.
“Sampai saat ini, kami belum pernah mendengar. Namun, kita juga terus mengikuti berita terbaru mengenai pemenuhan hak warga transmigrasi, yang intinya kita berharap warga transmigran diperhatikan dan dipenuhi hak-hak dan fasilitasnya,” tukasnya.
Jelang pemilihan Gubernur, dimana ruang kerja Gubernur mencakup luas, sebagai warga yang bisa dikatakan ‘terasingkan’, Maryadi selaku perwakilan warga transmigran di Kapuas Hulu berharap persoalan-persoalan dapat terselesaikan, terutama persoalan lahan, pendidikan dan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif.
“Harapan kita Gubernur terpilih kedepan, dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Selain itu, dapat menuntaskan persoalan sengketa lahan di wilayah transmigrasi, sehingga kita dapat kejelasan masalah sertifikasi tanah. Karena kurang lebih paling muda, di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sekitar 5 – 6 tahun, kalau dihitung seperti janji-janji yang dulu, harusnya sudah turun sertifikat. Bahkan ada yang belasan tahun sampai sekarang belum terbit sertifikat, karena sengketa lahan, pemekaran desa atau sebagainya,” harapnya.
Mengenai persoalan infrastruktur dan pendidikan, dirinya berharap Gubernur Kalbar terpilih nantinya dapat memperhatikan persoalan vital ini.
“Mohon diperhatikan, seperti infrastruktur jalan, paling tidak standarlah. Fasilitas rumah ibadah harus terpenuhi, untuk sarana kepemudaan dan olahraga, kami disana sangat minim sekali. Maka harapan kami kepada Gubernur yang akan datang mohon perhatikan kami warga trans, khususnya untuk Kapuas Hulu dan secara luas untuk warga trans se – Kalbar,” tandasnya.
Dirinya juga berharap kepada Gubernur Kalbar yang akan datang, dapat memperhatikan warga trans secara optimal dan maksimal.
“Tolong kami warga transmigran, mungkin kami sendiri yang mengalami ini dibandikan desa-desa transmigran yang sudah ada. Dapat diperhatikan dengan optimal dan maksimal. Dan untuk masalah ekonomi, khususnya di Kapuas Hulu, paling tidak datangkan investor-investor baik asing maupun lokal, sehingga masyarakat setempat, selain bertani dapat juga berprofesi lain,” tandasnya. (Fat)
Comment