Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 19 Juli 2018 |
KalbarOnline, Sekadau – Kepolisian Resor (Polres) Sekadau telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, Heryono pada Jum’at 20 Juli 2018 mendatang sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahap 2 tahun 2016 dan tahap 1 tahun 2017.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat pemanggilan nomor: SP. GIl/444/VII/2018/Reskrim, yang ditandatangani Kapolres Sekadau, melalui Kasat Reskrim IPTU. MHD. Ginting, SH, tertanggal 17 Juli 2018.
Dalam surat pemanggilan tersebut Kepala Desa Perongkan diminta untuk menghadap Brigpol Fernando Ricci, S.A.P di Mapolres Sekadau pada Jumat, 20 Juli 2018 pagi di ruangan unit Tipidkor Satreskrim Polres Sekadau untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam pekara tindak pidana Korupsi sehubungan dengan penyimpangan penggunaan ADD dan DD tahap 2 tahun 2016 dan tahap 1 tahun 2017 Desa Perongkan.
Dasar hukum pemanggilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 200, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, dan UU RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Surat pemanggilan terhadap kepala Desa Perongkan tersebut diserahkan oleh anggota Polres Sekadau atas nama Bripda Ignasius Riki, S dan ditandatangani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Perongkan, Heryono perihal pemanggilan tersebut. (Mus)
KalbarOnline, Sekadau – Kepolisian Resor (Polres) Sekadau telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, Heryono pada Jum’at 20 Juli 2018 mendatang sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahap 2 tahun 2016 dan tahap 1 tahun 2017.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat pemanggilan nomor: SP. GIl/444/VII/2018/Reskrim, yang ditandatangani Kapolres Sekadau, melalui Kasat Reskrim IPTU. MHD. Ginting, SH, tertanggal 17 Juli 2018.
Dalam surat pemanggilan tersebut Kepala Desa Perongkan diminta untuk menghadap Brigpol Fernando Ricci, S.A.P di Mapolres Sekadau pada Jumat, 20 Juli 2018 pagi di ruangan unit Tipidkor Satreskrim Polres Sekadau untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam pekara tindak pidana Korupsi sehubungan dengan penyimpangan penggunaan ADD dan DD tahap 2 tahun 2016 dan tahap 1 tahun 2017 Desa Perongkan.
Dasar hukum pemanggilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 200, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, dan UU RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Surat pemanggilan terhadap kepala Desa Perongkan tersebut diserahkan oleh anggota Polres Sekadau atas nama Bripda Ignasius Riki, S dan ditandatangani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Perongkan, Heryono perihal pemanggilan tersebut. (Mus)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini