Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 08 September 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan
Kalbar melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang
sebelumnya dijabat Dra. Ida Sundari, M.M kepada Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA, yang
berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat (7/9/2017).
Sertijab tersebut turut dihadiri Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, SH., M.Hum, Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., PhD, sejumlah pejabat BPK lainnya, Kapolda Kalbar dan unsur Forkopimda Kalbar lainnya serta sejumlah Walikota dan Bupati se-Kalbar.
Dalam sambutannya, Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa
promosi, rotasi dan mutasi dalam suatu organisasi merupakan upaya yang harus
selalu dilakukan guna menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi.
“Sertijab ini merupakan bukti bahwa BPK terus berusaha
mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ucap
dia.
Harry Azhar juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kalimantan
Barat yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin
pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9
Pemerintah Daerah yang mendapat WTP dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11.
Ia berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan
selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
“Saya menghimbau kepada Kepala Daerah, para pimpinan DPRD
dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak
hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi
unsur mensejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa
pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Anggota BPK
RI ini.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ida Sundari atas
kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar
dan Harry berharap dengan jabatan baru Ida Sundari sebagai Inspektur Utama, kinerja
dan sumbangan pemikirannya dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus
ditingkatkan.
“Kepada Pak Joko Agus Setyono, saya berpesan agar dapat
meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat
sebelumnya. Kehadiran BPK di Kalbar merupakan amanah Undang-undang. Dengan keberadaan
tersebut diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga
cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat
terwujud,” tukasnya.
Sementara Ida Sundari saat diwawancarai menyampaikan harapannya
kepada pejabat baru agar dapat memberikan pembinaan dan konsultasi bagi
pemerintah daerah yang masih mendapatkan predikat WDP (wajar dengan
pengecualian).
“Di Kalbar masih ada empat entitas yang masih WDP
diantaranya Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Tentu kita berharap
pejabat yang baru secara bertahap dapat memberikan pembinaan kepada
daerah-daerah tersebut agar keempat pemda ini meraih predikat WTP. Tetapi seperti
yang dikatakan Pak Harry Azhar, bukan semata-mata hanya meraih WTP tetapi harus
dari pemdanya sendiri membuat pengelolaan yang baik, pertanggungjawaban yang
baik, namun Kepala perwakilan juga diminta untuk berkoordinasi dengan
pemda-pemda yang belum WTP untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki seperti
rekomendasi, khususnya masalah aset. Selain itu waktu saya masih menjabat, kita
sedang melaksanakan pembangunan zona integritas supaya mendapatkan predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK). Mudah-mudahan tahun ini akan disurvey oleh Menpan RB untuk
melihat sejauh mana kinerja BPK, mudah-mudahan predikat WBK bisa diperoleh,”
tuturnya.
Ida Sundari juga mengucapkan selamat kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia berharap masa kepemimpinan keduanya
dapat menjadikan Kalbar lebih baik kedepannya.
“Selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria
Norsan, mudah-mudahan kepemimpinan keduanya, Kalbar dapat menjadi lebih baik
dan pengelolaan serta pertanggungjawaban negara semuanya dapat dijalankan
dengan baik,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan
Kalbar melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang
sebelumnya dijabat Dra. Ida Sundari, M.M kepada Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA, yang
berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat (7/9/2017).
Sertijab tersebut turut dihadiri Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, SH., M.Hum, Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., PhD, sejumlah pejabat BPK lainnya, Kapolda Kalbar dan unsur Forkopimda Kalbar lainnya serta sejumlah Walikota dan Bupati se-Kalbar.
Dalam sambutannya, Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa
promosi, rotasi dan mutasi dalam suatu organisasi merupakan upaya yang harus
selalu dilakukan guna menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi.
“Sertijab ini merupakan bukti bahwa BPK terus berusaha
mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ucap
dia.
Harry Azhar juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kalimantan
Barat yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin
pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9
Pemerintah Daerah yang mendapat WTP dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11.
Ia berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan
selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
“Saya menghimbau kepada Kepala Daerah, para pimpinan DPRD
dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak
hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi
unsur mensejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa
pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Anggota BPK
RI ini.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ida Sundari atas
kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar
dan Harry berharap dengan jabatan baru Ida Sundari sebagai Inspektur Utama, kinerja
dan sumbangan pemikirannya dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus
ditingkatkan.
“Kepada Pak Joko Agus Setyono, saya berpesan agar dapat
meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat
sebelumnya. Kehadiran BPK di Kalbar merupakan amanah Undang-undang. Dengan keberadaan
tersebut diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga
cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat
terwujud,” tukasnya.
Sementara Ida Sundari saat diwawancarai menyampaikan harapannya
kepada pejabat baru agar dapat memberikan pembinaan dan konsultasi bagi
pemerintah daerah yang masih mendapatkan predikat WDP (wajar dengan
pengecualian).
“Di Kalbar masih ada empat entitas yang masih WDP
diantaranya Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Tentu kita berharap
pejabat yang baru secara bertahap dapat memberikan pembinaan kepada
daerah-daerah tersebut agar keempat pemda ini meraih predikat WTP. Tetapi seperti
yang dikatakan Pak Harry Azhar, bukan semata-mata hanya meraih WTP tetapi harus
dari pemdanya sendiri membuat pengelolaan yang baik, pertanggungjawaban yang
baik, namun Kepala perwakilan juga diminta untuk berkoordinasi dengan
pemda-pemda yang belum WTP untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki seperti
rekomendasi, khususnya masalah aset. Selain itu waktu saya masih menjabat, kita
sedang melaksanakan pembangunan zona integritas supaya mendapatkan predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK). Mudah-mudahan tahun ini akan disurvey oleh Menpan RB untuk
melihat sejauh mana kinerja BPK, mudah-mudahan predikat WBK bisa diperoleh,”
tuturnya.
Ida Sundari juga mengucapkan selamat kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia berharap masa kepemimpinan keduanya
dapat menjadikan Kalbar lebih baik kedepannya.
“Selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria
Norsan, mudah-mudahan kepemimpinan keduanya, Kalbar dapat menjadi lebih baik
dan pengelolaan serta pertanggungjawaban negara semuanya dapat dijalankan
dengan baik,” pungkasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini