Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 04 Mei 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hasil menyusun dan menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Penilaian opini WTP tersebut, diterima langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat yang didampingi Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (03/05/2024).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menuturkan, dengan perolehan opini WTP, maka Kapuas Hulu mampu mempertahankan opini pemeriksaan BPK dari tahun sebelumnya.
“Kita kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Kalbar atas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Di samping itu, Fransiskus juga mengharapkan agar OPD yang ada di Kapuas Hulu tetap bekerja optimal, serta memperhatikan pertanggungjawaban administrasi program yang telah terlaksana. Dengan demikian diharapkan pula, kedepannya Kapuas Hulu dapat mempertahankan opini WTP yang telah didapat.
“Mempertahankan prestasi yang sudah didapat itu sulit, apalagi ini merupakan WTP yang ke 7 kali berturut-turut, saya berharap kinerja OPD semakin baik kedepan,” ungkapnya. (Haq)
KalbarOnline, Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hasil menyusun dan menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Penilaian opini WTP tersebut, diterima langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat yang didampingi Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (03/05/2024).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menuturkan, dengan perolehan opini WTP, maka Kapuas Hulu mampu mempertahankan opini pemeriksaan BPK dari tahun sebelumnya.
“Kita kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Kalbar atas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Di samping itu, Fransiskus juga mengharapkan agar OPD yang ada di Kapuas Hulu tetap bekerja optimal, serta memperhatikan pertanggungjawaban administrasi program yang telah terlaksana. Dengan demikian diharapkan pula, kedepannya Kapuas Hulu dapat mempertahankan opini WTP yang telah didapat.
“Mempertahankan prestasi yang sudah didapat itu sulit, apalagi ini merupakan WTP yang ke 7 kali berturut-turut, saya berharap kinerja OPD semakin baik kedepan,” ungkapnya. (Haq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini