KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hasil menyusun dan menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Penilaian opini WTP tersebut, diterima langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat yang didampingi Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (03/05/2024).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menuturkan, dengan perolehan opini WTP, maka Kapuas Hulu mampu mempertahankan opini pemeriksaan BPK dari tahun sebelumnya.
“Kita kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Kalbar atas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Di samping itu, Fransiskus juga mengharapkan agar OPD yang ada di Kapuas Hulu tetap bekerja optimal, serta memperhatikan pertanggungjawaban administrasi program yang telah terlaksana. Dengan demikian diharapkan pula, kedepannya Kapuas Hulu dapat mempertahankan opini WTP yang telah didapat.
“Mempertahankan prestasi yang sudah didapat itu sulit, apalagi ini merupakan WTP yang ke 7 kali berturut-turut, saya berharap kinerja OPD semakin baik kedepan,” ungkapnya. (Haq)
Comment