Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 24 Juni 2022 |
KalbarOnline, Pontianak - DPRD Provinsi Kalbar mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (24/06/2022).
Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar kala itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Rapat ini dihadiri oleh 34 orang dari 65 orang pimpinan dan anggota DPRD Kalbar.
Selain itu, rapat juga tampak dihadiri kepala instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD di lingkungan Provinsi Kalbar, Staf Ahli Gubernur Kalbar, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ria Norsan, seusai rapat menjelaskan, bahwa penilaian atau predikat WTP dari BPK RI, merupakan penilaian tertinggi yang diraih oleh Pemprov Kalbar dalam hal pelaksanaan keuangan daerah tahun 2021.
"Walaupun ada hal-hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD melalui Pemandangan Fraksi-Fraksi tadi, dimana ada kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ada yang belum dilaksanakan dan nanti akan dibahas dalam Rapat gabungan," katanya.
Ia juga mengungkapkan, daya serap anggaran Pemprov Kalbar di tahun 2021 sebesar 94% sudah cukup bagus.
"Untuk di tahun Anggaran 2022 ini semua tender pekerjaan sudah hampir selesai, dan sekarang bulan keenam hingga sebelum akhir tahun diharapkan semua kerjaan tuntas dan tidak akan ada yang terlambat," pungkasnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - DPRD Provinsi Kalbar mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (24/06/2022).
Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar kala itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Rapat ini dihadiri oleh 34 orang dari 65 orang pimpinan dan anggota DPRD Kalbar.
Selain itu, rapat juga tampak dihadiri kepala instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD di lingkungan Provinsi Kalbar, Staf Ahli Gubernur Kalbar, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ria Norsan, seusai rapat menjelaskan, bahwa penilaian atau predikat WTP dari BPK RI, merupakan penilaian tertinggi yang diraih oleh Pemprov Kalbar dalam hal pelaksanaan keuangan daerah tahun 2021.
"Walaupun ada hal-hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD melalui Pemandangan Fraksi-Fraksi tadi, dimana ada kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ada yang belum dilaksanakan dan nanti akan dibahas dalam Rapat gabungan," katanya.
Ia juga mengungkapkan, daya serap anggaran Pemprov Kalbar di tahun 2021 sebesar 94% sudah cukup bagus.
"Untuk di tahun Anggaran 2022 ini semua tender pekerjaan sudah hampir selesai, dan sekarang bulan keenam hingga sebelum akhir tahun diharapkan semua kerjaan tuntas dan tidak akan ada yang terlambat," pungkasnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini