Pontianak    

Jabat Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Ini Komitmen Joko Agus Setyono

Oleh : Jauhari Fatria
Sabtu, 08 September 2018
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA sebagai Kepala Perwakilan BPK

Kalbar yang baru menegaskan komitmennya akan melanjutkan apa yang sudah

dirintis pejabat sebelumnya dan turut membangun Kalbar melalui unit kerja yang

dibidanginya.

“Untuk itu mari kita bersama-sama, masyarakat, Pemerintah

daerah dan instansi lainnya maupun media, mari kita bersama-sama membangun

Kalbar menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya saat diwawancarai usai serah

terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang sebelumnya dijabat Dra. Ida

Sundari, M.M kepada dirinya, yang berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat

(7/9/2017).

Mengenai pekerjaan rumah yang masih belum tertuntaskan di

masa jabatan Ida Sundari misalnya ada beberapa pemerintah daerah di Kalbar yang

belum meraih predikat opini WTP, Joko menegaskan akan terlebih dahulu menginventarisir

yang menjadi kendala pemerintah daerah bersangkutan dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban terhadap negara.

“Yang jelas kita inventarisir dulu permasalahannya kemudian

kita diskusi internal apa saja langkah yang akan kita lakukan terhadap mereka. Yang

jelas BPK selalu berkomunikasi dengan para pimpinan daerah, selalu dan harus

selalu dijalin agar tata kelola keuangan daerah terjaga, transparan dan

akuntabel,” tukasnya.

Mengenai zona integritas yang belum tertuntaskan di masa

jabatan Ida Sundari, Joko juga menegaskan akan melanjutkan itu supaya

mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Tapi zona integritas itukan jangan waktunya panjang, tidak

bisa dibangun dalam waktu yang pendek, yang paling utama kita harus membangun

diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membangun orang lain, kita harus

perbaiki kekurangan kita dulu. Zona integritas itukan arahnya WBK lebih dari

itu adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saya kira itu komitmen

saya, saya siap melanjutkan apa yang sudah dirintis Ibu Ida Sundari dan ini

nanti akan ada penilaian internal BPK dari Inspektur Utama dan penilaian dari

Kemenpan RB,” tukasnya.

Terkait potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 hingga Rp600 miliar

lebih, Joko masih belum dapat memberikan komentar banyak, namun dirinya

menegaskan akan mendalami apa penyebab defisitnya anggaran Pemprov Kalbar.

“Saya kan baru masuk, belum bisa berkomentar nanti kalau

sudah berjalan, yang jelas akan saya dalami kenapa defisit APBD-nya, pasti. Itu

sebenarnya hasil pemeriksaan kita semester lalu, tahun lalu, kita tahu

SILPA-nya berapa, sisa SILPA-nya misalnya ada, nah itu pembahasan untuk

penggunaan tahun 2018 ini, yang jelas yang namanya defisit itu belanjanya lebih

besar daripada pendapatannya,” tandasnya.

Diakhir wawancara, Joko meminta kepada awak media untuk

terus menjalin kerjasama yang baik agar kinerja BPK lebih baik dari sebelumnya

seperti yang dipesankan oleh Gubernur Kalbar agar kinerja pejabat baru lebih hebat

dari pejabat sebelumnya.

“Kita terus kerjasama ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ida Sundari saat diwawancarai menyampaikan

harapannya kepada pejabat baru agar dapat memberikan pembinaan dan konsultasi

bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan predikat WDP (wajar dengan

pengecualian).

“Di Kalbar masih ada empat entitas yang masih WDP

diantaranya Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Tentu kita berharap

pejabat yang baru secara bertahap dapat memberikan pembinaan kepada

daerah-daerah tersebut agar keempat pemda ini meraih predikat WTP. Tetapi seperti

yang dikatakan Pak Harry Azhar, bukan semata-mata hanya meraih WTP tetapi harus

dari pemdanya sendiri membuat pengelolaan yang baik, pertanggungjawaban yang

baik, namun Kepala perwakilan juga diminta untuk berkoordinasi dengan

pemda-pemda yang belum WTP untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki seperti

rekomendasi, khususnya masalah aset. Selain itu waktu saya masih menjabat, kita

sedang melaksanakan pembangunan zona integritas supaya mendapatkan predikat Wilayah

Bebas Korupsi (WBK). Mudah-mudahan tahun ini akan disurvey oleh Menpan RB untuk

melihat sejauh mana kinerja BPK, mudah-mudahan predikat WBK bisa diperoleh,”

tuturnya.

Ida Sundari juga mengucapkan selamat kepada Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia berharap masa kepemimpinan keduanya

dapat menjadikan Kalbar lebih baik kedepannya.

“Selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria

Norsan, mudah-mudahan kepemimpinan keduanya, Kalbar dapat menjadi lebih baik

dan pengelolaan serta pertanggungjawaban negara semuanya dapat dijalankan

dengan baik,” pungkasnya. (Fat)

Artikel Selanjutnya
Mitsubishi Dumptruck Hantam Mitsubishi Tangki di Senuruk, Satu Supir Patah Tulang
Sabtu, 08 September 2018
Artikel Sebelumnya
Soal Defisit APBD Kalbar, Kepala BPK: Saya Pastikan Akan Kita Dalami
Sabtu, 08 September 2018

Berita terkait