Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 08 September 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA sebagai Kepala Perwakilan BPK
Kalbar yang baru menegaskan komitmennya akan melanjutkan apa yang sudah
dirintis pejabat sebelumnya dan turut membangun Kalbar melalui unit kerja yang
dibidanginya.
“Untuk itu mari kita bersama-sama, masyarakat, Pemerintah
daerah dan instansi lainnya maupun media, mari kita bersama-sama membangun
Kalbar menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya saat diwawancarai usai serah
terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang sebelumnya dijabat Dra. Ida
Sundari, M.M kepada dirinya, yang berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat
(7/9/2017).
Mengenai pekerjaan rumah yang masih belum tertuntaskan di
masa jabatan Ida Sundari misalnya ada beberapa pemerintah daerah di Kalbar yang
belum meraih predikat opini WTP, Joko menegaskan akan terlebih dahulu menginventarisir
yang menjadi kendala pemerintah daerah bersangkutan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban terhadap negara.
“Yang jelas kita inventarisir dulu permasalahannya kemudian
kita diskusi internal apa saja langkah yang akan kita lakukan terhadap mereka. Yang
jelas BPK selalu berkomunikasi dengan para pimpinan daerah, selalu dan harus
selalu dijalin agar tata kelola keuangan daerah terjaga, transparan dan
akuntabel,” tukasnya.
Mengenai zona integritas yang belum tertuntaskan di masa
jabatan Ida Sundari, Joko juga menegaskan akan melanjutkan itu supaya
mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Tapi zona integritas itukan jangan waktunya panjang, tidak
bisa dibangun dalam waktu yang pendek, yang paling utama kita harus membangun
diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membangun orang lain, kita harus
perbaiki kekurangan kita dulu. Zona integritas itukan arahnya WBK lebih dari
itu adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saya kira itu komitmen
saya, saya siap melanjutkan apa yang sudah dirintis Ibu Ida Sundari dan ini
nanti akan ada penilaian internal BPK dari Inspektur Utama dan penilaian dari
Kemenpan RB,” tukasnya.
Terkait potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 hingga Rp600 miliar
lebih, Joko masih belum dapat memberikan komentar banyak, namun dirinya
menegaskan akan mendalami apa penyebab defisitnya anggaran Pemprov Kalbar.
“Saya kan baru masuk, belum bisa berkomentar nanti kalau
sudah berjalan, yang jelas akan saya dalami kenapa defisit APBD-nya, pasti. Itu
sebenarnya hasil pemeriksaan kita semester lalu, tahun lalu, kita tahu
SILPA-nya berapa, sisa SILPA-nya misalnya ada, nah itu pembahasan untuk
penggunaan tahun 2018 ini, yang jelas yang namanya defisit itu belanjanya lebih
besar daripada pendapatannya,” tandasnya.
Diakhir wawancara, Joko meminta kepada awak media untuk
terus menjalin kerjasama yang baik agar kinerja BPK lebih baik dari sebelumnya
seperti yang dipesankan oleh Gubernur Kalbar agar kinerja pejabat baru lebih hebat
dari pejabat sebelumnya.
“Kita terus kerjasama ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ida Sundari saat diwawancarai menyampaikan
harapannya kepada pejabat baru agar dapat memberikan pembinaan dan konsultasi
bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan predikat WDP (wajar dengan
pengecualian).
“Di Kalbar masih ada empat entitas yang masih WDP
diantaranya Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Tentu kita berharap
pejabat yang baru secara bertahap dapat memberikan pembinaan kepada
daerah-daerah tersebut agar keempat pemda ini meraih predikat WTP. Tetapi seperti
yang dikatakan Pak Harry Azhar, bukan semata-mata hanya meraih WTP tetapi harus
dari pemdanya sendiri membuat pengelolaan yang baik, pertanggungjawaban yang
baik, namun Kepala perwakilan juga diminta untuk berkoordinasi dengan
pemda-pemda yang belum WTP untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki seperti
rekomendasi, khususnya masalah aset. Selain itu waktu saya masih menjabat, kita
sedang melaksanakan pembangunan zona integritas supaya mendapatkan predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK). Mudah-mudahan tahun ini akan disurvey oleh Menpan RB untuk
melihat sejauh mana kinerja BPK, mudah-mudahan predikat WBK bisa diperoleh,”
tuturnya.
Ida Sundari juga mengucapkan selamat kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia berharap masa kepemimpinan keduanya
dapat menjadikan Kalbar lebih baik kedepannya.
“Selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria
Norsan, mudah-mudahan kepemimpinan keduanya, Kalbar dapat menjadi lebih baik
dan pengelolaan serta pertanggungjawaban negara semuanya dapat dijalankan
dengan baik,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA sebagai Kepala Perwakilan BPK
Kalbar yang baru menegaskan komitmennya akan melanjutkan apa yang sudah
dirintis pejabat sebelumnya dan turut membangun Kalbar melalui unit kerja yang
dibidanginya.
“Untuk itu mari kita bersama-sama, masyarakat, Pemerintah
daerah dan instansi lainnya maupun media, mari kita bersama-sama membangun
Kalbar menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya saat diwawancarai usai serah
terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang sebelumnya dijabat Dra. Ida
Sundari, M.M kepada dirinya, yang berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat
(7/9/2017).
Mengenai pekerjaan rumah yang masih belum tertuntaskan di
masa jabatan Ida Sundari misalnya ada beberapa pemerintah daerah di Kalbar yang
belum meraih predikat opini WTP, Joko menegaskan akan terlebih dahulu menginventarisir
yang menjadi kendala pemerintah daerah bersangkutan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban terhadap negara.
“Yang jelas kita inventarisir dulu permasalahannya kemudian
kita diskusi internal apa saja langkah yang akan kita lakukan terhadap mereka. Yang
jelas BPK selalu berkomunikasi dengan para pimpinan daerah, selalu dan harus
selalu dijalin agar tata kelola keuangan daerah terjaga, transparan dan
akuntabel,” tukasnya.
Mengenai zona integritas yang belum tertuntaskan di masa
jabatan Ida Sundari, Joko juga menegaskan akan melanjutkan itu supaya
mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Tapi zona integritas itukan jangan waktunya panjang, tidak
bisa dibangun dalam waktu yang pendek, yang paling utama kita harus membangun
diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membangun orang lain, kita harus
perbaiki kekurangan kita dulu. Zona integritas itukan arahnya WBK lebih dari
itu adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saya kira itu komitmen
saya, saya siap melanjutkan apa yang sudah dirintis Ibu Ida Sundari dan ini
nanti akan ada penilaian internal BPK dari Inspektur Utama dan penilaian dari
Kemenpan RB,” tukasnya.
Terkait potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 hingga Rp600 miliar
lebih, Joko masih belum dapat memberikan komentar banyak, namun dirinya
menegaskan akan mendalami apa penyebab defisitnya anggaran Pemprov Kalbar.
“Saya kan baru masuk, belum bisa berkomentar nanti kalau
sudah berjalan, yang jelas akan saya dalami kenapa defisit APBD-nya, pasti. Itu
sebenarnya hasil pemeriksaan kita semester lalu, tahun lalu, kita tahu
SILPA-nya berapa, sisa SILPA-nya misalnya ada, nah itu pembahasan untuk
penggunaan tahun 2018 ini, yang jelas yang namanya defisit itu belanjanya lebih
besar daripada pendapatannya,” tandasnya.
Diakhir wawancara, Joko meminta kepada awak media untuk
terus menjalin kerjasama yang baik agar kinerja BPK lebih baik dari sebelumnya
seperti yang dipesankan oleh Gubernur Kalbar agar kinerja pejabat baru lebih hebat
dari pejabat sebelumnya.
“Kita terus kerjasama ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ida Sundari saat diwawancarai menyampaikan
harapannya kepada pejabat baru agar dapat memberikan pembinaan dan konsultasi
bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan predikat WDP (wajar dengan
pengecualian).
“Di Kalbar masih ada empat entitas yang masih WDP
diantaranya Melawi, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Tentu kita berharap
pejabat yang baru secara bertahap dapat memberikan pembinaan kepada
daerah-daerah tersebut agar keempat pemda ini meraih predikat WTP. Tetapi seperti
yang dikatakan Pak Harry Azhar, bukan semata-mata hanya meraih WTP tetapi harus
dari pemdanya sendiri membuat pengelolaan yang baik, pertanggungjawaban yang
baik, namun Kepala perwakilan juga diminta untuk berkoordinasi dengan
pemda-pemda yang belum WTP untuk mengevaluasi apa yang harus diperbaiki seperti
rekomendasi, khususnya masalah aset. Selain itu waktu saya masih menjabat, kita
sedang melaksanakan pembangunan zona integritas supaya mendapatkan predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK). Mudah-mudahan tahun ini akan disurvey oleh Menpan RB untuk
melihat sejauh mana kinerja BPK, mudah-mudahan predikat WBK bisa diperoleh,”
tuturnya.
Ida Sundari juga mengucapkan selamat kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023, ia berharap masa kepemimpinan keduanya
dapat menjadikan Kalbar lebih baik kedepannya.
“Selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria
Norsan, mudah-mudahan kepemimpinan keduanya, Kalbar dapat menjadi lebih baik
dan pengelolaan serta pertanggungjawaban negara semuanya dapat dijalankan
dengan baik,” pungkasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini