KalbarOnline,
Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan
Kalbar melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang
sebelumnya dijabat Dra. Ida Sundari, M.M kepada Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA, yang
berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat (7/9/2017).
Sertijab tersebut turut dihadiri Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, SH., M.Hum, Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., PhD, sejumlah pejabat BPK lainnya, unsur Forkopimda Kalbar, serta sejumlah Walikota dan Bupati se-Kalbar.
Dalam sambutannya, Sutarmidji meminta agar kinerja BPK Kalbar
yang sebelumnya dapat lebih ditingkatkan lagi oleh pejabat yang baru.
Orang nomor satu di Kalbar ini juga mengingatkan kepada seluruh
pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten untuk tidak melakukan penyimpangan
dalam tata kelola keuangan daerah yang berujung pada merugikan negara.
“Saya berharap Kepala BPK yang baru dapat lebih hebat lagi dari yang sebelumnya, karena saya lihat sampai saat ini sudah ada 11 daerah yang dinyatakan WTP dan ada satu daerah yang memerlukan penganan khusus. Tentu saya berharap semua daerah di Kalbar dapat meraih predikat WTP,” tukasnya.
Sutarmidji juga menceritakan saat dirinya selesai dilantik
pada sore harinya bersama Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya, mereka
menyambangi Kantor KPK dan bertemu dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo.
Menurut Ketua KPK, tahun ini pihaknya bisa menyelesaikan 70
kasus, tahun depan diperkirakan 200 kasus terselesaikan. Dalam pertemuan itu,
Sutarmidji juga menyampaikan hambatan dan kendala dalam tata kelola
pemerintahan dan pihak KPK akan membantu menanganinya.
“Saya tidak menakut-nakuti, saya ingatkan jangan coba-coba
bermain dengan keuangan daerah dan keuangan negara, lebih baik urungkan niat
itu. Saya pastikan urungkan niat itu kalau masih mau nyaman istri tidur di
samping kita. Hindari kasus penyimpangan keuangan sekecil apapun,” tegasnya
mengingatkan kepala daerah yang hadir.
Selain itu Midji juga mengharapkan sinergitas semua pihak
untuk bersama-sama meningkatkan IPM Kalbar yang saat ini berada di urutan 29
dari 34 provinsi di Indonesia.
BPK RI akui kondisi
Kalbar sangat krusial bagi Gubernur baru
Sementara Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A.,
Ph.D mengatakan bahwa dengan kondisi Kalbar terkini diakuinya memang krusial
bagi Gubernur Kalbar yang baru.
“Apalagi tadi Pak Gubernur katakan IPM Kalbar berada
diurutan 29 dari 34 provinsi, itu terlalu rendah menurut saya. Tetapi berdasarkan
standar IPM yang ditetapkan yakni sekitar 66 itupun belum termasuk tinggi,
karena batas IPM itu 70,” tukasnya.
Lanjut dia, IPM ada 3 (tiga) variabel ukuran diantaranya
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
“Nah, itu ketiganya harus meningkat. Artinya partisipasi
orang lulus sekolah harus tinggi, masyarakat sehat dan daya belinya tidak boleh
turun, itu yang harus jadi perhatian. Caranya salah satunya dengan menciptakan
lapangan kerja, jadi anggaran-anggaran itu harus dihitung sedemikian rupa, tiap
rupiahnya harus dihitung, berapa dapat menciptakan lapangan kerja untuk
penduduk Kalbar,” paparnya.
Harry Azhar juga menjelaskan sejumlah kendala dalam mencapai
IPM yang sesuai itu yakni pada poin pendidikan dan kesehatan.
“Kalau saya perhatikan rata-rata dari pendidikan dan
kesehatan, membiarkan orang-orang miskin tetap miskin bahkan banyak masyarakat
yang meninggal kelaparan karena gizi buruk seperti di Asmat, masa sudah 73
tahun merdeka kita biarkan masyarakat mati karena gizi buruk, jangan sampai itu
terjadi di Kalbar karena tak terperhatikan Pemerintah. Dulu saya sekolah di
Amerika, kalau disana ada penduduk yang mati, Walikotanya itu digugat, kalau kita
kan tidak,” tuturnya mengingatkan.
Ia juga menyampaikan harapannya untuk Gubernur Kalbar,
Sutarmidji agar dapat menjadikan Kalbar sejahtera, maju dan terdepan.
“Saya percaya karena saya kenal dengan Gubernur yang baru
ini, Pak Sutarmidji dan dulu waktu Wali Kota pernah beberapa kali berhubungan
dengan saya, saya lihat konsennya, semangatnya, mudah-mudahan Kalbar lebih
bagus di masa yang akan datang,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa suatu pemerintahan tidak cukup
hanya dengan meraih predikat WTP.
“Tidak cukup WTP, itu syarat minimal, kewajiban
itu malahan. Dia harus tunjukan berapa angka kemakmuran selama pemerintahannya,
tadi saya ambil contoh, begitu dia dilantik Bupati angka kemiskinan yang awalnya
1000 lalu lima tahun kemudian meningkat 2000, di mata saya dia gagal sebagai Bupati
sepantasnya jangan dipilih lagi, tapi kita kan tidak ada sistem begitu. Nah,
itu yang mau saya terus dorong, mudah-mudahan kita menerapkan sistem itu, kalau
bisa itu jadi syarat untuk yang akan datang tidak boleh pimpinan daerah dipilih
kembali selama dia memerintah angka kemiskinan bertambah banyak,” tandasnya. (Fat)
