KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji secara
langsung menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Balai Petitih, Kantor
Gubernur Kalbar, Kamis (1/11/2018).
Selain dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji,
pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono,
perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura, instansi vertikal, unsur forkopimda serta
pihak terkait lainnya.
Mengawali sambutannya, Sutarmidji menyampaikan
sejumlah aspirasi dan persoalan yang dihadapi Kalbar kepada Komisi yang
membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup.
Sutarmidji mengucapkan terima kasih Komisi VII
DPR RI bersedia berkunjung ke Kalbar. Ia berharap diskusi yang dilakukan ini
dapat membawa suatu percepatan perbaikan kebutuhan dasar masyarakat Kalbar.
“Karena saat ini desa di Kalbar yang baru
teraliri listrik oleh PLN baru mencapai sekitar 85-86 persen. Kemudian dari
ketersediaan suplai sekitar 603 mega watt yang dipasok atau di impor dari Sesco
Malaysia sekitar 150 mega watt, beban puncak sekitar 568 mega watt,” kata
Sutarmidji.
Artinya dari sisi kemandirian, orang nomor
satu di Bumi Tanjungpura ini menilai Indonesia khususnya Kalbar belum mandiri
dalam persoalan kelistrikan.
“Inilah masalah yang dihadapi oleh Kalbar.
Sehingga kedepan perlu ada penyelesaian persoalan ini secara cepat. Karena tak
mungkin kita terus bergantung dengan negara lain. Bayangkan kalau kita ingin hadirkan
investor tapi listriknya sebagai kebutuhan utama bergantung dengan negara
lain,” tukasnya.
Selain itu, Midji juga menyebut bahwa
investasi yang paling banyak di Kalbar dari Malaysia. Kalau melihat dari
kebutuhan listrik, sebetulnya kata dia, ada kelebihan daya dalam pengelolaan
sawit menjadi CPO sekitar 6 persen, menurutnya kelebihan itu bisa mensuplai
kebutuhan listrik di Kalbar.
“Hanya saja pengaturan CSR-nya yang belum
jelas sehingga kelebihan suplai tenaga listrik yang ada di perusahaan pengelola
biji sawit menjadi CPO itu tidak termanfaatkan. Padahal kalau perusahaan
berkenan bisa saja dan juga tidak mengganggu operasional perusahaan. Jadi
kelebihan tenaga listrik mereka itu bisa saja dialirkan ke desa-desa dan
dikompensasi sebagai bagian dari CSR perusahaan, ini yang akan kita buat
kedepan,” tukasnya.
Soal listrik, Midji mengatakan pihaknya
kedepan akan terus mengkaji mengenai listrik dari tenaga nuklir.
Selain listrik, Midji juga menyampaikan bahwa
di Kalbar memiliki 2031 desa. Tapi yang menjadi miris, kata dia, hanya 1 desa
mandiri di Kalbar.
“Ketika desa mandiri hanya 1, bisa kita
bayangkan bagaimana ekonomi masyarakat pedesaan. Yang jelas dari 68 indikator
desa mandiri itu rata-rata baru tercakup antara 30-38 indikator, salah satunya
listrik. Jadi kalau kedepan kita bisa upayakan kelebihan pasokan dari
perusahaan-perusahaan sawit ini, mungkin kebutuhan listrik di Kalbar bisa
mencapai 90 persen keatas sekaligus mengurangi ketergantungan listrik dari
luar,” tukasnya lagi.
Midji juga mengungkapkan SDM di Kalbar yang
masih sangat terbatas. Kalbar, kata dia, lamanya orang bersekolah baru mencapai
7,3 tahun dan IPM berada diurutan 29 dari 34 provinsi. Daya saing berada
diurutan 28, kesejahteraan dan infrastruktur berada diurutan 33 dan hanya
menang dari Papua.
“Mudah-mudahan listrik kita kedepan tidak
kalah dari Papua,” tandas Midji.
Sementara Ketua Komisi VII, Gus Irawan
Pasaribu mengatakan agenda kunjungan kerja yang dilakukan dalam rangka membahas
berbagai persoalan, utamanya kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat. Irawan
mengungkapkan saat ini terdapat tiga persoalan krusial di bidang listrik.
“Memang kita tahu ya, listrik ini ada tiga
titik krusialnya. Pertama soal daya, pembangkitan. Tadi disampaikan ada
surplus, tapi sesungguhnya masih ada impor dari Malaysia. Persoalan berikutnya
adalah gardu dan jaringan,” ujarnya.
Berbagai persoalan ini, kata Gus Irawan telah
dikantongi pihaknya untuk dibahas.
Besok (Jumat 1 November), kata dia, pihaknya
juga akan memperdalam pembahasan Komisi VII dengan PLN dalam rapat teknis.
“Kita mau cek ini, PLN kok klaim tidak ada
pemadaman tetapi masyarakat melalui wakil rakyat asal Kalbar kerap kali
komplain persoalan listrik ini. Pak Maman kan keluarganya tinggal di Pontianak,
tentu laporan ke beliau ternyata seringkali ada pemadaman. Kita mau cek, apakah
daya, jaringan atau gardunya,” tukasnya.
Ia juga mengatakan Provinsi Kalbar ini
merupakan Provinsi di Indonesia yang dijuluki Provinsi seribu sungai. Dengan
kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang
diantaranya dapat dan sering dilayari. Air, kata dia, merupakan sumber energi
listrik.
“Kalbar Provinsi Seribu Sungai tapi kok tidak
ada PLTA. Kita sangat mendorong energi baru dan terbarukan,” jelasnya.
Kita juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan
pasokan energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
Kalbar seperti yang disampaikan Gubernur bahwa Kalbar baru 86 persen teraliri
listrik.
“Provinsi Kalbar juga masih terdapat masalah
pemenuhan kebutuhan listrik, padahal Provinsi ini juga memiliki sumber energi
yang cukup banyak dan beragam dan dapat dikembangkan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kalbar
dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari ini membawa sejumlah pejabat
Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian
Riset dan Teknologi.
Selain itu, kunjungan Komisi VII juga
didampingi oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio
Wisnubroto, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dewan Riset Nasional, LIPI,
LAPAN, BPH Migas dan sejumlah lembaga lainnya. (Fat)
