Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 29 November 2018 |
Hadapi Natal dan Tahun Baru
KalbarOnline,
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalbar bersama
Kementerian Perdagangan RI menggelar rapat koordinasi daerah dalam rangka
menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019 yang berlangsung di ruang Balai
Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/11/2018).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar,
Sutarmidji ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan,
Drs. Karyanto Suprih, MM, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH,
Kepala Bulog Kalbar, Ketua Satgas Pangan Kalbar sejumlah Kepala Dinas di
lingkungan Pemprov Kalbar, perwakilan Dinas Perdagangan kabupaten dan kota
se-Kalbar, para pelaku usaha serta para tamu undangan lainnya.
Mengawali sambutannya sekaligus membuka
kegiatan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan kedepan rapat seperti ini
perwakilan-perwakilan dinas Pemerintah Daerah tingkat dua minimal harus
diwakili pejabat eselon III atau Kabid.
“Karena dia yang tahu, kalau yang mengirimkan
staf, suruh pulang saja, artinya daerah tidak serius,” ujarnya.
Sutarmidji mengatakan bahwa masalah beras di
Kalbar yakni pada data yang tak jelas.
“Bulog harus jelaskan kenapa beras medium di
pasar langka. Sebenarnya masalah beras ini, menjaga harganya tidak sulit, masalahnya
data kita yang tak jelas. Saya ambil contoh, Kalbar ini katanya produksi gabah
kering giling di Kalbar itu 1,7 juta ton sementara kebutuhan hanya sekitar 600
ribu ton artinya ada surplus 1,1 juta ton,” tukasnya.
Namun, lanjut dia, data yang ada di Dinas
Perdagangan data bongkar sepanjang 2018 ini mencapai 68.098 ton beras.
“Lalu, kalau bongkar artinya kan barang masuk
di Kalbar. Kalau surplus 1,1 juta ton gabah kering giling, kenapa harus ada
barang masuk. Ditambah lagi data keluar masuk barang selama ini tidak ada. Ini
harus digenahkan. Artinya kalau kita surplus 1,1 juta ton gabah kering giling
sudah sangat luar biasa sebenarnya, jadi kebutuhan yang hanya sekitar 600
ribuan tapi tersedia 1,7 juta ton artinya tidak ada alasan harga beras di Kalbar
fluktuatif tapi harusnya turun,” tukasnya.
Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini juga
menyayangkan serapan gabah kering giling di Kalbar oleh Bulog yang sangat
rendah yakni hanya mencapai sebanyak 459 ton sepanjang tahun 2018.
“Produksi katanya 1,7 juta ton tapi serapan
Bulog 1000 ton pun tidak sampai. Inilah Pak Sekjen masalah beras di Kalbar,
bukan masalah harga di pasar. Itulah cerita beras,” ucapnya dihadapan
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa
tujuan rakor ini untuk mengantisipasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
“Karena kita ketahui, setiap menghadapi hari
besar keagamaan, permintaan pasti meningkat dan harus diimbangi dengan pasokan
yang cukup. Sehingga tidak ada alasan harga naik kalau pasokan cukup,” ujarnya.
Rangkaian rakor ini juga, lanjut Karyanto
merupakan instruksi langsung dari Menteri Perdagangan RI agar seluruh pejabat
eselon I di jajaran Kemendag untuk turun langsung ke daerah.
“Rakor ini merupakan instruksi langsung dari
Bapak Menteri, jadi kami para pejabat eselon I diinstruksikan untuk datang ke
daerah. Awal rakorda ini dimulai tanggal 11 November lalu di Batam yang
langsung dipimpin oleh Bapak Menteri sehingga setelah itu kami diperintahkan ke
daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan satgas pangan untuk
mengantisipasi dan langsung turun ke pasar bagaimana kondisi harga dan pasokan,”
tukasnya
Untuk itu ia mengharapkan kerjasama semua
pihak terutama dari Bulog dan para distributor.
“Intinya
kalau kita melihat suatu daerah kekurangan pasokan maka harus segera diambil
tindakan melalui izin Gubernur tentunya agar dapat dipasok dari stok yang ada,”
imbuhnya.
Rangkaian ini juga, dituturkan Karyanto, dalam
rangka menghindari para spekulan, pasalnya jika melihat dari regulasi yang ada
rasanya sempit bagi para spekulan untuk melakukan spekulasi lantaran pihaknya
sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jadi dengan cara apapun, nanti kami bersama
tim satgas pangan daerah jika ditemukan maka akan ditindak dengan keras dan
tegas. Bagi pelaku usaha juga kami yakin tidak akan melakukan spekulasi karena
semua regulasi sudah ada yaitu berbeda dengan harga HET,” tuturnya.
Ia juga memaparkan hasil pantauan pihaknya di Pasar
Flamboyan pagi tadi, stok kebutuhan pokok cukup dan harga cenderung stabil
bahkan cenderung turun.
“Alhamdulillah stok cukup dan harga cenderung
stabil bahkan cenderung turun. Seperti cabe dan bawang merah turun. Tentu hal
ini kita harapkan dapat dipertahankan sampai menyambut Natal dan tahun baru
nanti,” paparnya.
Karyanto juga mengapresiasi pada tahun-tahun sebelumnya,
Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil mengendalikan harga, pihaknya juga
mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang mau mematuhi peraturan
pemerintah. (Fat)
Hadapi Natal dan Tahun Baru
KalbarOnline,
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalbar bersama
Kementerian Perdagangan RI menggelar rapat koordinasi daerah dalam rangka
menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019 yang berlangsung di ruang Balai
Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/11/2018).
Rapat yang dipimpin Gubernur Kalbar,
Sutarmidji ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan,
Drs. Karyanto Suprih, MM, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH,
Kepala Bulog Kalbar, Ketua Satgas Pangan Kalbar sejumlah Kepala Dinas di
lingkungan Pemprov Kalbar, perwakilan Dinas Perdagangan kabupaten dan kota
se-Kalbar, para pelaku usaha serta para tamu undangan lainnya.
Mengawali sambutannya sekaligus membuka
kegiatan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan kedepan rapat seperti ini
perwakilan-perwakilan dinas Pemerintah Daerah tingkat dua minimal harus
diwakili pejabat eselon III atau Kabid.
“Karena dia yang tahu, kalau yang mengirimkan
staf, suruh pulang saja, artinya daerah tidak serius,” ujarnya.
Sutarmidji mengatakan bahwa masalah beras di
Kalbar yakni pada data yang tak jelas.
“Bulog harus jelaskan kenapa beras medium di
pasar langka. Sebenarnya masalah beras ini, menjaga harganya tidak sulit, masalahnya
data kita yang tak jelas. Saya ambil contoh, Kalbar ini katanya produksi gabah
kering giling di Kalbar itu 1,7 juta ton sementara kebutuhan hanya sekitar 600
ribu ton artinya ada surplus 1,1 juta ton,” tukasnya.
Namun, lanjut dia, data yang ada di Dinas
Perdagangan data bongkar sepanjang 2018 ini mencapai 68.098 ton beras.
“Lalu, kalau bongkar artinya kan barang masuk
di Kalbar. Kalau surplus 1,1 juta ton gabah kering giling, kenapa harus ada
barang masuk. Ditambah lagi data keluar masuk barang selama ini tidak ada. Ini
harus digenahkan. Artinya kalau kita surplus 1,1 juta ton gabah kering giling
sudah sangat luar biasa sebenarnya, jadi kebutuhan yang hanya sekitar 600
ribuan tapi tersedia 1,7 juta ton artinya tidak ada alasan harga beras di Kalbar
fluktuatif tapi harusnya turun,” tukasnya.
Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini juga
menyayangkan serapan gabah kering giling di Kalbar oleh Bulog yang sangat
rendah yakni hanya mencapai sebanyak 459 ton sepanjang tahun 2018.
“Produksi katanya 1,7 juta ton tapi serapan
Bulog 1000 ton pun tidak sampai. Inilah Pak Sekjen masalah beras di Kalbar,
bukan masalah harga di pasar. Itulah cerita beras,” ucapnya dihadapan
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan RI, Drs. Karyanto Suprih, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa
tujuan rakor ini untuk mengantisipasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
“Karena kita ketahui, setiap menghadapi hari
besar keagamaan, permintaan pasti meningkat dan harus diimbangi dengan pasokan
yang cukup. Sehingga tidak ada alasan harga naik kalau pasokan cukup,” ujarnya.
Rangkaian rakor ini juga, lanjut Karyanto
merupakan instruksi langsung dari Menteri Perdagangan RI agar seluruh pejabat
eselon I di jajaran Kemendag untuk turun langsung ke daerah.
“Rakor ini merupakan instruksi langsung dari
Bapak Menteri, jadi kami para pejabat eselon I diinstruksikan untuk datang ke
daerah. Awal rakorda ini dimulai tanggal 11 November lalu di Batam yang
langsung dipimpin oleh Bapak Menteri sehingga setelah itu kami diperintahkan ke
daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan satgas pangan untuk
mengantisipasi dan langsung turun ke pasar bagaimana kondisi harga dan pasokan,”
tukasnya
Untuk itu ia mengharapkan kerjasama semua
pihak terutama dari Bulog dan para distributor.
“Intinya
kalau kita melihat suatu daerah kekurangan pasokan maka harus segera diambil
tindakan melalui izin Gubernur tentunya agar dapat dipasok dari stok yang ada,”
imbuhnya.
Rangkaian ini juga, dituturkan Karyanto, dalam
rangka menghindari para spekulan, pasalnya jika melihat dari regulasi yang ada
rasanya sempit bagi para spekulan untuk melakukan spekulasi lantaran pihaknya
sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jadi dengan cara apapun, nanti kami bersama
tim satgas pangan daerah jika ditemukan maka akan ditindak dengan keras dan
tegas. Bagi pelaku usaha juga kami yakin tidak akan melakukan spekulasi karena
semua regulasi sudah ada yaitu berbeda dengan harga HET,” tuturnya.
Ia juga memaparkan hasil pantauan pihaknya di Pasar
Flamboyan pagi tadi, stok kebutuhan pokok cukup dan harga cenderung stabil
bahkan cenderung turun.
“Alhamdulillah stok cukup dan harga cenderung
stabil bahkan cenderung turun. Seperti cabe dan bawang merah turun. Tentu hal
ini kita harapkan dapat dipertahankan sampai menyambut Natal dan tahun baru
nanti,” paparnya.
Karyanto juga mengapresiasi pada tahun-tahun sebelumnya,
Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil mengendalikan harga, pihaknya juga
mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang mau mematuhi peraturan
pemerintah. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini