Home Pemkab Kubu Raya Kembali Sabet Anugerah Kabupaten Peduli HAM
Kubu Raya    

Pemkab Kubu Raya Kembali Sabet Anugerah Kabupaten Peduli HAM

 Oleh : Jauhari Fatria
Sabtu, 15 Desember 2018
Pemkab Kubu Raya Kembali Sabet Anugerah Kabupaten Peduli HAM
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Kubu Raya – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengapresiasi

Pemerintah daerah di Indonesia yang terus berupaya mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

JK berharap, melalui

momentum hari HAM sedunia dan melalui penghargaan yang diterima oleh beberapa

daerah yang sudah dinilai memenuhi hak asasi dalam mengambil kebijakan dan

program pembangunan serta pelayanan publik, dapat terus diperbaiki dan

ditingkatkan. Untuk pemenuhan haka-hak asasi manusia.

Salah satu daerah

peduli HAM yakni Kabupaten Kubu Raya kembali didaulat sebagai Kabupaten Peduli

HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta. Penghargaan

diberikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan diterima langsung oleh Bupati

Kubu Raya, Rusman Ali, Senin (11/12/2018) kemarin.

Kubu Raya sebagai kabupaten

peduli HAM di Indonesia, merupakan penghargaan ke empat sejak pemerintahan

Rusman Ali dan Hermanus. Penghargaan kabupaten peduli HAM diterima Kubu Raya

pertama kali adalah pada tahun 2015, kemudian 2016 dan 2017 selanjutnya 2018.

Bupati Kubu Raya, Rusman

Ali mengatakan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini

tidak lepas dari kerja keras semua stakeholder

termasuk masyarakat Kubu Raya. Menurutnya, dengan terbangunnya kerjasama yang

harmonis, komunikasi yang baik antara Pemeeintah dengan DPRD, antara Bupati,

Wakil Bupati, Sekda dan Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, pengurus RT dan seluruh

maayarakat Kubu Raya, sehingga Kubu Raya mampu mempertahankan diri sebagai kabupaten

peduli HAM di Indonesia.

“Ini tentu karna

kerjasama, komunikasi yang baik dan keharmonisan antara pengambik kebijakan di

Kubu Raya, serta seluruh masyarakat Kubu Raya. Kita dapat pertahankan ini

selama empat tahun berturut-turut. Ini sangat luar biasa,” ujar Rusman Ali.

Menurutnya saat ini

koordinasi dalam program rencana aksi nasional di Kubu Raya telah berjalan

dengan baik, begitu juga dengan dukungan sistem penyampaian laporan yang

memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kriteria sebagai kabupaten peduli HAM.

“Saya berharap dengan

penghargaan ini kedepan bisa menambah semangat dan pemenuhan hak bagi

masyarakat secara luas. Terlebih pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan

anak,” ucap Rusman Ali.

Orang nomor satu di Kubu

Raya ini menilai, penegakan HAM bukan hanya karena tuntutan konstitusi, namun

menyangkut nilai-nilai kemanusiaan serta hubungan sinergis antara pemerintah

dan masyarakat.

Bupati Rusman Ali juga

menuturkan, Kubu Raya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sebagai kabupaten

peduli HAM, berawal dari kebijakan yang diambil Rusman Ali pada awal memimpin

Kubu Raya, yakni dengan pembangunan jalan-jalan poros.

Pembangunan jalan-jalan

poros dianggap sebagai sebuah langkah untuk pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dimana jika sebelumnya masyarakat mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk

berdagang dan menjual hasil pertanian dan perkebunannya, dengan telah

terbangunnya infrastruktur jalan poros dapat menekan cost masyarakat.

Mendekatkan jarak tempuh dan memperpendek waktu yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah,

berbagai program yang kita lakukan di Kubu Raya dinilai sebagai sebuah upaya

kita untuk pemenuhan hak-hak warga kita. Hak-hak asasi manusia, hak untuk

mendapatkan akses yang mudah dan cepat. Dengan terbangunnya jalan poros, biaya

yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih kecil. Hak mendapatkan pelayanan

publik, dengan sistem pelayanan yang juga kita bangun dengan lebih sederhana,

lebih cepat dan lebih terbuka. Misalnya perijinan, setiap orang dapat mengakses

dimana saja, kapan saja dan dari mana saja,” terang Rusman Ali.

Disamping itu,

berbagai program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah

Kubu Raya melalui program insentif guru ngaji dan fardhu kifayah, insentif

dukun beranak mitra bidan, insentif Ketua RT/RW, Kepala Dusun.

Insentif guru PAUD non-PNS,

pelayanan kesehatan gratis dan berbagai program lainya yang ternyata tanpa

disadari merupakan sebuah upaya pemenuhan hak, bahkan hingga pembangunan sarana

dan prasarana ibadah di sekolah. (ian)

  • Tags:
  • Bagikan:
Hermanus: Kepala Desa dan BPD Harus Sinergi
Artikel Selanjutnya
Hermanus: Kepala Desa dan BPD Harus Sinergi
Sabtu, 15 Desember 2018
Artikel Sebelumnya
Hadiri Rakor PDIP, Wabup Hermanus Harap Parpol Jadi Pelopor Pendidikan Politik Masyarakat
Sabtu, 15 Desember 2018
Hadiri Rakor PDIP, Wabup Hermanus Harap Parpol Jadi Pelopor Pendidikan Politik Masyarakat

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Edi Imbau Warga Waspadai Pohon...
Senin, 08 Desember 2025
Berbaur Bersama Warga, Edi Kamtono...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...