Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 21 Maret 2019 |
KalbarOnline, Kubu Raya – Kalimantan Barat di berbagai aspek masih menduduki urutan bawah, baik aspek infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, untuk itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder untuk membenahi persoalan ini.
“Kalbar di berbagai aspek masih di urutan bawah,
infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Maka perlu komitmen bersama
antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder, sehingga
kita dapat memperbaikinya,” ujar Sutarmidji dalam Musrenbang RKPD Kubu Raya
tahun 2020, Rabu (20/3/2019).
Yang menjadi atensi orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura
kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar yaitu penghematan-penghematan anggaran
seperti perjalanan dinas.
“Yang tak penting tak usah, biar jak mereka marah-marah, tak
ape. Saya tak melarang perjalan dinas, tapi kalau hanya sekedar koordinasi,
mengapa harus berangkat sampai dua-tiga orang, gunakanlah kecanggihan teknologi,”
tegasnya.
“Sekarang ini di Provinsi, semua perjalanan Dinas SPTnya
ditandatangani Gubernur, karena saya mau tau berapa sebenarnya yang riil selama
setahun biaya perjalanan dinas. Kenapa kita melakukan hal-hal yang kurang
efektif? Bukannya lebih baik kalau kita gunakan untuk berbagai pembangunan
Kalbar, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu lebih penting,” timpalnya.
Hal lain yang menjadi sorotannya adalah mengenai penyusunan
program. Midji meminta agar program-program yang dirancang benar-benar menyentuh
masyarakat.
“Program yang dirancang harus menyentuh kepentingan
masyarakat,” ucapnya tegas. (*/Fai)
KalbarOnline, Kubu Raya – Kalimantan Barat di berbagai aspek masih menduduki urutan bawah, baik aspek infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, untuk itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder untuk membenahi persoalan ini.
“Kalbar di berbagai aspek masih di urutan bawah,
infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Maka perlu komitmen bersama
antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder, sehingga
kita dapat memperbaikinya,” ujar Sutarmidji dalam Musrenbang RKPD Kubu Raya
tahun 2020, Rabu (20/3/2019).
Yang menjadi atensi orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura
kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar yaitu penghematan-penghematan anggaran
seperti perjalanan dinas.
“Yang tak penting tak usah, biar jak mereka marah-marah, tak
ape. Saya tak melarang perjalan dinas, tapi kalau hanya sekedar koordinasi,
mengapa harus berangkat sampai dua-tiga orang, gunakanlah kecanggihan teknologi,”
tegasnya.
“Sekarang ini di Provinsi, semua perjalanan Dinas SPTnya
ditandatangani Gubernur, karena saya mau tau berapa sebenarnya yang riil selama
setahun biaya perjalanan dinas. Kenapa kita melakukan hal-hal yang kurang
efektif? Bukannya lebih baik kalau kita gunakan untuk berbagai pembangunan
Kalbar, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu lebih penting,” timpalnya.
Hal lain yang menjadi sorotannya adalah mengenai penyusunan
program. Midji meminta agar program-program yang dirancang benar-benar menyentuh
masyarakat.
“Program yang dirancang harus menyentuh kepentingan
masyarakat,” ucapnya tegas. (*/Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini