Pontianak

Tegas! Sutarmidji Minta Perusahaan Sawit Perhatikan Desa Tertinggal di Kalbar : Kalau Ingin Berkelanjutan

	Oleh : Jauhari Fatria
	Kamis, 21 Maret 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta perusahaan dan

stakeholder di bidang kelapa sawit untuk lebih intensif memperhatikan

masyarakat di daerah sekitar perkebunan kelapa sawit agar lebih sejahtera.

Sebab, kata dia, jika itu dilakukan tentu akan mendongkrak

perekonomian masyarakat sehingga daerah atau desa yang sekitar perkebunan

kelapa sawit bisa menuju desa mandiri dan sejahtera.

“Saya berharap kedepan desa yang sangat tertinggal di sekitar

perkebunan kelapa sawit dapat berubah, minimal menjadi desa maju. Tidak juga

mengharuskan perusahaan kelapa sawit harus mengikuti 50 indikator desa mandiri,

setidaknya bisa bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan

pemerintah provinsi untuk menyelesaikan itu,” tegasnya saat membuka Borneo

Forum III yang dilangsungkan di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (20/3/2019).

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu berujar bahwa peran

asosiasi perkebunan kelapa sawit saat ini masih belum maksimal untuk mensejahterakan

masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perkebunan kelapa sawit itu.

Lantaran dirinya melihat masih banyak desa-desa yang sekitar

perkebunan kelapa sawit masih tertinggal bahkan tidak tersentuh oleh perusahaan

perkebunan kelapa sawit tersebut.

“Saya melihat peran asosiasi yang masih lemah, asosiasi

harusnya lebih teliti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sekitar

perkebunan sawit itu. Asosiasi harus mengingatkan kepada perusahaan khususnya CSR

agar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya sekedar kewajiban saja

sebagai perusahaan perkebunan, asosiasi harus lebih mengetahui kebutuhan

masyarakat dan desa tersebut,” tuturnya.

Provinsi Kalbar, ditegaskan dia, merupakan penghasil kedua

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun,

tegas dia, tak sedikitpun hasil dari CPO tersebut masuk ke dalam distribusi

APBD Kalbar.

Banyaknya desa-desa yang masih tertinggal di Provinsi Kalbar

di mana sebagiannya dikelilingi perkebunan kelapa sawit seakan menjadi bukti.

“Kalbar itu penghasil CPO kedua terbesar di Indonesia, tapi dari

2031 desa se-Kalbar, hanya satu desa mandiri yaitu terletak di Desa Sutra, Kabupaten

Kayong Utara dan tanpa ada perusahaan sawit, mereka bisa menjadi desa mandiri. Kemudian

ada 53 desa maju juga tidak ada sawit. Sedangkan sisanya adalah desa

tertinggal. Mirisnya di situ, ada perkebunan kelapa sawit itu masalah. Peran

perusahaan perkebunan kelapa sawit ke mana?,” cecarnya.

Tak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjut

Midji, setiap tahunnya harus mengeluarkan ratusan miliar untuk perbaikan infrastuktur

di daerah yang ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut kelapa sawit

sehingga masyarakat kesusahan dalam infrastruktur menuju kota kabupaten atau

kota kecamatan untuk kepentingan mobilisasi.

“Berapa ratus miliar setiap tahun kita (Pemprov Kalbar.red)

keluarkan untuk perbaikan jalan, yang merusaknya kendaraan pengangkut kelapa

sawit, masyarakat setempat dibuat susah. Ini masalah yang harus diselesaikan

oleh pengusaha kelapa sawit kalau ingin semuanya berkelanjutan,” tandasnya.

Borneo Forum III ini diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha

Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar. Yang mana forum tersebut merupakan

pertemuan para stakeholder dan perusahaan kelapa sawit di pulau Kalimantan.

Forum tersebut juga menjadi forum diskusi dalam mengurai isu

strategis kelapa sawit di Kalimantan. Kelapa sawit merupakan salah satu

komoditi ekspor andalan dari sub sektor perkebunan yang telah berkontribusi

secara signifikan terhadap penerima devisa negara khususnya dari sektor non

migas. (*/Fai)