Pontianak

Menteri Desa Dorong Provinsi se-Indonesia Tiru Konsep Penanganan Desa di Kalbar

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 05 November 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa dirinya akan mendorong provinsi

se-Indonesia untuk meniru konsep penanganan desa di Provinsi Kalimantan Barat. Hal

itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat

koordinasi Program Inovasi Desa (PID) ke-II Provinsi Kalbar tahun 2019 di

Pontianak, Senin (4/11/2019).

Pasalnya, Provinsi Kalbar merupakan satu-satunya daerah di

Indonesia yang memiliki konsep penanganan desa mandiri yang baik dengan

membangun sinergitas yang kuat bersama berbagai pihak guna menyelesaikan

indikator Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri).

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar memberikan sambutannya saat menghadiri rakor PID ke-II Provinsi Kalbar 2019 (Foto: Humas Pemprov Kalbar)

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi Provinsi Kalbar yang

sudah berhasil menyumbang desa mandiri terbanyak se-Indonesia, di mana dari 834

desa mandiri, 10 persen di antaranya ada di Kalbar sehingga layak menjadi role

model atau percontohan secara nasional. Oleh karenanya, ia menegaskan konsep

penanganan desa mandiri di Kalbar akan dijadikan pihaknya sebagai contoh bagi

daerah lainnya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

“Itu luar biasa, Kalbar sudah menyumbang 10 persen dari 834 desa

mandiri se-Indonesia. Ini bisa dicontoh untuk daerah lain, pasti. Pola kebijakan

yang diambil Pak Gubernur juga akan kita kloning, tentu dengan memperhatikan

kearifan lokal. Misalnya untuk Provinsi NTT, tentu nanti beberapa penanganannya

akan dimodifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, konsep penanganan desa yang dilakukan oleh Gubernur

Kalbar, Sutarmidji dengan membangun sinergi bersama TNI-Polri sangat baik. Dengan

demikian, semua pihak yang terlibat di dalamnya akan bergerak bersama-sama secara

keroyokan dengan mensinergikan potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang

dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

desa.

“Konsep penanganan desa mandiri oleh Pak Gubernur sangat

bagus. Di mana sinergitasnya sudah dibangun dengan bagus, utamanya antara

Gubernur, Pangdam dan Kapolda bergerak bersama-sama mensinergikan potensi dan mengoptimalkan

sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa,” tukasnya.

Tak hanya itu, ia juga memuji langkah Gubernur Kalbar, Sutarmidji

yang menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk menyelesaikan 54 indikator program

Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri). Di mana Pergub tersebut merupakan acuan

bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk

menentukan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dalam menangani indikator

desa mandiri. Bahkan menurutnya, konsep penanganan desa mandiri oleh Gubernur

Kalbar ini akan disampaikannya ke Menteri Dalam Negeri.

“Kemarin Pak Mendagri berencana melibatkan para stakeholder

yang ada di wilayah kabupatan/kota. Apa yang dikonsepakan Pak Gub (Sutarmidji)

tadi pasti akan direspon Pak Mendagri, akan dikuatkan untuk di daerah

kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ke depan, lanjut Mendes, pihaknya akan mensinergikan semua

program di seluruh Kementerian yang nantinya akan diarahkan ke desa-desa se-Indonesia

dengan salah satu fokusnya yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bermuara

pada menurunnya angka stunting dan angka kemiskinan.

“Kita akan sinergikan semua program dari seluruh Kementerian. Jadi nanti, hampir semua Kementerian akan ada program di desa. Kemendagri, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemensosial, Kemendes dan Kementerian lainnya,” tuturnya.

“Dari sejumlah kementerian itu, jika diakumulasikan anggarannya mencapai Rp90 triliun. Bagaimana kemudian ini efektif, maka dibangun sinergitas, supaya dana yang banyak ini menjadi fokus. Fokus pertama, SDM. Semua nanti diarahkan ke SDM, salah satunya menekan stunting, otomatis juga menekan angka kemiskinan,” pungkasnya. (Fai)