Pontianak

Setahun Sutarmidji – Ria Norsan, 86 Desa Mandiri Lahir

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 05 November 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengucap syukur, selama setahun

kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan berhasil melahirkan

sebanyak 86 desa mandiri dari sebelumnya yang hanya ada satu desa mandiri.

“Saat ini Kalbar sudah memiliki 86 desa mandiri. Bahkan desa

maju yang awalnya hanya ada 53 sekarang ada sebanyak 188 desa maju. Desa

berkembang awalnya 372 jadi 767 desa. Ini modal untuk menjadi desa mandiri,

tinggal sedikit saja lagi diselesaikan indikatornya, sudah bisa jadi desa

mandiri,” ujarnya saat diwawancarai awak media, di Pontianak, Senin

(4/11/2019).

Capaian tersebut, tegas Midji, tak lepas dari sinergitas

yang kuat antara Pemprov Kalbar dengan TNI-Polri, pemerintah daerah tingkat II dan

pemerintah desa. Karena untuk menyelesaikan 54 indikator yang ada dalam desa

mandiri sangat berat untuk dicapai jika hanya berpangku pada dana desa yang

kurang lebih mencapai Rp2 miliar.

“Untuk itu, saya terbitkan Pergub sebagai acuan bagi

pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk menangani indikator-indikator

desa mandiri. Jadi desa menangani 14 indikator yang ringan-ringan, kabupaten

menangani 20 indikator dan pemerintah provinsi bersama pokok pikiran DPRD akan

menangani 20 indikator yang berat-berat,” jelasnya.

“Kita juga melibatkan Polda dan Kodam. Karena ada beberapa

indikator yang dapat ditangani Polda maupun Kodam. Polda untuk ketertiban dan

keamanan seperti poskamling dan sebagainya. Kalau Kodam, ada program TMMD, nah kita

support program Bhakti TNI-nya. Kodam juga memiliki peralatan yang lengkap,

mereka memiliki alat pembuatan sumur bor sampai kedalaman 200 meter. Bahkan untuk

pembangunan jalan yang sulit ditembus, mereka bisa lebih cepat,” timpalnya.

Midji menilai, pembangunan yang diarahkan ke desa akan

membuat suatu percepatan. Sebab, pembangunan yang paling efektif menurutnya dari

desa, maka akan lahir percepatan. Kalau tanpa dari desa, tegas Midji, tidak

akan ada capaian yang berarti. Oleh karena itu, Midji bersyukur, konsep

penanganan desa mandiri selaras dengan program kementerian.

“Inovasi desa ke depannya harus lebih banyak. Harus dimotivasi

terus. Banyak yang bisa dibuat oleh desa. Cuma saat ini, belum tersinkronisasi

dengan baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, program desa mandiri merupakan salah satu

fokus Gubernur Sutarmidji. Bahkan program desa mandiri sendiri masuk dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalbar 2019-2023.

Guna mensukseskan program strategis tersebut, Midji telah mengeluarkan

Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status

kemajuan dan kemandirian desa. Pergub ini merupakan acuan bagi Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa untuk menentukan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam menangani indikator desa

mandiri.

Gubernur Sutarmidji bersama Polda dan Kodam XII/Tanjungpura juga memiliki target untuk menciptakan sebanyak 20 persen desa mandiri dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima tahun ke depan.

Dapat apresiasi Kementerian

Desa

Konsep penanganan desa di Kalbar pun lantas mendapat respon

positif dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Abdul Halim Iskandar. Bahkan dirinya mendorong provinsi se-Indonesia untuk

meniru konsep penanganan desa di Kalbar. Pasalnya, Provinsi Kalbar merupakan

satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki konsep penanganan desa mandiri

yang baik dengan membangun sinergitas yang kuat bersama berbagai pihak guna

menyelesaikan indikator Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri).

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi Provinsi Kalbar yang

sudah berhasil menyumbang desa mandiri terbanyak se-Indonesia, di mana dari 834

desa mandiri, 10 persen di antaranya ada di Kalbar sehingga layak menjadi role

model atau percontohan secara nasional. Oleh karenanya, ia menegaskan konsep

penanganan desa mandiri di Kalbar akan dijadikan pihaknya sebagai contoh bagi

daerah lainnya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Menurutnya, konsep penanganan desa yang dilakukan oleh

Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan membangun sinergi bersama TNI-Polri sangat

baik. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat di dalamnya akan bergerak

bersama-sama secara keroyokan dengan mensinergikan potensi dan mengoptimalkan

sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya masyarakat desa. (Fai)