KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengucap syukur, selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan berhasil melahirkan sebanyak 86 desa mandiri dari sebelumnya yang hanya ada satu desa mandiri.
“Saat ini Kalbar sudah memiliki 86 desa mandiri. Bahkan desa maju yang awalnya hanya ada 53 sekarang ada sebanyak 188 desa maju. Desa berkembang awalnya 372 jadi 767 desa. Ini modal untuk menjadi desa mandiri, tinggal sedikit saja lagi diselesaikan indikatornya, sudah bisa jadi desa mandiri,” ujarnya saat diwawancarai awak media, di Pontianak, Senin (4/11/2019).
Capaian tersebut, tegas Midji, tak lepas dari sinergitas yang kuat antara Pemprov Kalbar dengan TNI-Polri, pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah desa. Karena untuk menyelesaikan 54 indikator yang ada dalam desa mandiri sangat berat untuk dicapai jika hanya berpangku pada dana desa yang kurang lebih mencapai Rp2 miliar.
“Untuk itu, saya terbitkan Pergub sebagai acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk menangani indikator-indikator desa mandiri. Jadi desa menangani 14 indikator yang ringan-ringan, kabupaten menangani 20 indikator dan pemerintah provinsi bersama pokok pikiran DPRD akan menangani 20 indikator yang berat-berat,” jelasnya.
“Kita juga melibatkan Polda dan Kodam. Karena ada beberapa indikator yang dapat ditangani Polda maupun Kodam. Polda untuk ketertiban dan keamanan seperti poskamling dan sebagainya. Kalau Kodam, ada program TMMD, nah kita support program Bhakti TNI-nya. Kodam juga memiliki peralatan yang lengkap, mereka memiliki alat pembuatan sumur bor sampai kedalaman 200 meter. Bahkan untuk pembangunan jalan yang sulit ditembus, mereka bisa lebih cepat,” timpalnya.
Midji menilai, pembangunan yang diarahkan ke desa akan membuat suatu percepatan. Sebab, pembangunan yang paling efektif menurutnya dari desa, maka akan lahir percepatan. Kalau tanpa dari desa, tegas Midji, tidak akan ada capaian yang berarti. Oleh karena itu, Midji bersyukur, konsep penanganan desa mandiri selaras dengan program kementerian.
“Inovasi desa ke depannya harus lebih banyak. Harus dimotivasi terus. Banyak yang bisa dibuat oleh desa. Cuma saat ini, belum tersinkronisasi dengan baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, program desa mandiri merupakan salah satu fokus Gubernur Sutarmidji. Bahkan program desa mandiri sendiri masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalbar 2019-2023.
Guna mensukseskan program strategis tersebut, Midji telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Pergub ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa untuk menentukan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam menangani indikator desa mandiri.
Gubernur Sutarmidji bersama Polda dan Kodam XII/Tanjungpura juga memiliki target untuk menciptakan sebanyak 20 persen desa mandiri dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima tahun ke depan.
Dapat apresiasi Kementerian Desa
Konsep penanganan desa di Kalbar pun lantas mendapat respon positif dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Bahkan dirinya mendorong provinsi se-Indonesia untuk meniru konsep penanganan desa di Kalbar. Pasalnya, Provinsi Kalbar merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki konsep penanganan desa mandiri yang baik dengan membangun sinergitas yang kuat bersama berbagai pihak guna menyelesaikan indikator Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri).
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi Provinsi Kalbar yang sudah berhasil menyumbang desa mandiri terbanyak se-Indonesia, di mana dari 834 desa mandiri, 10 persen di antaranya ada di Kalbar sehingga layak menjadi role model atau percontohan secara nasional. Oleh karenanya, ia menegaskan konsep penanganan desa mandiri di Kalbar akan dijadikan pihaknya sebagai contoh bagi daerah lainnya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.
Menurutnya, konsep penanganan desa yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan membangun sinergi bersama TNI-Polri sangat baik. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat di dalamnya akan bergerak bersama-sama secara keroyokan dengan mensinergikan potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. (Fai)
Comment