Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 15 Desember 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
kembali menegaskan komitmennya melahirkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di
Kalbar. Guna mewujudkan percepatan desa mandiri, lanjut Midji, diperlukan
sinergitas yang kuat semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah
tingkat II se-Kalbar.
“Pemerintah Provinsi bersama Kodam
XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar beserta seluruh jajaran bertekad untuk
melahirkan desa-desa mandiri, kita akan gaungkan. Karena sekarang secara
formal, kita baru punya satu desa mandiri,” ujarnya, baru-baru ini.
“Tapi yang potensi bisa menjadi desa
mandiri dalam waktu cepat hanya mengisi beberapa indikator yang dibutuhkan,
kita akan mendapatkan ada 60 desa mandiri. Tahun depan target saya pasti 60.
Dari satu menjadi 60 dan akhir masa jabatan ini menjadi 400 desa mandiri,”
sambungnya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini
juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan
indikator-indikator desa mandiri.
“Dari 54 indikator desa mandiri, kita akan
terbitkan pergub, kalau disetujui, dana desa itu bisa menangani 14 indikator
yang ringan-ringan saja dari 54 indikator. 20 indikator ditangani oleh
pemerintah kabupaten dan 20 indikator lainnya ditangani oleh pemerintah
provinsi yang berat-berat,” tukasnya.
Mulai tahun 2020, lanjutnya, 20 persen anggaran
belanja dari APBD Provinsi harus untuk menyelesaikan 20 indikator desa mandiri
dan nilai itu sangat besar.
“Kalau disinergikan dengan APBD
kabupaten/kota dan dana desa, maka saya yakin lebih dari 400 desa mandiri bisa
kita lahirkan dan saya yakin seyakin-yakinnya itu bisa. Bahkan kita untuk jalan
yang sulit ditembus, kita akan adakan bhakti TNI skala besar, kita anggarkan
itu cukup besar. Kemudian untuk kemanan, Pak Kapolda siap untuk memback-up, karena
ada 2 dari 54 indikator yang berkaitan dengan keamanan,” tukasnya.
“Sebenarnya indikator desa mandiri itu tidak
sulit, semuanya bisa dilakukan. Tapi selama ini kita tak pernah tahu apa itu
desa mandiri, apa itu indikatornya dan bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau
kita bagi tiga saya yakin bisa dan keseriusan kabupaten/kota itulah yang akan
mendapatkan anggaran lebih besar untuk menangani indikator desa dari APBD
provinsi kedepan,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
kembali menegaskan komitmennya melahirkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di
Kalbar. Guna mewujudkan percepatan desa mandiri, lanjut Midji, diperlukan
sinergitas yang kuat semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah
tingkat II se-Kalbar.
“Pemerintah Provinsi bersama Kodam
XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar beserta seluruh jajaran bertekad untuk
melahirkan desa-desa mandiri, kita akan gaungkan. Karena sekarang secara
formal, kita baru punya satu desa mandiri,” ujarnya, baru-baru ini.
“Tapi yang potensi bisa menjadi desa
mandiri dalam waktu cepat hanya mengisi beberapa indikator yang dibutuhkan,
kita akan mendapatkan ada 60 desa mandiri. Tahun depan target saya pasti 60.
Dari satu menjadi 60 dan akhir masa jabatan ini menjadi 400 desa mandiri,”
sambungnya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini
juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan
indikator-indikator desa mandiri.
“Dari 54 indikator desa mandiri, kita akan
terbitkan pergub, kalau disetujui, dana desa itu bisa menangani 14 indikator
yang ringan-ringan saja dari 54 indikator. 20 indikator ditangani oleh
pemerintah kabupaten dan 20 indikator lainnya ditangani oleh pemerintah
provinsi yang berat-berat,” tukasnya.
Mulai tahun 2020, lanjutnya, 20 persen anggaran
belanja dari APBD Provinsi harus untuk menyelesaikan 20 indikator desa mandiri
dan nilai itu sangat besar.
“Kalau disinergikan dengan APBD
kabupaten/kota dan dana desa, maka saya yakin lebih dari 400 desa mandiri bisa
kita lahirkan dan saya yakin seyakin-yakinnya itu bisa. Bahkan kita untuk jalan
yang sulit ditembus, kita akan adakan bhakti TNI skala besar, kita anggarkan
itu cukup besar. Kemudian untuk kemanan, Pak Kapolda siap untuk memback-up, karena
ada 2 dari 54 indikator yang berkaitan dengan keamanan,” tukasnya.
“Sebenarnya indikator desa mandiri itu tidak
sulit, semuanya bisa dilakukan. Tapi selama ini kita tak pernah tahu apa itu
desa mandiri, apa itu indikatornya dan bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau
kita bagi tiga saya yakin bisa dan keseriusan kabupaten/kota itulah yang akan
mendapatkan anggaran lebih besar untuk menangani indikator desa dari APBD
provinsi kedepan,” pungkasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini