Pontianak    

Sutarmidji Optimis Program Desa Mandiri Dapat Cover Karhutla

Oleh : Jauhari Fatria
Selasa, 08 Oktober 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa program

desa mandiri merupakan salah satu upaya untuk menyudahi fenomena kebakaran

hutan dan lahan yang setiap tahunnya terus terjadi. Pasalnya, kata Midji,

hampir semua indikator yang ada pada program desa mandiri dapat mengcover

penanganan karhutla.

Hal ini disampaikannya saat diwawancarai usai menjadi narasumber

dalam Focus Group Discussion mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang

bertajuk ‘Penanganan karhutla dan solusinya’ yang digelar Polda Kalbar dan

GAPKI di Ibis Hotel Pontianak, Selasa (8/10/2019).

“Hampir semua indikator desa mandiri kalau sudah terpenuhi,

Insya Allah tidak akan ada pembakaran lahan. Di desa-desa mandiri kecil

kemungkinan ada titik api. Makanya konsepnya, CSR (Corporate Social

Responsibility) perusahaan itu diarahkan untuk menjadikan suatu desa menjadi

desa mandiri,” ujarnya.

Sebab, kata Midji, perekonomian dan infrastruktur di desa

mandiri, cukup baik. Sehingga, kata Midji, karhutla akan cepat tertangani.

“Ekonomi dan infrastruktur di desa mandiri itu cenderung

baik, sehingga kalau terjadi karhutla akan cepat tertangani. Dari 52 indikator

yang ada di desa mandiri itu, ada indikator masalah lingkungan hidup, gotong

royong, sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan. Semuanya ada,”

kata dia.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu optimis, jika

Kalbar nihil akan desa sangat tertinggal dan tertinggal, dampaknya akan luar

biasa dan berpengaruh besar.

“Kita buktikan, konsepnya hanya itu. (Desa mandiri) bagus

konsepnya, tapi tak pernah ada yang gaungkan. Baru kita yang gaungkan.

Sekarang, Mendagri dan beberapa daerah sudah mulai,” tukasnya.

Selain melalui program tersebut, pihaknya juga akan

melakukan evalusi data sekaligus membuat database yang valid mengenai konsesi lahan

di bidang apapun di Kalbar.

“Kita akan evaluasi serta membuat database yang benar

tentang siapa yang menguasai suatu lahan, di mana dan luasnya berapa. Supaya

ada subjek hukum, ketika terjadi pelanggaran aturan, maka pelaku yang

bertanggung jawab itu siapa. Kalau masyarakat gampang, tapi korporasi yang

sulit. Sekarang ini kan tak jelas (datanya),” jelasnya.

Ia juga berkeyakinan, jika seluruh luasan lahan konsesi

tersebut dihitung secara benar, maka luasannya akan melebihi Provinsi Kalbar.

Persoalan ini, jelas Midji, akan berimbas pada program yang tak efektif dan

efisien.

“Saya juga yakin, jika luas keseluruhan konsesi lahan apapun

dihitung secara benar, maka luasnya akan melebihi Kalbar. Artinya datanya tidak

jelas. Kalau tak jelas, program jadi tak efektif dan efisien. Tak bise nyusun

penanganan yang baik terhadap karhutla,” jelasnya lagi.

Memperkuat sinergitas dengan semua pihak turut menjadi

perhatian Midji.

“Harus ada sinergitas yang baik antara pelaku, lembaga atau

yang diberi kewenangan untuk mencegah (karhutla) misalnya BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanganan Bencana Daerag) dan BRG (Badan

Restorasi Gambut),” tegasnya.

Turut hadir Kapolda Kalbar, perwakilan Pangdam

XII/Tanjungpura serta sejumlah unsur Forkopimda Kalbar lainnya. Turut hadir

pula sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat dan sejumlah Pengurus

GAPKI. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Curi Motor, Seorang Pemuda di Ketapang Dibekuk Polisi
Selasa, 08 Oktober 2019
Artikel Sebelumnya
Bupati Rupinus Resmikan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Andalan
Selasa, 08 Oktober 2019

Berita terkait