KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa program desa mandiri merupakan salah satu upaya untuk menyudahi fenomena kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya terus terjadi. Pasalnya, kata Midji, hampir semua indikator yang ada pada program desa mandiri dapat mengcover penanganan karhutla.
Hal ini disampaikannya saat diwawancarai usai menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang bertajuk ‘Penanganan karhutla dan solusinya’ yang digelar Polda Kalbar dan GAPKI di Ibis Hotel Pontianak, Selasa (8/10/2019).
“Hampir semua indikator desa mandiri kalau sudah terpenuhi, Insya Allah tidak akan ada pembakaran lahan. Di desa-desa mandiri kecil kemungkinan ada titik api. Makanya konsepnya, CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan itu diarahkan untuk menjadikan suatu desa menjadi desa mandiri,” ujarnya.
Sebab, kata Midji, perekonomian dan infrastruktur di desa mandiri, cukup baik. Sehingga, kata Midji, karhutla akan cepat tertangani.
“Ekonomi dan infrastruktur di desa mandiri itu cenderung baik, sehingga kalau terjadi karhutla akan cepat tertangani. Dari 52 indikator yang ada di desa mandiri itu, ada indikator masalah lingkungan hidup, gotong royong, sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan. Semuanya ada,” kata dia.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu optimis, jika Kalbar nihil akan desa sangat tertinggal dan tertinggal, dampaknya akan luar biasa dan berpengaruh besar.
“Kita buktikan, konsepnya hanya itu. (Desa mandiri) bagus konsepnya, tapi tak pernah ada yang gaungkan. Baru kita yang gaungkan. Sekarang, Mendagri dan beberapa daerah sudah mulai,” tukasnya.
Selain melalui program tersebut, pihaknya juga akan melakukan evalusi data sekaligus membuat database yang valid mengenai konsesi lahan di bidang apapun di Kalbar.
“Kita akan evaluasi serta membuat database yang benar tentang siapa yang menguasai suatu lahan, di mana dan luasnya berapa. Supaya ada subjek hukum, ketika terjadi pelanggaran aturan, maka pelaku yang bertanggung jawab itu siapa. Kalau masyarakat gampang, tapi korporasi yang sulit. Sekarang ini kan tak jelas (datanya),” jelasnya.
Ia juga berkeyakinan, jika seluruh luasan lahan konsesi tersebut dihitung secara benar, maka luasannya akan melebihi Provinsi Kalbar. Persoalan ini, jelas Midji, akan berimbas pada program yang tak efektif dan efisien.
“Saya juga yakin, jika luas keseluruhan konsesi lahan apapun dihitung secara benar, maka luasnya akan melebihi Kalbar. Artinya datanya tidak jelas. Kalau tak jelas, program jadi tak efektif dan efisien. Tak bise nyusun penanganan yang baik terhadap karhutla,” jelasnya lagi.
Memperkuat sinergitas dengan semua pihak turut menjadi perhatian Midji.
“Harus ada sinergitas yang baik antara pelaku, lembaga atau yang diberi kewenangan untuk mencegah (karhutla) misalnya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanganan Bencana Daerag) dan BRG (Badan Restorasi Gambut),” tegasnya.
Turut hadir Kapolda Kalbar, perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura serta sejumlah unsur Forkopimda Kalbar lainnya. Turut hadir pula sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat dan sejumlah Pengurus GAPKI. (Fai)
Comment