Sutarmidji Optimis Program Redistribusi Tanah Dapat Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kalbar
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, penyerahan sertifikat tanah menjadi salah satu program pemerintah yang dianggap berhasil dalam waktu enam tahun ini.
“Pekerjaan ini tidak gampang tapi bisa sukses. Mungkin sudah lebih dari 60% lahan sudah disertifikasi dan ini bukanlah hal yang gampang dalam kurun waktu 6 tahun,” kata Midji dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (24/06/2021).
Dia mengapresiasi program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sudah menerbitkan sertifikat jauh lebih banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah berperan dalam redistribusi tanah hingga masyarakat mendapatkan hak yang sama.
“Saya sangat mendukung Kementerian LHK dalam hal redistribusi lahan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, karena selama ini lahan cenderung dikuasai korporasi besar yang cukup kuat dan sangat luas, hingga masyarakat justru seperti menumpang di kawasan tersebut,” kata Midji.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini meyakini, program redistribusi tanah ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalbar seperti dapat mengatasi kemiskinan dan memperluas akses kredit/pinjaman untuk rakyat.
“Sesuai dengan tema hari ini kesejahteraan masyarakat Kalbar, ATR/BPN sudah memberikan akses permodalan bagi masyarakat ke perbankan sehingga industri-industri dapat berkembang terutama industri rumah tangga,” jelasnya.
Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Surya Tjandra memuji Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang disebutnya sebagai daerah terbaik se-Indonesia dalam menyukseskan program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Redistribusi di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk yang terbaik di Indonesia dikarenakan mereka berkomitmen dalam bekerja sesuai dengan hati,” ujar Surya Tjandra.
Di kesempatan itu ia mengatakan, Provinsi Kalbar mempunyai banyak potensi seperti misalnya untuk pengembangan kawasan baru yang merupakan hasil dari kawasan pelepasan hutan.
“Kita butuh dukungan dari Pemda serta dari Kementrian LHK, kita coba borong percepatan kampung-kampung tua atau desa-desa lama yang sudah tidak menjadi kawasan hutan agar segera dilepaskan sesuai arahan Presiden,” pungkasnya.
Sementara Kakanwil BPN Kalbar, Ery Suwondo mengungkapkan, potensi yang ada di Kalbar sangat luar biasa, tinggal bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin apabila kita sungguh-sungguh mengelola sumber daya alam dengan baik, maka masyarakat di Kalbar ini akan lebih sejahtera. Desa membangun atau mandiri akan menjadi semakin banyak,” tutup Ery Suwondo.
Dalam rakor yang mengusung tema “Akselerasi dan Elaborasi Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat Masyarakat Kalbar” itu juga dilakukan penyerahan sertifikat redistribusi tanah untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan sertifikat hak pakai tanah instansi Pemerintah Provinsi Kalbar yang digelar oleh Kanwil BPN Provinsi Kalbar.
Turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, Kakanwil BPN Kalbar, Ery Suwondo, Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail serta Bupati/Walikota se-Kalbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar terkait.
Comment