Sutarmidji dan Jajaran Siap Terima Kritik Tapi Bersyarat

Asal Pakai Data

KalbarOnline, Pontianak – Sebagai wujud sikap tidak anti kritik terhadap media massa, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengundang para wartawan untuk berdiskusi santai soal pembangunan. Kegiatan yang dirangkai dengan coffee morning itu dilangsungkan di Ruang Saji Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/12/2019). Dalam kesempatan itu, Midji juga memaparkan capaian-capaian kinerjanya bersama jajaran di tahun 2019 ini sekaligus rencana kerja yang akan dilakukan ke depan.

Di kesempatan itu, Midji meminta agar para wartawan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kode etik jurnalistik. Ia pun mempersilahkan para wartawan melakukan kritik sepanjang itu sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan syarat, harus menggunakan data yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan sekaligus dari lembaga yang kredibel.

“Media saya minta laksanakan saja tugas pokok dan fungsinya sesuai kode etik jurnalistik, jangan takut saya marah. Sepanjang itu sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian datanya lengkap, silahkan saja kritik. Tapi datanya harus benar, bukan karena cerita orang, bukan karena dongeng, tapi harus benar-benar berdasarkan data dari lembaga yang kredibel. Kalau cerite nambah-nambah susah juga,” tegasnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu pun menerima usulan dari para wartawan agar agenda seperti coffee morning ini dilaksanakan secara periodik guna membahas berbagai isu pembangunan di Kalbar.

“Saya setuju, tapi saya ingin dijadwalkan secara periodik. Kita akan sampaikan beberapa rencana kita, silahkan saja media membentuk koordinatornya, sampaikan ke kita, materinya untuk pertemuan itu disiapkan melalui Humas, supaya pertemuannya bisa bermanfaat. Tapi ada koordinatornya nanti ya,” tukasnya.

Langkah yang dilakukannya ini, diklaimnya sebagai wujud transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta agar jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar juga melakukan hal serupa. Tak segan terhadap media.

“Transparansi ini penting. Saya waktu di kota itu menyilahkan jajaran OPD memberikan statemen di media. Kalau di provinsi ini saya liat hampir jarang Kepala Dinas memberikan statemen dan menyampaikan program di media, akhirnya saya merangkap jadi juru bicara,” tukasnya.

“Saya maunya itu mereka (Kepala OPD) menyampaikan apa yang ada di Rencana Kerja Anggaran (RKA) mereka itu dijelaskan ke masyarakat, apa yang akan dibuat, apa yang akan dilakukan, kendalanya apa dan sebagainya. Kebetulan saja karena saya rajin kontrol saja sehingga saya tahu apa kendala dan sebagainya. Ini ujian buat Kepala OPD supaya bisa menghadapi media, jangan takut dikritik atau menyampaikan program ke media,” tandasnya. (Fai)