Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomeMenteri Utama Tengana: Haruskah Saya Mati Karena Tak Punya Akta Kelahiran?
Kabar
Menteri Utama Tengana: Haruskah Saya Mati Karena Tak Punya Akta Kelahiran?
Oleh : Jauhari Fatria
Senin, 09 Maret 2020
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KalbarOnline.com – Menteri Utama negara bagian India, Telangana, Kalvakuntla Chandrashekar Rao atau akrab disapa KCR melancarkan kritikan keras terhadap Amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang saat ini memicu pro kontra di negara tersebut. Rao mengaku, dia sendiri hingga saat ini sama sekali tidak memiliki akta kelahiran.
Mengutip Hindustan Times, Rao menyarankan agar pemerintah pusat memperkenalkan kartu identitas nasional untuk warga negara bagian daripada menerapkan ketentuan kontroversial. Rao menyuarakan rasa prihatinya terhadap Amandemen UU Kewarnegaraan tersebut.
Pasalnya, penduduk diminta untuk membuat dokumen kelahiran orangtua mereka untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Inilah yang akhirnya memicu protes dari Umat Muslim India karena UU tersebut dianggap diskriminatif.
“Jujur saja, saya tidak punya akta kelahiran saya. Jika saya ditanya siapa saya di negara ini, apa yang harus saya katakan? Bagaimana saya membuktikannya? Saya lahir di desa asal saya, di rumah kami sendiri. Tidak ada rumah sakit saat it. Jadi, saya tidak punya akta kelahiran,” ketus Rao.
Pendaftaran Penduduk Nasional atau National Population Registers (NPR) dan pendaftaran warga negara nasional atau National Register of Citizens (NRC), dijadwalkan akan diperbarui secara bersamaan dengan fase sensus sepuluh tahunan dari 1 April hingga 30 September.
Pusat berpendapat bahwa Daftar Penduduk Nasional tidak ada hubungannya dengan Daftar Warga Nasional dan merupakan bagian dari Sensus. Namun, NPR digambarkan sebagai “langkah pertama menuju pembentukan NRC”. Pada 24 Desember tahun lalu, Kabinet menyetujui dana senilai Rs 3.900 crore untuk memperbarui daftar populasi. NRC diindetikkan dengan latihan nasional yang diusulkan untuk mengidentifikasi migran tidak berdokumen.
KalbarOnline.com – Menteri Utama negara bagian India, Telangana, Kalvakuntla Chandrashekar Rao atau akrab disapa KCR melancarkan kritikan keras terhadap Amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang saat ini memicu pro kontra di negara tersebut. Rao mengaku, dia sendiri hingga saat ini sama sekali tidak memiliki akta kelahiran.
Mengutip Hindustan Times, Rao menyarankan agar pemerintah pusat memperkenalkan kartu identitas nasional untuk warga negara bagian daripada menerapkan ketentuan kontroversial. Rao menyuarakan rasa prihatinya terhadap Amandemen UU Kewarnegaraan tersebut.
Pasalnya, penduduk diminta untuk membuat dokumen kelahiran orangtua mereka untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Inilah yang akhirnya memicu protes dari Umat Muslim India karena UU tersebut dianggap diskriminatif.
“Jujur saja, saya tidak punya akta kelahiran saya. Jika saya ditanya siapa saya di negara ini, apa yang harus saya katakan? Bagaimana saya membuktikannya? Saya lahir di desa asal saya, di rumah kami sendiri. Tidak ada rumah sakit saat it. Jadi, saya tidak punya akta kelahiran,” ketus Rao.
Pendaftaran Penduduk Nasional atau National Population Registers (NPR) dan pendaftaran warga negara nasional atau National Register of Citizens (NRC), dijadwalkan akan diperbarui secara bersamaan dengan fase sensus sepuluh tahunan dari 1 April hingga 30 September.
Pusat berpendapat bahwa Daftar Penduduk Nasional tidak ada hubungannya dengan Daftar Warga Nasional dan merupakan bagian dari Sensus. Namun, NPR digambarkan sebagai “langkah pertama menuju pembentukan NRC”. Pada 24 Desember tahun lalu, Kabinet menyetujui dana senilai Rs 3.900 crore untuk memperbarui daftar populasi. NRC diindetikkan dengan latihan nasional yang diusulkan untuk mengidentifikasi migran tidak berdokumen.
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
KKB Berulah, Ribuan Warga Tembagapura Mengungsi
Senin, 09 Maret 2020
Artikel Sebelumnya
Kepala BKN soal Honorer K2: Enggak Mungkin Diluluskan Semua
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
