Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 16 Maret 2020 |
KalbarOnline.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintahan Joko Widodo menutup seluruh sekolah, dan universitas di Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Hal ini pasca sejumlah Kepala Daerah yang meliburkan sekolah di wilayah administratifnya, seperti DKI Jakarta, Banten hingga Jawa Barat.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan penutupan ini harus dilakukan untuk menanggapi sebaran virus corona yang semakin masif. Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah positif corona di Indonesia telah mencapai 96 kasus.
“Agar tidak terjadi kondisi seperti di Italia, Iran, dan Korea Selatan, Kami mendesak agar semua aktivitas sekolah diliburkan untuk sementara waktu hingga situasi penyebaran virus mereda,” ujar Syaiful.
Ia juga mengkritik protokol pencegahan Covid-19 di pusat-pusat pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Ada 15 poin dalam protokol Covid-19 di sekolah-sekolah. Di antaranya penyediaan cairan cuci tangan, penyemprotan disinfektan di benda dan tempat tertentu, hingga pengurangan aktivitas sentuhan fisik. Sayangnya, masih jarang sekolah yang menerapkan protokol tersebut.
Syaiful curiga protokol itu tidak berjalan karena tidak ada pengawasan. “Harusnya ada pengawasan yang intensif sehingga protokol tersebut bisa berjalan di lapangan. Kalau ada kendala dana terkait penyediaan disinfektan atau sarana lain pemerintah harus segera menanganinya. Sekali ini kondisi darurat sehingga harus ada antisipasi ekstra termasuk penyediaan anggarannya,” katanya.[ab]
KalbarOnline.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintahan Joko Widodo menutup seluruh sekolah, dan universitas di Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Hal ini pasca sejumlah Kepala Daerah yang meliburkan sekolah di wilayah administratifnya, seperti DKI Jakarta, Banten hingga Jawa Barat.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan penutupan ini harus dilakukan untuk menanggapi sebaran virus corona yang semakin masif. Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah positif corona di Indonesia telah mencapai 96 kasus.
“Agar tidak terjadi kondisi seperti di Italia, Iran, dan Korea Selatan, Kami mendesak agar semua aktivitas sekolah diliburkan untuk sementara waktu hingga situasi penyebaran virus mereda,” ujar Syaiful.
Ia juga mengkritik protokol pencegahan Covid-19 di pusat-pusat pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Ada 15 poin dalam protokol Covid-19 di sekolah-sekolah. Di antaranya penyediaan cairan cuci tangan, penyemprotan disinfektan di benda dan tempat tertentu, hingga pengurangan aktivitas sentuhan fisik. Sayangnya, masih jarang sekolah yang menerapkan protokol tersebut.
Syaiful curiga protokol itu tidak berjalan karena tidak ada pengawasan. “Harusnya ada pengawasan yang intensif sehingga protokol tersebut bisa berjalan di lapangan. Kalau ada kendala dana terkait penyediaan disinfektan atau sarana lain pemerintah harus segera menanganinya. Sekali ini kondisi darurat sehingga harus ada antisipasi ekstra termasuk penyediaan anggarannya,” katanya.[ab]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini